Jaminan sosial apakah bisa jadi kenyataan ?

Dengan disahkannya RUU BPJS  oleh DPR hari ini menjadi UU, maka perjuangan dari rakyat miskin, dan buruh tenaga kerja kelihatannya berhasil dan  akan memulai masa baru masa depan yg  lebih baik . Kita bersyukur achirnya  RUU ini bisa disahkan oleh Sidang Pleno DPR menjadi UU dengan masa sidang yg cukup panjang dan melelahkan . Tapi BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) ini baru  akan  dimulai pelaksanaannya pada Tahun 2014 .Itupun untuk tahap Pertama yaitu Jaminan kesehatan .Sedangkan tahap keduanya untuk jaminan hari tua ,jaminan kecelakaan, jaminan kelahiran dan jaminan kematian baru akan dimulai Juli  2015 .Jadi dari waktu sekarang sampai 2014 untuk jaminan kesehatan masih berlaku asuransi kesehatan yg lama .Sedang kita tahu cara pelayanannAskes itu sangat mempersulit rakyat miskin yg sudah tidak berdaya. Rakyat miskin yg akan berobat harus meminta surat tanda miskin dari kelurahan dan kecamatan . Kenapa hal itu tidak disingkatkan dipermudah saja, cukup diketahui oleh Rt dan RW setempat. Para petugas Rumah sakit dan yg berwenang hendaknya punyalah sedikit empati pada orang yg lagi kesusahan . Jangan kita hanya menyatakan kita negara Panca Sila , tapi kita tidak memperlihatkan dalam tindakan dan perbuatan kita yg Panca Silais , yg berperi kemanusiaan . Hendaknya di negeri ini tidak ada lagi rumah sakit yg menolak menolong orang miskin . Jangan  ada lagi rumah sakit yg menyandera  bayi yg dilahirkan karena orang tuanya tak sanggup membayar  biaya melahirkan . Rakyat itu telah banyak menderita dan berkorban sudah menjadi kewajiban negara untuk menanggungnya seperti  yg diterakan dalam konstitusi .

NasDem Dituntut Konsisten Jadi Partai Kaum Muda

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Nasional Demokrat harus konsisten sebagai partai untuk kaum muda. Menurut Pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, hal tersebutlah yang membuat popularitas partai terus naik.

"Sebagai partai alternatif, partai yang ingin membangun tradisi politik baru di Indonesia sesuai dengan semangat kaum muda yang dinamis,  moderat, proaktif, dan inovatif, NasDem mesti konsisten dengan kepemimpinan muda. Kalau pengurus diganti dengan wajah tua, malah menjadi kontraproduktif dan tidak sesuai dengan semangat awal NasDem," kata Boni pada wartawan seperti dilansir MediaIndonesia.com, Jakarta, Kamis (28/6).      

Sebelumnya beredar pemberitaan adanya desakan kaum tua yang ingin merombak semua kepengurusan partai. Berdasarkan hasil survei, saat ini popularitas Partai NasDem mencapai 4,8 persen.

Menurut Boni, nama NasDem sudah terlanjur muncul cemerlang di belantara politik nasional, sebagai partai baru yang memiliki masa depan cerah. Hasil survei sejumlah lembaga penelitian dan analisa sejumlah pengamat politik mempertegas dugaan bahwa NasDem bakal menjadi primadona baru di Pemilu 2014.

Hal itu, kata Boni, karena kepengurusan NasDem yang penuh dengan wajah muda dan pola kerja politik mereka yang bercorak populis, memberi harapan baru di tengah merosotnya kepercayaan dan harapan publik terhadap partai politik lain.(MI/wtr6)

Pelita Hati : Rio Capella: Hasil Gebrakan Partai Nasdem Mulai Terasa

RMOL. Gebrakan Partai Nasdem yang akan mem-back-up para calon anggota legislatifnya dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 5-10 miliar per daerah pemilihan mulai terlihat membuahkan hasil.
Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengungkapkan, sudah ada beberapa politisi yang juga anggota DPR melakukan pendekatan ke Nasdem. Mereka memang belum menyatakan akan pindah, tapi mengaku tertarik pada Nasdem.
"Dampaknya sudah mulai terasa,” kata Rio kepada Rakyat Merdeka Online, tadi malam.
Siapakah anggota DPR itu?
Rio tidak menyebutkan. Dia hanya bilang, ketertarikan politisi itu bukan hanya karena iming-iming Nasdem mau biayai kampanye. Tapi lebih karena ada kesadaran harus ada perubahan dalam pola rekrutmen calon anggota DPR.
Rio menyadari, langkah Nasdem tersebut telah membuat gundah partai-partai besar. Sebagai konsekuensi, Nasdem kini diserang dan disebut merusak tatan politik dan mengajarkan politik transaksional. Namun dia tidak peduli. Dia merasa, langkah Nasdem sudah tepat.
"Inilah justru pendidikan yang benar. Agar orang-orang yang kabalititas tapi tidak punya biaya, bisa maju," katanya.
Cara ini, kata Rio, sudah dilakukan di Jerman dan Amerika. Di sana, partai mendanai calon potensial untuk maju. [zul]

Pelita Hati : Gerakan Perubahan Bukan Sekadar Jargon Partai

KENDARI - Jargon gerakan perubahan mendasar, menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholder, bagi DPW  Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sultra bukan hanya sekedar jargon saja.
   
"Jargon gerakan perubahan salah satunya dengan inovasi akan membiayai calon legislatif (Caleg), telah menunjukan respon positif masyarakat sebagaimana hasil survey LSI Burhanuddin Muhtadi menunjukkan elektabilitas atau penerimaan masyarakat terhadap Partai NasDdem sudah masuk 8 persen, pasalnya posisi pertama diduduki Golkar disusul  PDI-P dan Demokrat," kata Ketua DPW Partai Nasdem Sultra, LM Bariun.
   
Posisi tersebut diduduki Partai NasDem jelasnya pada saat NasDem belum ikut Pemilu 2014, bagaimana kalau sudah ikut Pemilu tentunya akan semakin meningkat.  Berdasarkan survey LSI tersebut menunjukan simpatisan Partai NasDem lebih didominasi kaum muda, remaja dan kaum intelektual.
   
"Bagaimana berbicara perubahan kalau partai didominasi kaum tua, khusus di NasDem, Calegnya maksimal 45 tahun karena usia 50 tahun masih disangsikan kecuali memiliki kualitas dan pengalaman lebih.  Apalagi saat ini Caleg juga banyak terdapat dari organisasi sayap seperti Liga Mahasiswa Partai NasDem, begitu pula dari Garda dan Perempuan NasDem," jelasnya.
   
Dengan begitu ungkapnya jargon perubahan ditengah carut marutnya kondisi pemerintahan saat ini akan menjadi tantangan pembuktian bagi Partai NasDem.  Hal ini diperparah semakin banyaknya masyarakat yang tidak percaya lagi terhadap kinerja pemerintahan, begitu pula kinerja anggota dewan.
   
"Karena itu gerakan perubahan juga harus terjadi di tingkat parlemen hingga pemerintahan, termasuk ketatanegaraan yang berhubungan dengan perilaku korup dan teror serta ancaman narkoba.  Khusus di Sultra, Partai NasDem menginginkan perubahan baik perilaku, pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, misalnya Sultra memiliki potensi tambang tapi manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, pasalnya hanya memperkaya daerah lain," ungkapnya. (kp/awa/jpnn)

Pelita Hati : Jika Caleg Didanai Parpol

Oleh: Moh Ilham A Hamudy
Fajar online 

 

PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) membuat langkah terobosan yang tidak umum. Partai politik (parpol) sokongan dua petinggi media elektronik dan cetak nasional itu menyediakan dana kampanye bagi para calon legislatifnya (caleg) yang akan maju dalam pemilu legislatif 2014. Anggarannya tidak main-main, tembus Rp10 miliar per caleg.

Pengurus Partai NasDem mengatakan, dukungan kepada para kader Partai NasDem itu sejatinya bukanlah berbentuk uang kontan, melainkan berupa dukungan manajemen, logistik dan kegiatan bersama rakyat di basis-basis massa. Kendati demikian, caleg Partai NasDem tetap saja dijuluki "the Ten Billion Rupiah Politician".

Menguatkan pernyataan itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem menuturkan, sudah jadi rahasia umum bahwa menjadi caleg memerlukan biaya tinggi. Karena itu, timbul kesan, tidak mungkin bisa jadi anggota DPR jika tidak memiliki uang miliaran rupiah. Penilaian seperti itulah yang sungguh memprihatinkan Partai NasDem. Sehingga, kuat kesan bahwa kursi DPR bisa dibeli, meski tidak langsung.

Untuk itu, Partai NasDem hendak mengembalikan fungsi DPR yang tercitra sangat transaksional. Caranya, menempatkan figur-figur berkualitas, berintegritas dan berkapabilitas. Dalam kaitan itu, strategi yang akan diterapkan adalah metode talent scouting untuk mendapatkan figur caleg yang diharapkan. Kalau dalam kegiatan menuju pemilu legislatif ada biaya yang dibutuhkan, Partai NasDem tidak akan membiarkan caleg-calegnya terhambat hanya karena ketiadaan biaya.

Meski begitu, banyak juga kalangan yang mencemooh cara Partai NasDem itu tidak cantik, tidak elegan. Menurut mereka yang mencela, seharusnya partai mengasah kemampuan profesionalitas, keikhlasan kader. Memodali caleg hingga 10 miliar tidaklah baik untuk pendidikan politik kader. Tidak ada perilaku orang yang dapat dibuat garansi.

Malah, kata salah seorang pengamat politik, dalam teori politik, hal itu tidak bisa diperkirakan. Mestinya, partai tidak menghamburkan uang demi pemenangan kadernya dalam pemilu nanti. Justru yang harus ditumbuhkan partai adalah sikap profesionalitas kader dalam merangkul hati konstituen, tentunya dengan program yang dikendaki rakyat.

Memang, apa yang dilakukan Partai NasDem boleh saja menuai pro dan kontra. Akan tetapi, selama sistem politik dan partai masih pragmatis, adalah sah-sah saja. Sebab, demokrasi tanpa logistik akan menghasilkan pelacur-pelacur politik. Yang penting, Partai NasDem jangan sampai ingkar dari apa yang sudah dijanjikan dan diumbar selama ini.

Bagi saya, ide Partai NasDem ini pada batas tertentu adalah cerdas, berani, dan benar. Sangat relevan diperkenalkan saat korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif masih tinggi. Dan, sudah semestinya ide itu menjadi bagian dari tradisi politik di Indonesia. Parpol di Indonesia harus memiliki tanggung jawab menciptakan iklim positif bagi para anggotanya yang tengah duduk di kursi parlemen.

Namun, langkah cerdas itu mesti pula dibarengi dengan transparansi dana parpol. Partai NasDem harus mampu menjelaskan dan bersifat transparan soal dana yang mereka gunakan dalam membiayai calegnya. Pasalnya, mendanai ratusan caleg hingga 10 miliar tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, aspek transparansi pengelolaan dana parpol merupakan keniscayaan.

Sebab, masalahnya bukan sekadar berapa dana yang dikeluarkan, melainkan siapa yang berada di belakang dana dan bagaimana cara dana tersebut dikumpulkan. Tanpa transparansi yang ketat, niat baik itu pada akhirnya hanya membuat praktik korupsi berpindah pelaku.

Cuma masalahnya, kebanyakan parpol kita, umumnya, masih mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, sehingga tidak bisa dikontrol oleh publik.

Iuran anggota dan subsidi negara memunyai peran yang kecil, sehingga parpol sangat bergantung pada sumbangan individu anggota partai, serta donatur besar. Mereka itu memiliki pengaruh sangat besar atas kebijakan partai. Akhirnya, kemandirian partai terancam. Celakanya, parpol tidak memunyai peraturan internal atau AD/ART, yang mengatur tentang pembatasan sumbangan dan penyingkapan nama donatur.

Begitu juga dengan kondisi belanja parpol. Selain jenis belanja tidak diidentifikasi secara jelas dan tidak dibatasi, juga terdapat komponen belanja yang tidak disebutkan oleh undang-undang, peraturan pemerintah, maupun AD/ART. Komponen itu adalah konsolidasi organisasi dan kampanye politik yang memerlukan dana besar.

Kalau mau jujur, harusnya transparansi mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan parpol untuk kampanye. Termasuk dari orang per orang. Jadi, anggota partai tidak bisa sembarangan. Kalau anggotanya sumbang juga, kita tidak tahu dari mana uangnya berasal. Itu susah ditelusuri. Modus yang digunakan parpol selama ini hanya dengan melaporkan dana awal partai untuk kampanye.

Namun, laporan itu tidak berubah setelah kampanye selesai dilaksanakan. Kadang mereka lapor dana. Contohnya, dana awal 500 juta untuk kampanye. Namun, kalau kita lihat di luar, dana yang digunakan terlihat lebih dari itu.

Misalnya, untuk belanja iklan dan segala macam. Padahal, itu semua butuh dana, tidak mungkin dana kecil. Tetapi, begitu melihat laporan, ternyata jumlahnya masih sama dengan dana awal kampanye. Lalu, dari mana uang untuk iklan dan lain-lain?

Oleh karena itu, komitmen Partai NasDem agar lebih transparan dalam pengelolaan dana kampanye sangat dinanti publik. Selain itu, publik pun harus mengakses keterbukaan pengelolaan dana parpol. Apalagi, hal itu dijamin peraturan perundangan, baik UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol, maupun UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Repoeblik Indonesia Merdeka Sedia Membantu Belanda

Pelita Hati : Partai Nasdem Menghindari Jeruk Makan Jeruk

 Oleh Hasanudin Aco | TRIBUNnews.com

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem
Ferry Mursyidan Baldan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Berkaitan dengan gagasan untuk mesupport pembiayaan caleg oleh Partai NasDem. Sesungguhnya hal ini berkembang dari gagasan seorang Surya Paloh yang melontarkan kehendak untuk terbebasnya proses politik dari pola transaksional, khususnya dalam hal rekrutmen.
Dalam pandangannya, ada sesuatu yang salah dan keliru, jika partai politik yang diberi kewenangan luar biasa oleh konstitusi dan Undang-undang untuk melakukan rekrutmen dalam mengisi jabatan-jabatan publik.
Memberlakukan praktek transaksional, apalagi semacam memasang tarif dalam jumlah tertentu. Untuk itulah, di internal partai berlangsung pembahasan tentang bagaimana Partai NasDem bisa menghilangkan pola transaksiional dalam proses politik.
Kondisi ini sebenarnya, menjadi tantangan dan agenda semua parpol dan politisi, atau bisa disebut sebagai agenda kolektif, yang harus dilakukan oleh semua pihak, khususnya Parpol dan Politisi.
Setidaknya dalam perbincangan di internal Partai NasDem muncul semangat dan tekad, bagaimana memulai upaya perbaikan dan pemulihan citra Parpol dan Politisi yang sedang terpuruk, karena tidak amanahnya para politisi. Khususnya dalam hal keuangan negara.
Karena itulah muncul dalam agenda yang berkaitan dengan agenda politik terdekat, yakni Pemilu Legislatif khususnya dalam rekrutmen caleg. Dengan sistem kompetisi yang lebih terbuka, maka pemilu legislatif tentu akan terjadi kompetisi tidak saja antar partai, tapi juga antar caleg, bahkan antar caleg dalam satu partai.
Dalam konteks pemilihan yang terbuka itulah muncul gagasan bagaimana Partai NasDem menghadapi potensi konflik antar caleg dari satu partai dalam satu daerah pemilihan. Kondisi tersebut tentu akan berlangsung dalam suasana yang sangat keras, dan memungkinkan para caleg dalam satu partai melakukan upaya yang dalam bahasa umumnya dikenal sebagai 'Jeruk makan Jeruk'.
Dalam kondisi seperti itulah, maka Parpol tertantang untuk mampu mengontrol calegnya, agar dalam kampanye, tidak membiarkan begitu saja sesuai mekanisme pasar, yang menyebabkan para caleg membutuhkan dana besar. Kondisi ini akan bertambah kusut, jika untuk menjadi caleg harus mengeluarkan sejumlah dana.
Pada tataran seperti itulah, Partai NasDem memunculkan gagasan untuk setidaknya melakukan 2 hal. Pertama, memastikan bahwa setiap caleg dilarang untuk mengeluarkan biaya untuk Partai NasDem ataupun pengurusnya, karena metoda Talent Scoutting yang digunakan.
Kedua, jika para caleg yang direkrut Partai NasDem memiliki keterbatasan dana, maka Partai NasDem bertanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasinya dalam melakukan kampanye.
Semangat dan tekad seperti ini yang muncul di lingkungan internal Partai NasDem, jadi bukan semata memberi begitu saja dana, apalagi dana tunai, bagi para caleg.
Karena sesungguhnya, semangat yang lahir dalam internal Partai NasDem.
Sebagaimana gagasan yang disampaikan oleh Surya Paloh adalah memulihkan kepercayaan pada parpol dan politisi dan melakukannya dengan memulai membebaskan proses rekrutmen politik Parpol dari pola transaksional dan melakukan rekrutmen bagi figur berintegritas, kapabel dan berkualitas.
Disadari, bahwa untuk itu maka ada konsekuensi bagi Partai NasDem untuk menyiapkan sejumlah dana, tapi bukan sekedar pada besaran angkanya, tapi Partai NasDem berkewajiban untuk mensupport figur-figur yang mampu mewujudkan restorasi bagi Negeri tercinta.
Kebijakan Partai Nasdem tentang support bagi para caleg ini sama sekali tidak mewajibkan para caleg terpilih untuk mengembalikan pada Partai NasDem, jika ada keharusan ataupun utang, maka kewajiban dan utangnya adalah mempersembahkan kinerja yang optimal dan tidak melakukan utak-atik, apalagi mengambil uang rakyat yang ada di APBN/APBD.
Jadi, sesungguhnya Partai NasDem bahkan belum menghitung-hitung besaran dana yang dibutuhkan, tapi justru menyiapkan mekanisme rekrutmen yang menggambarkan penjabaran dari spirit yang ada, karena semua ini akan menjadi awalan bagi mewujudkan Lembaga Perwakilan sebagimana yang dicita-citakan.
Harapan Partai NasDem untuk parpol lain adalah, mari kita bersama-sama memulihkan kepercayaan masyarakat pada Partai Politik dan politisi, agar Pemilu 2014 berlangsung secara berkualitas dan menjadi momentum untuk adanya Perubahan menjadi lebih baik bagi negeri tercinta.

Pelita Hati : Hary Tanoe: Miliaran buat caleg Jangan Disalahartikan

 Oleh Willy Widianto | TRIBUNnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Hary Tanoesoedibjo meminta adanya pemberian dana hingga miliaran Rupiah untuk calon anggota legislatif jangan disalahartikan.

Dengan mekanisme ini, Partai NasDem akan mendukung setiap kadernya yang berpotensi untuk ikut serta membangun Indonesia sesuai dengan visi dan misi Partai Nasdem.

Dukungan yang diberikan bukan uang cash, tetapi dukungan manajemen, logistik dan kegiatan bersama rakyat dibasis-basis massa.

"Kita support mereka yang berpotensi agar mereka dapat berkarya dan berjuang demi rakyat karena Partai Nasdem berjuang demi rakyat. Nah itu tolong jangan disalahartikan," ujar Hary Tanoe dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis(14/6/2012).

Menurut Hary Tanoe, dukungan finansial Partai NasDem yang selama ini digugat oleh banyak pihak, justru seharusnya dipandang sebagai perubahan positif dalam paradigma partai politik di tanah air.

Selain itu, Hary Tanoe juga mengingatkan para kader Partai Nasdem mengenai pentingnya momentum, terutama momentum Partai Nasdem dalam peta perpolitikan di tanah air. Para kader partai, diharapkan jeli sehingga dapat memanfaatkan momentum yang ada untuk menghadapi Pemilu 2014.

"Saya meminta seluruh kader untuk solid, bersatu padu bekerja keras dan cepat bagaimana kita bisa menang", ujar Bos MNC ini.

Bagi Hary Tanoe, kemenangan Partai Nasdem menjadi signifikan untuk melakukan berbagai program dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Dan sebagai satu-satunya partai politik yang mengusung perubahan, para kader Partai Nasdem dituntut mampu menjawab momentum ini. Dengan demikian, Partai Nasdem mampu memiliki peran yang signifikan untuk membawa perubahan seperti yang diharapkan.
Baca Juga:

• Hendarman Siap Fasilitasi KPK Usut Tanah Hamb...
• Boediono Minta Perusahaan Ikut Selamatkan Lin...
• KPK Tetapkan 2 WN Malaysia Tersangka

Wanita Berpengaruh Klas Dunia : Her Majesty Queen Rania Al Abdullah

Her Majesty Queen Rania Al Abdullah is a mother, a wife, a boss, an advocate, and a humanitarian.
She once said, “I just wake up and feel like a regular person. At the end of the day you are living your life for the people that you represent. It’s an honour and a privilege to have that chance to make a difference – a qualitative difference in people’s lives – and it’s my responsibility to make the most out of that opportunity.”
For that reason, Queen Rania spends much of her time listening to and talking with the people of Jordan, to learn from them the best way to improve their livelihoods and Jordan’s prospects.
Queen Rania spearheads efforts in Jordan to adopt a holistic approach to national education, encouraging agencies and organizations to work on classroom quality, teaching standards, computer access, family involvement, community investment, and health awareness. Through initiatives, like Madrasati and the Teachers Academy, Queen Rania is helping Jordan’s children get the best start in life by repairing and revamping local schools, while inspiring teachers to be their best.  She believes that the power of partnerships between the public, private, and non-profit sectors is a source of great potential for change in Jordan’s education system.
The Jordan River Foundation (JRF) is Queen Rania’s NGO that gives a helping hand to the disadvantaged in Jordan.  For over ten years it has provided families with skills and knowledge to work themselves out of poverty. Today, it partners with the private sector and entire communities to bring resources, energy, and change to the lives of vulnerable citizens, empowering and inspiring them to believe they can make a difference for themselves and their loved ones.  JRF is also recognized as a leader in the region for its achievements in protecting children.  From rescuing abused children to healing whole families, JRF is now a centre of excellence, sharing its knowledge and know-how with others in and outside of the country.
Abroad, Queen Rania works for greater global action on access to quality education, and in her capacity as Eminent Advocate for UNICEF and Honorary Chairperson for UNGEI, she campaigns on behalf of children in need. She also participates in international gatherings, such as the Clinton Global Initiative and the World Economic Forum, of which she is a Board Member. As an Arab, Muslim woman, Queen Rania is committed to reconciling people of different faiths and cultures by encouraging cross-cultural dialogue, particularly amongst young people.
Her Majesty is author of the New York Times Best Seller, ‘The Sandwich Swap’, a children’s story about two young girls, Lily and Salma, who learn the value of diversity by exchanging food at school. Queen Rania is also the author of two other stories, ‘The King’s Gift’ and ‘Eternal Beauty’.
A keen runner, and seeker of good jogging tunes, Queen Rania enjoys spending time with her family and friends in Aqaba, where she can relax and get into a great book. She also makes a mean chocolate chip cookie.
Her Majesty is married to King Abdullah II ibn Al Hussein of Jordan, they have 4 children: Prince Hussein, Princess Iman, Princess Salma, and Prince Hashem.

Wanita Berpengaruh Klas Dunia : Hillary Rodham Clinton

Hillary Rodham Clinton, née Hillary Diane Rodham   (born Oct. 26, 1947, Chicago, Ill., U.S.), American lawyer and politician who served as a U.S. senator (2001–09) and secretary of state (2009– ) in the administration of Pres. Barack Obama. She also served as first lady (1993–2001) during the administration of her husband, Bill Clinton, 42nd president of the United States.
The first president’s wife born after World War II, Hillary was the eldest child of Hugh and Dorothy Rodham. She grew up in Park Ridge, Ill., a Chicago suburb, where her father’s textile business provided the family with a comfortable income; her parents’ emphasis on hard work and academic excellence set high standards.
A student leader in public schools, she was active in youth programs at the First United Methodist Church. Although she later became associated with liberal causes, during this time she adhered to the Republican Party of her parents. She campaigned for Republican presidential candidate Barry Goldwater in 1964 and chaired the local chapter of the Young Republicans. A year later, after she enrolled at Wellesley College, her political views began to change. Influenced by the assassinations of Malcolm X, Robert F. Kennedy, and Martin Luther King, Jr., she joined the Democratic Party and volunteered in the presidential campaign of antiwar candidate Eugene McCarthy.
After her graduation from Wellesley in 1969, Hillary entered Yale Law School, where she came under the influence of Yale alumna Marian Wright Edelman, a lawyer and children’s rights advocate. Through her work with Edelman, she developed a strong interest in family law and issues affecting children.

Wanita Berpengaruh Klas Dunia : Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner, née Cristina Fernández   (born February 19, 1953, La Plata, Argentina), Argentine lawyer and politician who in 2007 became the first female elected president of Argentina. She succeeded her husband, Néstor Kirchner, who had served as president from 2003 to 2007.
Fernández attended the National University of La Plata, where she met Kirchner, a fellow law student. In 1975 she and Kirchner married. One year later, after the military junta seized control of Argentina, the couple fled La Plata for Néstor’s hometown of Río Gallegos in the Patagonian province of Santa Cruz. There they opened a law practice and, with the return of democracy in 1983, became active in electoral politics. Fernández de Kirchner was a provincial delegate to the Justicialist (Peronist) Party (PJ) convention in 1985 and was later elected to the provincial legislature. Her husband won election as mayor of Río Gallegos in 1987, and in 1991 she became the first lady of Santa Cruz when her husband was elected to the first of three consecutive four-year terms as provincial governor.

Nasdem Targetkan 31 Persen Kursi DPR 2014

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Nasdem menargetkan 176 kursi calon legislatif dalam pemilihan umum 2014 mendatang. Jumlah itu setara 31 persen dari total alokasi kursi DPR sebanyak 560.

"Minimal 176 kursi harus dicapai," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Ahmad Rofiq dalam diskusi "Jika Caleg Didanai Parpol" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 23 Juni 2012.

Menurut Rofiq, sebanyak 176 kursi yang ditargetkan itu akan diperjuangkan oleh 300 caleg yang disiapkan partainya. Untuk mencapai target, Nasdem akan melakukan pendekatan yang realistis kepada caleg yang akan maju.

Ia mengatakan, seorang caleg mesti punya massa pendukung yang cukup kuat dan memiliki karakteristik ketokohan. "Dengan begitu, setidaknya 50 persen dari target kursi akan kami capai," ujar Rofiq.

Menurut Rofiq, partainya akan segera melakukan survei per daerah pemilihan untuk menentukan caleg yang akan diajukan. "Siapa yang punya elektabilitas tinggi, itu yang akan dilamar Nasdem," ucap dia.

Partai Nasdem juga akan menyiapkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk para calegnya. Dana ini terkait dengan kebijakan Partai Nasdem untuk memberikan dana kepada calegnya sekitar Rp 5-10 miliar per calon di setiap daerah pemilihan pada pemilu mendatang.

PRIHANDOKO

Danai Caleg, Partai Dikhawatirkan Jadi EO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, khawatir kebijakan partai yang ingin mendanai calon legislatifnya dalam pemilihan umum 2014 membuatnya seperti event organizer.

"Saya khawatir partai politik jadi EO (event organizer) bagi banyak pengusaha," kata dia dalam diskusi "Jika Caleg Didanai Parpol" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 23 Juni 2012.

Menurut Ade, pemantauan yang dilakukan lembaganya pada pemilu 2004 dan 2009 lalu menyimpulkan bahwa setiap caleg membutuhkan dana yang sangat besar dalam pemilu.

"Dana ini umumnya diperoleh dari badan swasta dan sumbangan perorangan," ujar dia. Dengan kebijakan partai mendanai calegnya, ia menganggap partai hanya akan menjadi penyalur dana bagi pengusaha untuk mendanai caleg mereka.

Belakangan, Partai Nasdem berencana memberikan dana kepada calegnya sekitar Rp 5-10 miliar per calon di setiap daerah pemilihan pada pemilu mendatang. Menurut Ade, idealnya seorang caleg didukung oleh rakyat dan memperoleh dana dari rakyat.

"Sehingga calon itu berpihak kepada rakyat. Tapi masalahnya sekarang tidak begitu," ucap Ade.

PRIHANDOKO

Inilah Sisi Positif Rencana Nasdem Biayai Caleg

 Oleh: Firman Qusnulyakin
INILAH.COM, Jakarta - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti melihat sisi positif rencana Partai Nasdem biayai para calon anggota legislatif (Caleg) hadapi Pemilu Legislatif 2014.

Menurut Ray, ada lima kelebihan jika caleg didanai parpol. Pertama, keuangan parpol lebih tertib dengan mengalokasikan dana Pemilu yang sama nilainya untuk setiap caleg dan akan memudahkan proses audit.

"Mekanisme satu pintu, parpol ini tidak bisa bohong. Kalau punya uang Rp 20 miliar, tapi danai banyak orang, itu bisa jadi tanda tanya," kata Ray, dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (23/6/2012).

Kedua, caleg dari partai tersebut merupakan calon-calon yang lebih berkualitas, namun tidak memiliki banyak uang dapat berkesempatan duduk di kursi parlemen. Ketiga, menurut Ray, setelah duduk di parlemen, para legislatif yang semua dibiayai parpol tersebut akan lebih fokus pada kerja-kerja politik. Mereka, katanya, tidak perlu memikirkan bagaimana mencari dana untuk menang pemilu berikutnya.

Keempat, membantu pembatasan dana kampanye. Contohnya, kata Ray, dana kampanye setiap caleg dibatasi hanya boleh Rp2 miliar. Hal ini menghindari para caleg mengunakan dana kampanye dari sumber-sumber yang tidak jelas. "Mendidik parpol lebih bertanggung jawab kepada kadernya. Selama ini kekuasaan parpol begitu besar tapi tanggung jawabnya sedikit," tandasnya.[bay]

Surya Paloh Warning Kader NasDem Bentuk Kepengurusan Hingga 'Akar Rumput'

SURABAYA - Menjelang verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketua Majelis Nasional Partai NasDem Surya Paloh memberi batasan untuk membentuk kepengurusan hingga tingkat bawah pada Agustus 2012.

"Saya ingin semua pimpinan  mulai dari DPW Jatim cabang hingga ranting seluruh Jawa Timur terbentuk. Hal itu untuk menghadapi pemilu 2014," kata Surya di sela-sela Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai NasDem di Sharil La Hotel, Surabaya, Jum'at (27/4/2012).

Menurut Surya, terbentuknya kepengurusan partai hingga tingkat bawah itu menunjukkan massa yang sesungguhnya. Contoh untuk masing-masing kelurahan ditargetkan ada 26 pengurus. "Saya juga ingatkan, jangan sampai ada memanipulasi data dan seenaknya menentukan pengurus," ujarnya.

Dia menjelaskan, Partai NasDem ini mengusung restorasi perubahan. Sehingga dalam perjuangannya ada dua, yakni sikap Profesionalitas dan Moralitas kader yang diutamakan. Tentunya, kedua sikap tersebut tidak langsung bisa berjalan namun butuh perjuangan.

Sikap Profesionalitas dan Moralitas ini, lanjutnya, adalah menciptakan kader-kader partai yang membawa perubahan ke arah lebih baik bagi bangsa ini.

"Jika nanti ada kader partai yang selalu melimpahkan kesalahan kepada orang lain tanpa harus rela menerima kritik sama halnya mengulangi  kesalahan yang sama yang terjadi saat ini. Partai NasDem tidak ingin seperti itu," cetusnya.

Kata Surya, cita-cita Partai NasDem untuk menjadi pemenang Pemilu tentunya itu harus didasari dengan perhitungan realistis. Bukan hanya dengan laporan-laporan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

Di Partai NasDem untuk menjadi calon Legislaor DPRD tingkat Kabupaten/Kota harus memiliki basis massa 15 ribu orang, calon legislator DPRD tingkat Provinsi massanya 30 ribu orang dan DPR RI massanya mencapai 90 ribu orang. "Siapa saja yang mampu menunjukkan itu, saya jamin menjadi calon tetap. Jadi tidak ada istilahnya caleg membayar sejumlah uang untuk duduk di calon tetap. Semua berpeluang, asalkan memiliki massa pasti," tegasnya.