Ilustrasi. Warga melintas di sebuah gang yang dindingnya ditempeli gambar-gambar pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, di kawasan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (27/6). (FOTO ANTARA/Fanny Octavianus)
Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi menilai saat ini penyelenggara pemilu belum memiliki semangat kuat untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.
Penyelenggara pemilu, menurut dia di Jakarta, Minggu, hanya sebatas memberikan sosialisasi teknis pemilu kepada masyarakat seperti cara mencoblos dan mengajak warga datang ke tempat pemungutan suara.
Padahal, ujarnya, pendidikan politik ini harus diberikan secara berkelanjutan dan tidak bisa hanya menjelang pelaksanaan pemilu saja.
"Pendidikan politik seharusnya panjang, seperti kita ketahui tidak bisa instan. Lima tahunan baru pendidikan politik, wajar kalau output politik seperti yang kita saksikan sekarang ini," tuturnya usai diskusi Media Kampanye (Bukan) Pendidikan Politik..
Banyak ragam untuk memberikan pendidikan politik, contohnya dengan mendirikan posko pemilu, jelasnya.
Di posko itu, masyarakat dapat bertanya mulai dari visi, misi, dan program setiap kandidat, harta kekayaan kandidat, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk jangka yang lebih panjang, ia melihat keharusan pendidikan politik di sekolah. "Ya kira-kira SMP sampai SMA lah, belajar demokrasi, politik," katanya.
Soal pelanggaran pemilu, ia menilai penegakan hukum yang ada saat ini belum memberikan efek jera.
"Ada nggak yang melanggar pemilu didiskualifikasi? Padahal kita lihat banyak pelanggaran. Selama penegakan hukum tidak jelas maka itu akan memberikan peluang bagi siapa pun untuk membuat masalah di pemilu," katanya.
(nta)
Editor: Heppy
COPYRIGHT © 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar