NasDem Rekrut 500 Tokoh

NasDem Rekrut 500 Tokoh

JOGJA - Partai NasDem siap menyongsong Pemilu 2014. Bagi partai ini, agenda pemilu merupakan bagian dari implementasi dari komitmen melakukan restorasi atau perubahan.
Dengan demikian, dalam pemilu nanti Partai NasDem memiliki target menang dalam pemilihan legislatif. Strategi pemenangan itu salah satunya dengan melakukan rekruitmen tokoh yang memiliki kapasitas, integritas, popularitas dan ideologi yang sama dengan Partai NasDem.
”Mekanisme perekrutan tentu saja tidak sekadar tunjuk orang atau membajak partai lain seperti yang ramai diasumsikan,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Provinsi DIJ Subardi kemarin (29/7).
Menurut Subardi, persyaratan perekrutan bukan hanya harus memiliki kekuatan politik, finansial, popularitas, pengalaman dan jaringan. Namun juga komitmen sesuai integritas dan ideologi partai. ”Kesanggupan menjadi agen perubahan bagi restorasi Indonesia menjadi persyaratan utama,” tandas lelaki yang pernah menjadi caleg DPR RI dari Partai Golkar DIJ ini.
Dikatakan, saat ini DPW Partai NasDem DIJ telah bergerak melakukan pendekatan personal dengan banyak tokoh di DIJ untuk diajak bergabung dan menjadi calon legislatif. “Sekarang telah terinventarisasi 500 tokoh di DIJ. Tiap kabupaten dan kota ada 100 tokoh yang siap berkompetisi dalam Pemilu 2014,” ungkap mantan Ketua Badan Liga Amatir (BLA) PSSI ini.
Menanggapi polemik perekrutan anggota legislatif yang masih duduk di DPR RI, DPRD kabupaten, kota, dan provinsi dari partai politik lain, Subardi menegaskan, partainya akan menerima para tokoh anggota legislatif tersebut. Syaratnya, mereka sanggup melakukan perubahan di negeri ini dan tidak sekadar menjadi kutu loncat politik. Yakni, ingin pindah tempat hanya sekadar mengejar kekuasaan dan uang belaka.
Bagi sejumlah tokoh yang berharap masuk Partai NasDem karena tergiur modal awal pemenangan Rp 5 miliar sampai Rp10 miliar dari partai untuk calegnya tanpa memiliki komitmen perubahan, Subardi mengingatkan jangan harap bisa bergabung dengan Partai NasDem.
”Bagi kami, modal awal yang diberikan itu bukan hanya iming-iming menarik simpati kader partai lain. Tapi kami sadar untuk melakukan perubahan dibutuhkan ongkos yang tidak sedikit,” ujarnya.
Itu artinya, lanjut dia, yang diberikan partai kepada calegnya adalah ongkos partai melakukan perubahan di negeri ini. Karena itu, Subardi kembali menegaskan partainya tak ingin kader kutu loncat. NasDem hanya ingin bekerja sama dengan orang yang betul-betul ingin menjadi agen perubahan berbasis ideologi partai.
Partainya bakal menerima dengan lapang dada anggota legislatif yang masih duduk di parlemen dan dari partai manapun untuk bergabung, sesuai dengan persyaratan partai.
”Modal Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar untuk setiap caleg bukan sekadar iming-iming, melainkan ongkos partai melakukan restorasi Indonesia,” papar ayah tiga anak ini. (bhn/kus/amd)

Partai NasDem Usul Presidential Threshold Dihapus

Sunday, 29 July 2012

JAKARTA– Partai NasDem menilai presidential threshold (PT) atau syarat dukungan untuk mengusung calon presiden (capres) adalah salah satu sumber terjadinya politik dagang sapi dalam proses memilih pemimpin bangsa. Karena itu, Nas- Dem mengusulkan agar ketentuan tersebut dihapus dalam pembahasan revisi UU Pilpres. “Syarat PT baik 15%,20% atau berapa pun besarnya adalah kesempatan bagi partai politik (parpol) melakukan jual beli dukungan.Makanya kami mengusulkan sistem threshold dalam pengusungan capres ini dihapus saja,” ujar Ketua Bappilu DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan kepada SINDO kemarin. Sebagai jalan keluar,Ferry mengungkapkan bahwa Nas- Dem punya usul agar syarat pengusungan capres dibuat simpel, yakni dengan memberikan hak mengusung hanya bagi parpolyangmasuktigabesardalam perolehan suara sah pemilu. “Artinya hanya partai yang masuk tiga besar yang bisa mengusung capres. Partai di bawahnya tak boleh mengusung, tetapi bisa memberikan dukungan kepada figur yang diusung tiga partai atas.Dengan demikian tak akan ada lagi jual beli perahu yang marak dengan politik dagang sapi,”ungkapnya.  Menurut Ferry, dengan penyederhanaan sistem pengusungan capres tersebut, penguatan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia akan lebih kokoh. Sebab dukungan terhadap pemerintah datang dari partai yang kuat dan sederhana.Tidak seperti sekarang, yaitu pemerintah harus menggandeng banyak parpol yang justru membuat kinerjanya berat. Ferry menjelaskan, sistem PT atau persentase perolehan suara untuk mengusung capres yang diterapkan saat ini jelasjelas menjadi ajang jual beli politik. Tak hanya dalam pilpres, tetapi hal ini juga sangat kentara dalam pilkada.Banyak figur yang harus mengeluarkan uang besar untuk mendapat perahu dukungan mencalonkan diri sehingga budaya politik uang sangat sulit diberantas. “Makanya, jika usulan NasDem ini bisa diakomodasi, kita berharap dalam pilkada juga diterapkan. Cukup partai tiga besar yang bisa mengusung bupati,wali kota maupun gubernur,”terangnya. Menanggapi usulan ini,Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengatakan,aturan hanya partai tiga besar yang berhak mengusung capres tentunya terlalu membatasi peluang munculnya figur lain. Karena itu, PAN berpendapat bahwa syarat persentase perolehan suara perlu dipertahankan, bahkan bila perlu diturunkan dari 20% menjadi 15%. “Menurut PAN, persentase syarat mengusung capres tetap harus ada keseimbangan. Dengan syarat 20% ke atas terlalu membatasi,”ujarnya. Lebih jauh Bima mengatakan bahwa PT yang seimbang ini dibutuhkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sebab pemerintahan akan kokoh dengan dukungan partai yang solid terkoneksi. ● mohammad sahlan

 

 

Ruhut: Banyak Caleg Habiskan Lebih dari Rp 10 M Gagal Masuk DPR

 
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
 Jakarta Anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul merespon rencana Partai NasDem menggaet 37 anggota DPR RI dari berbagai parpol. Ruhut mengingatkan bahwa modal untuk menjadi anggota DPR bukan semata-mata uang.

“Bukan berarti dengan modal Rp 5-10 miliar jadi. Kemarin itu banyak yang habiskan uang di atas Rp 10 miliar gagal akhirnya pada tertawa-tertawa sendiri di jalan. Jadi harus diingat, uang bukan segala-galanya. Saya menjadi anggota DPR di dapil saya dengan dana yang minim. Jadi ketokohan orang-orang harus dilihat,” kata Ruhut kepada detikcom, Rabu (25/7/2012).

Partai NasDem memang memberikan tawaran modal caleg Rp 5-10 miliar untuk Pileg 2014. Rencana hengkangnya beberapa anggota DPR RI dari berbagai parpol ke NasDem ini menghangatkan politik nasional saat ini. Ruhut berharap petinggi NasDem tak meremehkan dunia politik identik dengan uang.

“Jadi saya karena sayang dengan NasDem sebagai partai baru apalagi pendirinya Surya Paloh teman saya dan Harry Tanoe juga sahabat saya, dia mesti hati-hati jangan mengira berpolitik itu semua berdasarkan uang. Karena harus ingat kalau dari partai kami mau diambil kalaupun itu ada dan akhirnya kita tahu siapa dia, saya yakin bisa membacakan isi perut dari yang bersangkutan,” katanya.

Partai Demokrat pun akan selektif memilih kader-kadernya yang akan disiapkan untuk Pileg 2014. Ruhut yakin kader yang punya integritas yang akan disiapkan lagi untuk Pemilu 2014 tidak bermental kutu loncat.

“Kami Secara selektif akan melihat kader-kader kami apa masih pantas diambil. Kami khawatir yang akan diambil ini yang tidak akan dicalonkan lagi. Harus diingat yang menjadi anggota DPRD kabupaten dan kota dia berani mengatakan tegas mereka itu jadi karena partai dan partai itu karena ada tokoh SBY. Jadi kalau mereka keluar dan masuk ke NasDem yang dilihat siapa,” papar Ruhut.

(van/edo)

Marsinggo: Ketika Caleg Dimodali

Marsinggo: Ketika Caleg Dimodali: Muhamad Mustaqim ; Dosen STAIN Kudus, Aktif pada Kajian Sosial The Conge Institute Kudus Sumber :  SUARA MERDEKA, 20 Juni 2012 ...

Partai NasDem mulai inventarisasi calon legislatif

Jakarta (ANTARA News) - Partai Nasional Demokrat (NasDem) sedang melakukan inventarisasi nama-nama yang akan diusung menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2014 mendatang.

"Kita sudah mulai menginventarisir para tokoh-tokoh untuk dijadikan calon legislatif. Tapi mereka yang diinventarisir belum hubungi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, di Gedung MRP/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis.

Menurut dia, nama-nama yang sudah masuk daftar calon legislatif partainya berasal dari beragam latar belakang profesi dan antara lain meliputi artis, politisi, pegawai negeri sipil serta jurnalis.

"Figur-figur yang dianggap layak, mampu menjalankan tugas dan fungsinya nanti dan bisa memberikan kejutan. Yang pasti nama-nama itu adalah orang-orang yang bukan sekedar pencari kerja," kata  mantan politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, partainya akan menghubungi nama-nama tokoh dalam daftar calon legislatif setelah Partai NasDem ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita akan jemput bola, akan datangi setiap nama-nama yang kita inventarisir. Cara itu akan lebih baik dibanding mengundang ke kantor," kata Ferry, yang belum bersedia membocorkan nama-nama calon legislatif dalam daftar Partai NasDem.

(Zul)

Editor: Maryati

NasDem to Spend Up to Rp 3t for 31% House Bid

 Ezra Sihite | June 26, 2012

The National Democrat Party has unveiled a war chest of up to Rp 3 trillion ($318 million) to help it win a massive 31 percent of seats at the House of Representatives in the 2014 elections.

“Our target is to get 176 seats in the House,” Ahmad Rofiq, secretary general of the party known as NasDem, said at a discussion in Jakarta on Saturday.

He said that the party’s goal was to bring change to the country and to do that it would have to get at least 50 percent of its 300 candidates into the House.

“Change will not happen with just 8 or 10 percent of our members in the House,” he said.

NasDem’s target, if met, would make it the biggest party in the House. President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party, the current largest party, has 148 of the 560 seats at the House, or 26 percent.

To meet its goal, Rofiq said that NasDem would allocate between Rp 5 billion and Rp 10 billion for each of its 300 legislative candidates, giving the party a war chest of Rp 1.5 trillion to Rp 3 trillion.

“They are competent candidates who lack the financial backing,” he said.

“If they could raise the money themselves, this would not guarantee their loyalty to the party. We don’t want our members to feel that they owe their success to somebody else. We want them to be loyal to the party.”

He added that NasDem would also be cautious and transparent in distributing the money. One strategy is to conduct surveys to gauge candidates’ electability.

The recently formed NasDem has as its biggest financial backers media tycoons Surya Paloh, a possible presidential candidate, and Hary Tanoesoedibjo.

Ray Rangkuti, a political observer and director of the Indonesian Civic Network (LIMA), said NasDem’s strategy of funding its members was “an alternative worth trying” because of the inherently improved transparency in the funding process.

“Auditing the funding will be simpler because there’s only one source of funding: the party. This also enables the party to better control its members,” he said.

He added the party would also be more strict in selecting candidates, and with financial backing, the candidates could be more focused on winning the election and not have to worry about raising funds.

Legislative candidates often finance their campaigns themselves, borrow money from family or obtain loans or funding from other people. Many candidates go into debt following an election, increasing the tendency for them to engage in corruption to pay off their debt.

Ade Irawan, a senior researcher at Indonesia Corruption Watch, disapproved of the idea of a party backing its candidates financially, calling the strategy the “new face of vote buying.”

“The party will become an event organizer, sourcing money from other ‘sponsors’ and channeling it to its members. It does not eliminate the problem of vote buying,” he said.

He added that the problem of vote buying stemmed from a general disconnect and lack of communication between legislators and their constituents.

NasDem Poaching Not a Worry for Election Rivals

 Ezra Sihite & Markus Junianto Sihaloho | July 25, 2012

The chairman of the newly formed National Democratic Party said it had recruited 33 lawmakers from other parties to join it for the 2014 general elections.

Patrice Rio Capella, chairman of the party known as NasDem, said recently that Golkar Party politician Jeffrie Geovanie had officially switched sides several months ago and other politicians would soon follow.

Jeffrie was already connected to NasDem through his membership in the National Democrats social organization, which is loosely affiliated with NasDem.

Andi Nurpati, a spokeswoman for the ruling Democratic Party, said the Democrats weren’t worried and that it would be easy to replace anyone who left.

“Should any Democrat Party [member] plan to move to NasDem, they should resign from the party first,” Andi said.

Andi said it would not surprise her if some Democrats jumped ship because NasDem was offering legislators Rp 5 billion to Rp 10 billion ($530,000 to $1.1 million) to join it. She provided no evidence to back up that claim, however.

Lukman Hakim Saefuddin, chairman of the United Development Party’s (PPP) executive board, said PPP politicians were not opportunists and thus would not move to Nasdem.

PPP politicians believe in the party’s vision and mission more than they do in money, he said.

“No one will move to Nasdem,” Lukman said. “It’s just strange to see [people] move from one party to another. I don’t know what the integrity or vision of those who move are like. But PPP politicians will not do that.”

Lukman said politicians who moved to Nasdem just for money were misguided because the election system was based on votes, not wealth.

In the 2009 legislative elections, many candidates failed despite their riches, he said. “In my opinion, votes are garnered not based on the capital strength. I believe you need to touch their hearts and not offer them money,” he said.

The public could judge such fickle politicians for themselves, he added.

People’s Consultative Assembly speaker Taufik Kiemas, a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), called on politicians from his party to resign immediately if they wanted to move to NasDem so that it would not disrupt the party’s nomination process for 2014.

“It’s better to resign now because the nomination of the legislative candidates starts next April and it will be impossible for legislative candidates to resign when the election is approaching,” he said.

Golkar secretary general Idrus Marham said opportunist politicians were threats not only to their party but also to the country.

“The people who move to other parties no longer have an ideology,” he said. “Please remember, politics is not only about getting seats in parliament.”

Chairul Tanjung, Si Anak Singkong

Oleh: Dedi Muhtadi dan Cornelius Helmy
Dari selembar kain batik halus milik ibunya, 31 tahun lalu, Chairul Tanjung atau CT kini mampu menyediakan pekerjaan bagi sekitar 75.000 orang di berbagai perusahaan miliknya. Kalau rata-rata karyawan itu anggota keluarganya empat orang, maka sekitar 300.000 orang hidup dari berbagai kegiatan usahanya.
Saya yakin, hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Yang Maha Kuasa,” ujar Chairul saat berbincang santai di sela-sela kesibukannya mempersiapkan peresmian Kompleks Trans Studio dan hotel mewah berstandar internasional, Trans Luxury Hotel, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/6) malam.
Oleh karena itu, ekspansi bisnis ke berbagai bidang usaha yang dilakukannya merupakan bagian rasa syukur dari semua kesempatan yang diberikan Allah SWT.
Bagi Chairul, rasa syukur tak cukup hanya berdoa dan mengucap alhamdulillah, tetapi harus bekerja keras dan terus berusaha. Dengan berkembang, berarti semakin banyak kesempatan kerja dan semakin banyak orang bisa hidup dari perusahaannya. Dan, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berguna untuk manusia lainnya.
”CT di mata saya adalah seorang Indonesia yang diimpikan siapa saja. Muda, bekerja keras, sukses besar, bersih dan gentleman,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.
Namun, Chairul berusaha tetap rendah hati. Ia merasa bukan orang pintar karena orang pintar di negeri ini banyak. Begitu pula yang bekerja keras, pun tidak sedikit.
Sukses menjalankan usaha dan mempekerjakan puluhan ribu orang tidak membuat Chairul merasa menjadi aktor utamanya. ”Itu skenario Yang Maha Kuasa,” ujarnya.
Kain batik halus
”Chairul, uang kuliah pertamamu yang Ibu berikan beberapa hari lalu Ibu dapatkan dari menggadaikan kain halus Ibu. Belajarlah dengan serius, Nak.” Kata-kata yang diucapkan Hj Halimah, ibunda Chairul, itu masih terngiang jelas dan menyentuh kalbu yang paling dalam.
Ia tidak menyangka ibunya terpaksa melepas kain batik halus simpanan untuk membiayai ongkos masuk kuliahnya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (UI) tahun 1981. Padahal Chairul yakin, kain batik itu adalah harta paling berharga yang kala itu dimiliki ibundanya.
”Di satu sisi, saya terpukul dan terharu mendengar hal itu. Namun, dari situlah saya bertekad tidak akan meminta uang lagi kepada ibu. Saya harus bisa memenuhi biaya kuliah sendiri,” kata Chairul.
Kompleks bisnis terpadu itu akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan duta besar sejumlah negara. Ia mendedikasikan acara ini untuk perjuangan ibunya, Halimah, yang telah menjadi sosok penyemangat hidupnya hingga kini.
Batik halus yang mirip dengan milik ibunya dulu, akan dijadikan suvenir utama bagi para undangan.
Buku praktikum
Titik balik kemandiriannya dimulai saat Chairul melihat peluang usaha pembuatan buku praktikum kuliah. Ia menjual cetakan buku praktikum dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di kios fotokopi yang ada di sekitar Kampus UI.
Ia bekerja sama dengan usaha percetakan milik kerabat salah seorang temannya. Beruntung, usaha pertamanya ini dilakukan tanpa modal karena pemilik percetakan tak mengharapkan uang muka. ”Keuntungan pertama saya Rp 15.000, dan terhitung besar pada zaman itu. Namun, pengalaman yang paling berharga adalah saat belajar soal jaringan dan kepercayaan,” cerita Chairul Tanjung.
Pengorbanan ibu dan keuntungan Rp 15.000 pertama itu membangkitkan rasa percaya dirinya. Perlahan Chairul mengembangkan usahanya dengan mencoba bisnis importir alat kedokteran hingga eksportir sandal.
Dia juga pernah merugi saat gagal merintis pembuatan pabrik sumpit. Namun, kejadian itu tidak membuatnya patah arang.
”Saya selalu menerima kegagalan dengan tangan terbuka. Percaya atau tidak, bila semuanya diterima dengan terbuka, lama-lama kegagalan akan enggan datang,” selorohnya.
Berbekal semangat dan filosofi itu, Chairul dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses Indonesia kini. Majalah Forbes menempatkan Chairul Tanjung pada urutan 937 orang kaya di dunia dengan total kekayaan satu miliar dollar AS.
Beberapa kalangan menyebut Chairul bertangan emas, yang bisa menjadikan semua usahanya nyaris sempurna.
Mengambil alih
”Tangan emas” dibuktikannya saat mengambil alih kembali Bank Mega tahun 1996. Saat itu Bank Mega tengah sakit keras dengan saldo merah di Bank Indonesia mencapai Rp 90 miliar. Sebesar 90 persen di antaranya merupakan kredit macet. Hasilnya, tahun 2011 Bank Mega masuk jajaran 12 bank di Indonesia dengan aset Rp 62 triliun.
Stasiun televisi TransTV dan Trans7 dibawanya menjadi favorit masyarakat dengan program yang dikelola sendiri oleh para personelnya. Pusat hiburan masyarakat di Makassar dan Bandung, seperti Trans Studio, pun dalam waktu singkat menjadi kawasan idola masyarakat Indonesia.
Tidak heran, banyak perusahaan berskala lokal dan internasional menawarkan diri untuk dibidaninya. Salah satunya adalah saat dia mengakuisisi raksasa ritel Perancis, Carrefour. Chairul mengatakan, bukan dia yang memilih mengakuisisi, tetapi pihak Carrefour yang menawarkan kepadanya tahun 2010.
Selain terus membuka kesempatan kerja lewat berbagai unit usaha baru, Chairul Tanjung juga menggagas berbagai organisasi dan kegiatan amal, baik untuk warga miskin maupun korban bencana alam. Di antaranya lewat Chairul Tanjung Foundation, Rumah Anak Madani, Komite Kemanusiaan Indonesia, dan We Care Indonesia. ”Saya sempat terharu saat seorang warga mengatakan akan terus berbelanja di Carrefour agar saya bisa membantu semakin banyak orang,” katanya.
Sebagai manusia biasa, Chairul Tanjung juga pernah punya kekhawatiran besar. Ia merasa cemas bila tidak punya energi lagi untuk mengurus perusahaan yang memayungi puluhan ribu orang ini.
Namun, dia menambahkan, sekarang ia sudah punya jurus jitu untuk menekan kecemasan itu. Tahun 1995, saat mengantar ibunda menunaikan ibadah haji, di pintu Kabah ia mengikrarkan diri sebagai prajurit Allah.
”Sebagai prajurit, apa pun yang Dia berikan, baik, buruk, susah, senang, ringan, berat, insya Allah akan senantiasa saya jalankan dengan ikhlas. Saya pasrah kepada-Nya yang sudah memberikan berkah ini. Karena, toh, dulu juga saya bukan siapa-siapa,” ujar Chairul tersenyum, tanpa beban.
Sumber: Kompas, 2 Juli 2012, “Chairul Tanjung, Tangan Emas, Skenario yang di Atas”

Pramono Tantang SBY Buktikan Kongkalingkong DPR-Eksekutif

 
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuktikan kongkalingkong antara pihak eksekutif dan legislatif.

Sebelumnya, dalam sambutannya di sidang kabinet di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Kamis 19 Juli 2012, SBY menyatakan mengetahui kongkalingkong yang terjadi antara pejabat pemerintah dengan anggota dewan. Namun dirinya memilih untuk diam agar tidak terjadi kegaduhan politik.

"Saya tahu banyak hal, meski tidak selalu banyak bicara, saya hemat bicara, supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak tetapi saya tahu dan saya mengikuti. Sekarangpun masih ada yang berani diantara parlemen mengajak eksekutif atau kong kalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya, sekian persen anggarannya tolong dikeluarkan, Masya Allah, Nauzubillah, luar biasa," ujar SBY, ketika itu

Terkait hal itu, Pram menegaskan, kalau presiden punya data atau info terkait hal itu, apalagi info dari BIN itu harusnya ditindaklanjuti. “Presiden kan bertanggungjawab membawahi polisi kejaksaan, tapi ini presiden bisa memberikan info kepada KPK," kata Pram kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (24/07/2012).

Pram menambahkan, dengan momen tersebut justru dapat dijadikan ajang pertanggungjawaban SBY terhadap apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Seyogianya presiden melakukan tindakan, apa yang dijanjikan presiden untuk pemberantasan korupsi itu harus diwujudkan dalam bentuk yang seperti ini tak pandang bulu terhadap siapapun termasuk internal pemerintahan. Kan para menteri dan eksekutif itu dibawah presiden. Legislatif juga sebagian partainya presiden sehingga dengan demikian serahkan saja," paparnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyarankan kepada Presiden SBY agar tidak hanya menyimpan data terkait hal tersebut. SBY disarankan untuk turut serta dalam memboingkar berbagai kasus korupsi yang semakin merajalela.

"Presiden dalam persoalan ini tak boleh menahan diri hanya untuk diri sendiri harus diberi kepada kepolisian dan kejaksaan khususnya kepada KPK untuk ditindaklanjuti siapa yang bersalah. Saya lihat persoalan lebih pada framing bukan labelling. Bahwa ada sekelompok melakukan itu dan itu jadi tugas presiden," tutup pram.
(ugo)

Inilah Kriteria Capres Partai NasDem

 
DENPASAR- Meski belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusungnya, namun Partai NasDem telah memiliki kriteria figur yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Patricia Rio Capella menegaskan, partainya belum bisa menentukan capres karena lebih fokus pada pemenangan Pemilu 2014.

“Konsentrasi NasDem belum pada penentuan calon presiden. Kita tunggu undang-undang  keluar, berapa Parliamentary Threshold,“ kata Patrice di sela Rakorwil Partai Nasdem di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar, Rabu (25/7/2012).

Lebih lanjut, Patrice membeberkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki seorang Capres yang nantinya akan diusung partai yang didirikan Surya Paloh tersebut.

Katanya, sosok capres masa depan  yang diinginkan NasDem adalah pemimpin yang bisa bersikap  tegas. Selain itu, dia berani tidak populer demi kepentingan rakyat. Pemimpin yang tidak tunduk dengan gertakan negara-negara asing.

”Kami merindukan sosok pada Bung Karno, Ia berani memutuskan sikap walaupun digertak negara luar,” tegasnya lagi.

Namun bukan berarti sikap tegas itu selalu direpresentasikan militer atau sikap tidak tegas ada di calon berlatar belakang sipil.

Sekarang ini, kata Patrice, banyak pemimpin dari kalangan militer tetapi tidak bisa bersikap tegas. “Bung Karno dahulu dari sipil namuni berani tegas,” ujarnya.

Lantas siapa sosok ideal yang akan diusung Partai NasDem, dia menegaskan. masih ada waktu dua tahun untuk mengamati pemimpin di negeri ini. “Semua akan ditentukan pada hasil Pemilu 2014,“ pungkasnya.
(ugo)

Suaro hati: - Hary Tanoe-Surya Paloh Hadapi Musuh B...

Suaro hati:  - Hary Tanoe-Surya Paloh Hadapi Musuh B...: INILAH.COM, Jakarta - Kabar tentang merapatnya Hary Tanoe ke Surya Paloh melalui Partai Nasdem, cukup menarik dan mengejutkan...

Nasdem Belum Hitung Total Dana Modal Caleg

Jakarta Partai Nasional Demokrat akan memberikan dana modal caleg Rp 5-10 miliar per daerah pemilihan. Namun Partai Nasdem bahkan belum menghitung total dana yang akan dikeluarkan.

"Sesungguhnya Partai Nasdem bahkan belum menghitung-hitung besaran dana yang dibutuhkan, tapi justru menyiapkan mekanisme rekrutmen yang menggambarkan penjabaran dari spirit yang ada, karena semua ini akan menjadi awalan bagi mewujudkan lembaga perwakilan sebagimana yang dicita-citakan," kata Ketua Bapilu Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan, kepada detikcom, Jumat (15/6/2012).

Ferry kembali menegaskan bahwa ide pemberian modal caleg itu datang dari Surya Paloh. Dewan Pembina ormas Nasdem tersebut tak lain mantan anggota Dewan Pertimbangan Golkar sekaligus mantan saingan Ketum Golkar Aburizal Bakrie dalam kongres Golkar.

"Harapan Partai Nasdem untuk parpol lain adalah, mari kita bersama-sama memulihkan kepercayaan masyarakat pada partai politik dan politisi, agar Pemilu 2014 berlangsung secara berkualitas dan menjadi momentum untuk adanya perubahan menjadi lebih baik bagi negeri tercinta," katanya.

Ferry berharap partai lain tak menuding Nasdem memainkan politik transaksional. Namun melakukan rekrutmen caleg yang lebih baik.

"Karena sesungguhnya, semangat yang lahir dalam internal Partai Nasdem sebagaimana gagasan yang disampaikan oleh Surya Paloh adalah memulihkan kepercayaan kepada parpol dan politisi dan melakukannya dengan memulai membebaskan proses rekrutmen politik Parpol dari pola transaksional,"lanjut Ferry.

"Kebijakan Partai Nasdem tentang support bagi para caleg ini sama sekali tidak mewajibkan para caleg terpilih untuk mengembalikan pada Partai Nasdem, jika ada keharusan ataupun 'hutang', maka kewajiban dan hutangnya adalah mempersembahkan kinerja yang optimal dan tidak melakukan utak-atik, apalagi mengambil uang rakyat yang ada di APBN/APBD ,"tandasnya.

(van/vid)

Buku Semangat Restorasi Surya Paloh Diluncurkan

BUKU bertajuk “Mari Bung, Rebut Kembali” yang diterbitkan Liga Mahasiswa Nasional Demokrat, hari ini (Senin 16 Juli 2012) diluncurkan dalam sebuah acara di markas Nasional Demokrat Jl RP Suroso, Jakarta Pusat.
Buku tersebut berisi kumpulan pidato Ketua Umum Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh yang dipilih editor Willy Aditya. Disunting Gantyo Koespradono, apa yang tersaji di buku menjadikan seolah-olah pembaca sedang berhadapan dan mendengarkan Surya Paloh — dengan gaya dan suaranya yang khas — sedang berpidato.
Karena ditulis dalam sebuah buku, penyunting tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan kalimat-kalimat lisan pidato Surya Paloh dengan ragam bahasa tulis yang baku. Namun, untuk tidak menghilangkan karakter Surya Paloh yang berapi-api saat berpidato, penyunting sengaja membiarkan istilah atau kalimat-kalimat khas yang biasa dilontarkan Surya Paloh yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia baku.
Willy Aditya, sang editor mencoba menstranskrip pidato-pidato Surya Paloh yang diungkapkan dalam berbagai kesempatan, dan terpilihlah 16 pidato yang dinilainya sangat baik dan penting diketahui oleh publik, khususnya generasi penerus bangsa yang cepat atau lambat akan memimpin bangsa ini.
Roh yang jelas-jelas terlihat dalam buku tersebut, Surya Paloh galau dengan kondisi nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa yang kini tercabik-cabik. Lebih dari itu, Surya Paloh juga sangat prihatin, sebab ideologi Pancasila yang menjadi perekat bangsa, kini praktis dilupakan, bahkan hilang.
“Jika memang tidak ada lagi yang mempertahankan ideologi tersebut, izinkanlah saya seorang diri berjuang untuk mempertahankannya,” begitu antara lain sikap Surya Paloh dalam salah satu pidatonya yang tertuang di buku tersebut.
Maka, beralasan jika Rachmawati Soekarnoputri yang memberikan kata pengantar di buku tersebut mengidentikkan Surya Paloh dengan ayahandanya, Soekarno yang berjuang mati-matian menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan pemersatu bangsa.
Judul buku “Mari Bung, Rebut Kembali” juga diambil dari pengantar yang ditulis Rachmawati. Dengan kata lain, Surya Paloh berusaha merebut kembali ideologi Pancasila yang sekarang diupayakan pihak-pihak tertentu untuk dimusnahkan dari bumi Indonesia.
Salah satu cara untuk merebut kembali kejayaan Indonesia adalah dengan merestorasi Indonesia yang selalu diungkapkan Surya Paloh dalam pidatonya.*

Mampukah Partai Nasdem mendapatkan kader yang berintegritas , berkompetensi dan berkwalitas ?

Pertanyaan ini penting dikemukakan ,karena Partai Nasdem bermaksud akan melakukan pencarian calon kader yang akan dilaksanakan November ini , untuk mendapatkan kader unggulan yang diharapkan mampu menggaet kursi legislaatif DPR RI , pada pemilu 2014 nanti . Langkah  ini juga dibarengi dengan pernyataan Partai bahwa kader calon yang terpilih akan dibiayai untuk melakukan kampanye nantinya . Publik seakan tak percaya apa yang dikemukakan ketua umum Partai Nasdem itu. Sebab selama ini kader partai harus membiayai sendiri biaya operasionil kampanye yang diilaksanakannya . Tapi berita terakhir sudah ada 37 orang kader Parpol yang duduk di DPR RI yang memenuhi tawaran partai nasdem itu. Jadi kelihatannya target partai Nasdem itu akan dapat dipenuhi. Mekipun ada suara2 yang menentang kader yang kutu loncat tersebut .  Menurut kabar angin calon kader yang melakukan loncat pagar itu , adalah anggota2 DPR yang namanya tersohor dan  sering ada dikoran2 atau televisi . Tapi belum ada kabar kepastiannya .Baru sebatas media yang membenarkan. Belum ada secara resmi mereka telah mengadakan perjanjian khusus atau pengunduran diri mereka atas parpol yang menaunginya selama ini . Kita tunggu  saja  kemana menggulirnya berita panas ini .

KPK Bantah Periksa Harry Tanoe karena Pesanan Politik

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap menjadwalkan memeriksa Direktur Utama PT Bhakti Investama, Harry Tanoesudibjo. KPK memastikan pemeriksaan Harry murni untuk kepentingan penyidikan.

"Jika ada seseorang yang dimintai keterangan sebagai saksi, tidak ada kaitannya dengan politik," ujar juru bicara KPK, Johan Budi, saat dihubungi, Minggu (24/6/2012).

Johan memastikan, pemanggilan Hary untuk membuat terang permasalahan suap yang menimpa pegawai Ditjen Pajak. Hary dianggap mengetahui atau mendengar sesuatu yang berkaitan dengan persoalan hukum tersebut.

Johan juga menegaskan jika KPK tidak pernah berkaitan dengan partai politik manapun. Dalam melakukan proses penegakan hukum, Johan melanjutkan, semuanya berdasarkan bukti yang ada.

"Tidak ada kaitan apapun KPK dengan politik," tegasnya.

�Sekjen Partai NasDem, Ahmad Rofiq, menuding rencana KPK memeriksa Harrydinilai bagian rekayasa politik. Situasi demikian diyakini tidak mempengaruhi citra Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam Pemilu 2014, sebab rakyat pada akhirnya akan mengetahui apa yang terjadi di balik rekayasa ini.

"Saya rasa publik juga tahu ini rekasaya politik. Ini bagian permainan elit politik," ujarnya.

(mok/mok)

Kutu Loncat di DPR, Demokrasi Dinilai Identik dengan Uang

Jakarta Sebanyak 37 anggota DPR dari berbagai parpol berkomitmen bergabung dengan Nasdem pada Pemilu 2014 mendatang. Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai ideologi demokrasi di Indonesia yang ditampilkan identik dengan uang.

Karena Partai Nasdem memang menjanjikan akan memberikan uang modal kampanye sekitar Rp 5-10 miliar kepada caleg DPR RI. Angka ini juga diakui banyak parpol sangat besar, mengingat selama ini caleg yang biasa diminta membayar iuran ke parpol.

"Hal ini semakin meneguhkan bahwa demokrasi yang ada di indonesia dan yang berkembang sebenarnya demokrasi yang ideologinya identik dengan uang. Istilahnya tidak akan ada aktivitas demokrasi tanpa adanya modal, akhirnya semata-mata modal, akhirnya semata-mata uang," keluh Siti.

Hal ini disampaikan Siti kepada detikcom, Sabtu (21/7/2012).

Menurut Siti pergeseran nilai ideologi ini sudah sangat menghawatirkan. Karena sebenarnya demokrasi di Indonesia dimaknai sebagai pembelajaran politik yang sehat kepada masyarakat. Karena banyaknya kutu loncat di DPR, kepercayaan masyarakat terhadap DPR pun dinilai akan semakin menipis.

"Harapan bahwa Pemilu melahirkan anggota DPR yang lebih baik semakin berat. Tidak ada yang menunjukkan secara konkret, kecenderungannya saja mengarah kepada uang," kritiknya.

Bagaimanapun budaya kutu loncat sangat tidak baik bagi demokrasi. Politik transaksional juga membuat demokrasi tidak berjalan secara sehat.

"Seperti yang kita punya Ahok kan juga kutu loncat, ini kan harus ditelisik. Dalam arti bukan like and dislike tapi proses demokrasi kita ke depan mengarah ke mana. Kalau politik transaksional menghasilkan uang akan menghasilkan kader yang pragmatis dan oportunistik yang orientasinya ke atas bukan ke bawah. Jadi orientasinya bukan rakyat," pungkasnya.

(van/ndr)

Hartati Murdaya Terancam Dipecat dari Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie menegaskan partainya akan memecat kader yang terkait kasus korupsi.

"Kalo kader korupsi, harus dikeluarkan dari Partai Demokrat," kata Marzuki saat konfrensi pers di ruang rapat Ketua DPR RI, Jum'at, 20 Juli 2012.
Pernyataan itu disampaikan Marzuki menanggapi informasi terkait seorang kader partai, Siti Hartati Murdaya yang dituding menyuap Bupati Buol, Arman Batalipu. Adapun Hartati membantah tudingan tersebut.
Marzuki melanjutkan, siapa saja kader partai Demokrat apabila terbukti korupsi maka Demokrat akan segera memecatnya. Namun, menurut dia, hingga kini partai masih menunggu perkembangan kasus tersebut.

Partai Demokrat, kata Marzuki, selalu berpegang teguh pada aturan legal yang mengatur organisasi dalam Anggaran Dasar Rumah tangga (AD/ART). "Tidak ada satu pun dalam pasal (AD/ART) kita mengajari kader kita untuk korupsi," ujarnya.
Ia juga mengatakan sanksi pemecatan kader Partai Demokrat terkait kasus korupsi berlaku untuk semuanya. Bahkan, jika dirinya tersangkut kasus korupsi, maka Marzukie siap dipecat dari Demokrat.
"Saya pun kalau terlibat, berhenti. Walaupun di DPR saya belum bisa berhenti tapi di partai, Saya akan berhenti," tuturnya.
Marzuki menambahkan, keterkaitan Hartati dalam dugaan suap Bupati Buol itu belum jelas alurnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat juga belum membicarakan tindak lanjutnya.

TARI OKTAVIANI

Peran Buruh Diandalkan Dorong Perubahan

JAKARTA – Partai NasDem akan mengukuhkan organisasi sayap Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) sebagai mesin restorasi Indonesia.

Gemuruh berisi para pekerja yang siap tampil membawa agenda perbaikan bangsa. “Siapa bilang gerakan buruh hanya demo di jalan? Para pekerja dari mana pun berasal adalah orang cerdas yang bisa bergerak menjadi mesin perubahan. Karena itu, NasDem mewadahi dan mengajak semua pekerja dan buruh untuk berjuang bersama menuju perbaikan bangsa dalam konsep Restorasi Indonesia,” kata Ketua Dewan Pembina Gemuruh NasDem Sugeng Suparwoto di Jakarta kemarin.

Sugeng menjelaskan, gerakan buruh sebelumnya diidentikkan dengan aksi demo jalanan yang kerap menimbulkan kekacauan dan anarkisme. Namun, dalam setahun terakhir, gerakan buruh sudah mengalami kemajuan pesat. Pada peringatan hari buruh atau May Day 1 Mei 2012, para buruh bahkan mampu melakukan aksi turun ke jalan tanpa anarki.Gerakan tersebut menjadi contoh aksi simpatik yang mendapat pujian dari masyarakat.

“Kita ingin katakan bahwa siapa pun tak boleh macammacam apalagi meremehkan buruh. Para pekerja yang menerima gaji adalah fondasi bagi ekonomi dan industri. Tanpa mereka, perekonomian akan lumpuh,”katanya. Sekjen DPP Gemuruh Nas- Dem Benhard Nababan mengatakan, organisasinya akan dideklarasikan secara resmi pada September 2012.

Sayap organisasi Partai NasDem ini sangat terbuka bagi semua kalangan pekerja dari mana pun mereka berasal.Gemuruh Nas- Dem juga tidak mendikotomikan serikat pekerja yang menjadi naungan para buruh selama ini. “Bukan masanya lagi buruh hanya diklaim dan dijadikan alat kepentingan,” kata Benhard. mohammad sahlan

Ryaas Rasyid: Para Calon Saling Menjelek-jelekkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ryaas Rasyid, Akademisi dan Ilmuwan politik, menilai bahwa Pilkada DKI Jakarta tidak mendidik karena calon yang bersaing saling menjelek-jelekkan.
"Satu bilang ini bohong dan satu lagi bilang kinerja incumbent buruk, ini tidak mendidik, seharusnya kan bisa lebih mengedukasi," jelasnya di Jakarta, (6/7/2012).
Ia berharap agar calon-calon yang bersaing bisa mendidik pemilih dengan program-program yang konkret. "Programnya harus konkret dan jelas, jangan bilang 3 tahun bisa selesaikan banjir dan macet, itu gak rasional," ujarmya.
Ia mengatakan bahwa seharusnya bisa mengambil inspirasi seperti Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta yang melakukan sejumlah pembangunan untuk DKI Jakarta.
"Bisa ambil Ali Sadikin sebagai  inspirasi, saya lihat jarang media yang mengulas itu, seharusnya media juga bisa  mengeadukasi masyrakat," jelasnya.

Melawan dengan Tulisan: Masa Depan Ideologi Partai Politik

Melawan dengan Tulisan: Masa Depan Ideologi Partai Politik

Rakyat Ingin Pemimpin Bebas Korupsi

                      Hidup Jokowi ....   Hidup Pemimpin Sedjati ....

Pilkada DKI Berlangsung Dua Putaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari hasil yang diperoleh hingga saat ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 akan berlangsung dua putaran. Posisi puncak yang dihuni oleh pasangan Jokowi-Ahok masih berkutat pada angka 44 persen. Sementara untuk dapat menang satu putaran, pasangan calon gubernur peserta Pilkada DKI Jakarta harus mengantongi 50 persen suara plus 1.
Peraturan perolehan suara di Ibu Kota ini memang berbeda dengan peraturan pilkada di daerah lain. "Angka tidak akan banyak berubah. Jadi Jakarta harus juga bersiap untuk pilkada dua putaran," kata Wakil Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, di kantor Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (11/7/2012).
Pada pukul 14.49, sekitar 70 persen TPS yang dijadikan sampel sudah masuk, dengan perolehan sementara Jokowi-Ahok dengan 43,40 persen dan Foke-Nara 33,96 persen. Kendati demikian, untuk hasil pastinya masih harus menunggu sekitar seminggu lagi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta.
"Melihat trennya akan terjadi dua putaran, tapi tetap harus menunggu hasil resmi dari KPU," kata Budima

KPK Periksa Anak Buah Hartati Murdaya

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Operasional PT Hardaya Inti Plantation, Gondo Sudjono sebagai saksi untuk tersangka Bupati Buol, Amran Batalipu.

"Gondo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AB," kata Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha di kantornya, Selasa (10/7).

Gondo Sudjono yang juga anak buah Siti Hartati Murdaya Poo itu sudah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah ini dengan sangkaan pemberi suap.

Selain memeriksa Gondo, penyidik juga memanggil seorang saksi atas nama Eli Nimrod Tampubolon yang merupakan pegawai Bank Mandiri, dia diperiksa untuk tersangka Yani Anshori.

Bupati Buol, Amran Batalipu diduga menerima suap dari PT Hardaya Inti Plantation, anak perusahaan PT Citra Cakra Murdaya, sebesar Rp 3 miliar. Suap itu untuk memuluskan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di daerah Buol.

Dalam kasus itu, kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Amran Batalipu sebagai penyelenggara negara diketahui sebagai penerima suap dari pihak swasta yang diduga perusahaan milik Hartati Murdaya.

"Pemberinya melalui Anshori dan juga Gondo Sudjono yang menjabat sebagai pimpinan PT HIP," kata Bambang.(fat/jpnn)

Putri Proklamator RI Halida Hatta dipinang Nasdem

1.  
2. Berita dipinangnya Putri Proklamasi Halida Hatta menjadi kader Partai Nasdem merupakan berita yang mengejutkan bagi masyarakat politik . Karena selama ini Halida Hatta sudah lama mengundurkan diri dari dunia politik .Alasannya perusahaan tempat Halida bekerja tidak mengizinkan dia mempunyai kegiatan politik.Kita tahu sebelumnya Halida Hatta adalah kader dari partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto . Menurut Ketum Partai Nasdem Patrice Rio Capella dalam suatu kesempatan mengatakan  partai Nasdem akan meminang putri proklamator itu . Karena menurut dia Halida Hatta mempunyai visi dan misi yang sama dengan Nasdem .Ditambahkannya Putri Proklamator itu mempunyai integritas dan kapabilitas . Kalau  pinangan partai Nasdem ini menjadi kenyataan itu merupakan langkah maju dari Nasdem  dalam mempersiapkan kader2 nya untuk menduduki kursi DPR RI nanti .Sebab kalau tidak akan percuma buat Nasdem mengeluarkan uang miliaran rupiah buat kadernya , kalau kader tersebut tidak potensial dan meragukan .Hendaknya cara merekrut kader seperti ini juga dilakukan terhadap kader potensial lainnya . Partai Nasdem tidak perlu malu untuk melakukan peminangan .Hidup restorasi . Hidup Indonesia menuju negara gemilang

Foto Sampul

Foto Sampul

Agung Laksono Penuhi Panggilan KPK

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat.

"Saya datang ke sini untuk memberi keterangan mengenai Pak Lukman Abbas, mungkin dikaitkan dengan posisi saya sebagai Menteri Koordinator yang memang punya kewajiban untuk beri keterangan yang diperlukan," kata Agung saat datang ke kantor KPK sekitar pukul 08.40 WIB.
Lukman Abbas sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait perubahan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 provinsi Riau tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olahraga nasional (PON).
Lukman sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau dan saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Riau H.M Rusli Zainal.
Agung sendiri sebelumnya sudah dua kali tidak memenuhi panggilan KPK yaitu pada Rabu (5/7) dan Kamis (6/7).
"Saya tidak bisa memenuhi surat panggilan KPK karena suratnya mendadak sedangkan saya harus berada di Kendari mewakili Presiden pada acara Pespawari 2012," kata Agung Laksono di Jakarta, Kamis (5/7).
Dia mengatakan, surat panggilan KPK baru diterima pada Senin (2/7) siang, sementara pada Selasa (3/7) dirinya harus berada di Kendari dan pada Rabu (4/7) ia berada di Morotai dalam persiapan Sail Morotai 2012.
Juru bicara KPK Johan Budi pada Kamis (5/7) mengatakan bahwa Agung sudah mengirim surat penjelasan mengenai ketidakhadiran dirinya dan mengusulkan untuk melakukan pada Kamis (5/7).
"Karena penyelidik juga sesuai waktunya maka kami jadwalkan pemeriksaan pada Kamis, tapi kami tunggu ternyata tidak datang, mungkin ini ada miskomunikasi," kata Johan.
Pada kasus tersebut, selain Lukman, penyidik KPK juga sudah menetapkan tiga tersangka lain yaitu anggota DPRD Riau masing-masing Muhammad Dunir (PKB), Muhammad Faisal Aswan (Golkar) dan Taufan Andoso Yakin (PAN).
Sementara dua tersangka lain adalah Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau serta Rahmat Syahputra dari pihak rekanan PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku pengerja proyek PON Riau.
Eka Dharma Putra bersama Lukman Abbas dan Rusli Zainal selaku Gubernur Riau serta Rahmat Syahputra selaku site Administrasi Manajer dalam Kerja sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya menyetujui adanya dana yang disebut sebagai "uang lelah" sebagai imbalan pembahasan Perda.
Taufan menyebutkan "uang lelah" itu mencapai Rp1,8 miliar untuk sejumlah anggota DPRD Riau.
Hari ini KPK juga dijadwalkan memeriksa Taufan Andoso Yakin dan Lukman Abbas.(rr)

Borobudur

Built between 778 AD and 842 AD by the Cailendra dynasty, Borobudur is a gigantic monastery located in Central Java, the cultural capital of Indonesia. Regarded as one of the seven wonders of the ancient world, the massive monument in the form of a stepped pyramid exhibits an architectural genius of time with unsurpassed artistic merit.

Once deserted and hidden under volcanic ash and thick tropical jungle for hundreds of years, Borobudur has been completely restored and was officially opened by the President of Indonesia on February 23,1983. The restoration took eight years to complete, and was funded by the Government of Indonesia, with an aid from the UNESCO and donations from 27 foreign governments as well as private citizens.

To commemorate the 20th anniversary of the restoration of Indonesia's architectural masterpiece, the Borobudur Commemorative Coins and Medallions are expertly minted according to the highest quality standard in 999.9 gold, and 999/- silver. Depicting a panoramic view of Borobudur in the reverse, the meticulously crafted numismatic pieces are endorsed by pt. taman wisata candi BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO / the Ministry of Culture and Tourism of Indonesia.

This latest addition to the 'Wonders of the World Series' comes in resplendent gold and silver. The Premium Collection - World and India features 1 oz gold coin and medallion. The Advantage Collection - World and India, meanwhile, is outstanding with 10 g gold, and 1 oz fine silver coins or medallions.

Let's join GOLDQUEST in honouring one of Indonesia's greatest archaeological finds. Experience the splendid beauty of the world's wonder in the Borobudur Commemorative Coins and Medallions - a token of admiration for the beautiful history and culture of Indonesia.

Pemilu di Rumah Masing-masing

Oleh : Nashirin

Pemilihan umum (pemilu) sudah sering dilaksanakan. Dari pilpres, pilgub, pilleg, hingga pemilihan RT. Tidak gampang memang, agar segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pemilu ada dan siap. Perlu persiapan – persiapan yang matang, misalnya dari segi penyediaan bilik dan sejumlah kertas suara yang telah terbagi di masing – masing Tempat Pemungutan Suara (TPS); Pendataan dan pembagian kartu pemilih. Tentu hal tersebut tidak membutuhkan biaya yang ringan. Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia pemilu sangat berperan penting untuk mengelola agar berjalan dengan tertib dan lancar. Setiap kali pemilu data pemilih berubah sesuai dengan data kependudukan. Maka dari itu siapa yang ‘rajin’ pindah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada kemungkinan dia mendapat dua (2) kartu pemilih. Hal itu tentu bukan kesenangan bagi panitia, malah yang ada kerancuan data pemilih pada saat itu. Padahal panitia sudah berupaya untuk membuat kartu suara sesuai dengan data pemilih. Tapi untuk era perkembangan seperti sekarang ini mungkin mulai dapat diatasi, yakni dengan pendataan kependudukan yang terarsip tidak hanya dengan tulisan tangan, melainkan ditambah dengan media elektronik khusus arsip-arsip sehingga kemungkinan double bisa diatasi.

Penyelenggara pemilu belum lakukan pendidikan politik

 Ilustrasi. Warga melintas di sebuah gang yang dindingnya ditempeli gambar-gambar pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, di kawasan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (27/6). (FOTO ANTARA/Fanny Octavianus)




Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi menilai saat ini penyelenggara pemilu belum memiliki semangat kuat untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Penyelenggara pemilu, menurut dia di Jakarta, Minggu, hanya sebatas memberikan sosialisasi teknis pemilu kepada masyarakat seperti cara mencoblos dan mengajak warga datang ke tempat pemungutan suara.

Padahal, ujarnya, pendidikan politik ini harus diberikan secara berkelanjutan dan tidak bisa hanya menjelang pelaksanaan pemilu saja.

"Pendidikan politik seharusnya panjang, seperti kita ketahui tidak bisa instan. Lima tahunan baru pendidikan politik, wajar kalau output politik seperti yang kita saksikan sekarang ini," tuturnya usai diskusi Media Kampanye (Bukan) Pendidikan Politik..

Banyak ragam untuk memberikan pendidikan politik, contohnya dengan mendirikan posko pemilu, jelasnya.

Di posko itu, masyarakat dapat bertanya mulai dari visi, misi, dan program setiap kandidat, harta kekayaan kandidat, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk jangka yang lebih panjang, ia melihat keharusan pendidikan politik di sekolah. "Ya kira-kira SMP sampai SMA lah, belajar demokrasi, politik," katanya.

Soal pelanggaran pemilu, ia menilai penegakan hukum yang ada saat ini belum memberikan efek jera.

"Ada nggak yang melanggar pemilu didiskualifikasi? Padahal kita lihat banyak pelanggaran. Selama penegakan hukum tidak jelas maka itu akan memberikan peluang bagi siapa pun untuk membuat masalah di pemilu," katanya.

(nta)

Editor: Heppy

COPYRIGHT © 2012

Bagi KPU, Ical Belum Jadi Capres 2014

Luhur Hertanto - detikNews

Jakarta Partai Golkar boleh saja menyatakan Aburizal Bakrie sebagai Capres 2014, namun tidak demikian bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini belum ada satu pun tokoh yang KPU akui sebagai capres bahkan hingga saat penetapannya secara resmi dua tahun kelak.

"Status sebagai calon oleh KPU, itu kalau sudah resmi ditetapkan nanti," ujar komisioner KPU, Juri Ardiantoro, kepada detikcom, Minggu (1/7/2012).

Sedangkan berdasar UU Pemilu, pendafataran pasangan kontestan Pilpres 2014 baru KPU buka setelah hasil Pemilu 2014 diumumkan secara resmi. Sebab berdasar perolehan suara dukungan hasil Pemilu 2014 tersebut baru dapat diketahui parpol mana yang punya hak mengajukan pasangan bakal capres-cawapres.

Setelah pendaftaran, maka masih ada masa verfikasi termasuk uji kesehatan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kontestan. Maka tetap ada peluang bahwa pasangan yang diusung oleh parpol bersangkutan dinyatakan tidak layak ditetapkan sebagai Capres 2014 karena tidak lolos dalam tahap verifikasi.

Namun bukan berarti Partai Golkar menyalahi aturan dengan mendeklarasikan Ical sebagai capres dua tahun lebih awal. Namun status capres itu hanya berlaku untuk kalangan internal partai belogo pohon beringin tersebut.

"Bagi internal mereka tentu gak masalah disebut sebagai capres," tutupnya.

(lh/mok)

Makin Dikenal, NasDem Harus Jauhi Konflik Internal

JAKARTA - Ibarat baru seumur jagung berdiri, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mulai di landa persoalan internal. Dikabarkan bahwa kini terjadi pertarungan internal antara kelompok senior di NasDem dengan wajah-wajah muda yang baru belakangan masuk.


Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens yang mengungkapkan, popularitas NasDem yang kian terkerek belakangan ini memang menjadi daya tarik tersendiri. Namun di balik polulatitas itu pula mulai memunculkan benih-benih persoalan internal.

Saya dengar kelompok orang tua yang dulu tidak bersedia NasDem berubah dari ormas menjadi parpol, kini justru mendesak Surya Paloh (Ketua Majelis Nasional NasDem) untuk mengganti semua kepengurusan partai saat ini, kata Boni di Jakarta, Kamis (28/6).

Menurut Boni, desakan penggantian kepengurusan itu didasari anggapan bahwa para pengurus teras NasDem saat ini justru diisi figur-figur yang tak dikenal publik. Padahal, kata Boni, pengurus NasDem justru banyak berasal dari aktivis lapangan yang memiliki jaringan meski tidak terkenal.

Boni pun menyayangkan jika pertarungan internal di NasDem itu hanya karena alasan itu. Sebab menurutnya, NasDem sudah mulai berhasil mencitrakan diri sebagai partai baru pengusung perubahan sekaligus menjadi organisasi yang dinamis, moderat, inovatif dan memberi kesempatan kepada kalangan muda untuk tampil.

Ditegaskannya pula bahwa desakan kelompok tua untuk merombak kepengurusan Partai NasDem saat ini bisa-bisa malah menggerogoti dukungan pemilih. NasDem harus tetap konsisten dengan kepemimpinan muda. Kalau pengurus diganti dengan wajah tua, malah menjadi kontraproduktif dan tidak sesuai dengan semangat awal NasDem, ulasnya.

Pengamat dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti juga melontarkan pendapat senada. Menurutnya, NasDem memamg semakin memikat banyak kalangan. Namun demikian, katanya, para senior pendiri juga harus sadar tentang perlunya mesin partai digerakkan oleh kalangan muda.

Jika mereka diganti dengan mesin tua, kemampuan penetrasi tidak akan seperti sekarang ini. Aneh kalau ada desakan seperi itu (pergantian kepengurusan), ucapnya.(jpnn)

Boni Hargens: Nasdem Harus Konsisten Sebagai Partai Kaum Muda

 Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Di balik grafik popularitas  yang terus meningkat, Partai Nasdem dilanda kisruh internal. Kelompok orang tua yang dulu tidak bersedia Nasdem berubah dari ormas menjadi parpol, kini mendesak Ketua Majelis Partai Nasdem Surya Palloh mengganti semua kepengurusan partai sekarang. Alasannya, fungsionaris Nasdem sekarang bukan figur yang dikenal publik. Mereka hanyalah aktivis lapangan yang tidak dikenal oleh masyarakat luas.

Menurut pengamat politik dari UI, Boni Hargens, pendapat seperti itu sebagai hal yang wajar tetapi tidak berarti bisa dibenarkan begitu saja. Sebagai partai alternatif, partai yang ingin membangun tradisi politik baru di Indonesia sesuai dengan semangat kaum muda yang dinamis, moderat, proaktif, dan inovatif, kata dia, Nasdem mesti konsisten dengan kepemimpinan muda.

"Kalau pengurus diganti dengan wajah tua, malah menjadi kontraproduktif. Tidak sesuai dengan semangat awal Nasdem," jelas dia kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Rabu, 27/6).

Kalau itu terjadi, menurutnya, publik akan melihat partai Nasdem sama seperti partai lain, dan hanya ingin mendaur ulang pola politik lama yang berciri basa-basi.  Yang dibutuhkan dalam membangun partai, katanya mengingatkan, sebetulnya bukan figur dengan popularitas tinggi, tetapi kader yang bekerja keras di lapangan, yang bisa menangkap aspirasi masyarakat dan merespons melalui  kerja nyata dengan berlandaskan pada ideologi partai.

"Mengubah  ideologi menjadi misi, menjadi tugas, menjadi tanggungjawab konkrit adalah tugas dasar pengurus partai. Maka, popularitas tidak begitu penting," bebernya.

Diingatkan dia lagi, persoalan kita memang terlanjur mengamalkan model demokrasi yang terjebak pada pasar yang mementingkan aspek visual dan popuaritas, bukan aspek kualitas atau kompetensi.

"Nasdem tidak perlu terjebak pada demokrasi pasar ini, kalau memang benar tujuan partai adalah membangun demokrasi Indonesia yang berorientasi pada perubahan mutu hidup rakyat banyak," tandasnya.[dem]

Partai NasDem Siap Tampung JK

 

Polhukam / Minggu, 1 Juli 2012 18:02 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Nasional Demokrat siap mengakomodasi kader Partai Golkar yang memiliki sikap politik berseberangan dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional kemarin. Salah satu hasil Rapimnas berbunyi, Golkar akan memecat kader yang menjadi calon presiden dari partai lain.

“Tidak menutup kemungkinan Partai NasDem akan melirik kader Partai Golkar termasuk Jusuf Kalla (JK) dan lainnya. Sehingga dari sekarang, Partai NasDem akan mencermati, memantau, dan menganalisa perkembangan yang terjadi baik dari Partai Golkar maupun partai lain,” ungkap Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella di Jakarta pada MediaIndonesia.com, Ahad (1/7).

“Bagaimana jika suara Partai Golkar kurang dari presidential threshold (ambang batas pengajuan capres) sehingga membutuhkan dukungan partai lain? Begitu juga kalau ternyata tokoh Golkar seperti JK tidak dapat mencalonkan dari partai lain? Akibatnya, tidak ada capres atau wapres dari Golkar," tambahnya.

Menurut Patrice, penutupan peluang bagi calon lain sebagai capres rentan membuat Partai Golkar terpecah. Rio menamakan politik semacam ini dengan 'kodok lompat.'

“Menginjak ke bawah untuk melompat ke atas. Artinya, memuluskan langkah Aburizal Bakrie atau Ical menjadi capres dengan menekan para kader untuk tidak muncul dan bersaing. Harus diakui keputusan itu tidak etis, mematikan potensi anak bangsa yang berbakti di Partai Golkar," ujar Patrice.(MI/wtr6)

HOTEL PAPANDAYAN—Eks Pekerja, Tagih Janji Surya Paloh

MAKASSAR—Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan Bandung mendesak pihak pengusaha khususnya Surya Paloh sebagai pemilik untuk patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mempekerjakan 38 pekerja hotel tersebut. Dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Saiful Busroni sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Asep Ruhiyat sebagai Ketua Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan mengatakan pengusaha mesti tunduk terhadap Putusan MK tersebut. “Kami meminta kepada Surya Paloh untuk mengambilalih sengketa perburuhan di Hotel Papandayan dan menyelesaikannya secara musyawarah sehingga memperoleh solusi terbaik,” tulis keduanya dalam rilis tersebut, Kamis (28/6). Keduanya menegaskan langkah tuntutan tersebut merupakan ujian sesungguhnya sebelum Surya Paloh menjadi pemimpin yang layak untuk orang banyak dan tidak menjadi penipu sebagaimana orasi-nya di setiap acara ormas Nasional Demokrat. Desakan itu menyusul dikabulkannya permohonan pengujian UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 164 ayat 3) dengan nomor perkara 19/PUU-IX/2011 oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 Juni 2012. Menurut mereka, Pasal 164 ayat 3 UU tersebut dijadikan dasar oleh pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meski perusahaan tidak tutup dan semata karena melakukan renovasi yang dapat diperkirakan jangka waktunya. Renovasi, menurut mereka, bukan bentuk dari penutupan perusahaan karena tujuan renovasi adalah untuk meningkatkan fasilitas dan akan dibuka kembali. Hal lain, tidak adanya pembubaran perseroan sebagaimana UU Perseroan Terbatas No.40/2007. “Renovasi di Hotel Papandayan Bandung bukanlah disebabkan perusahaan tutup. Renovasi dilakukan karena secara financial. Pengusaha telah memiliki cadangan dana yang cukup dan telah direncanakan sebelumnya,” tulis mereka. Hal itu, kata mereka, tidak lepas dari terus meningkatnya pendapatan pengusaha dan tidak memiliki hutang atau pinjaman apapun pada pihak ketiga. Keduanya mengatakan telah terbukti renovasi Hotel Papandayan hanya berlangsung singkat dan hotel tersebut tempat pemohon (yakni para pekerja) telah dibuka kembali pada 12 Maret 2011. Akan tetapi pemohon telah kehilangan pekerjaan dan masa depan untuk menghidupi keluarga.