FROM DEVELOPMENT TO DEMOCRACY

FROM DEVELOPMENT TO DEMOCRACY -LESSON FROM INDONESIA from Ginandjar Kartasasmita

Warga Bali Kecam Kerusuhan di Lampung Selatan

TEMPO.CO, Denpasar - Beberapa hari setelah kerusuhan di Lampung, warga Bali tidak tinggal diam. Rabu siang, 31 Oktober 2012, ratusan pemuda Bali dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali. Dengan pakaian adat Bali ringan dan mengatasnamakan diri sebagai warga Bali, mereka menuntut keadilan untuk ribuan warga Bali yang menjadi korban.

Beberapa ormas yang tergabung dalam aksi ini antara lain Baladika, Persatuan Pemuda Bali (PBB), Cakrawayu, Jala Satria Garuda, dan Tarung Derajat. Massa menuntut agar aparat berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat. Terutama aparat di Lampung. Pasalnya, mereka berpendapat, aksi kekerasan harusnya dapat dihindari jika aparat bisa bersikap tegas.

Bagi mereka, adanya aksi yang mengarah pada pembantaian massal merupakan ciri negara yang tidak memiliki wibawa. Massa juga menuntut upaya penyelesaian dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

“Kalau perlu, Gubernur (Bali-red) menghadap Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar Presiden cepat menyelesaikan permasalahan,” ujar Ketua Harian PBB Made Muliawan Arya dalam orasinya.

Suasana sedikit memanas oleh orasi dan teriakan-teriakan massa. Mereka mendesak agar ditemui oleh wakil rakyat. Massa yang makin lama makin banyak jumlahnya ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi.

“Saya pasti sangat menyesalkan semua kejadian di Lampung. Itu adalah masalah kecil yang menjadi besar,” kata pria yang akrab disapa Cok Rat ini, menenangkan massa. Cok Rat berjanji menyampaikan aspirasi ini ke tingkat parlemen yang lebih tinggi.

Cok Rat juga setuju bila Presiden harus turun tangan dalam hal ini. “Bila perlu akan ke Presiden agar pemerintah punya tanggung jawab,” kata dia.

Ketua Dewa Persatuan Pasraman Bali (DPPB) Acharya Yogananda meminta masyarakat Bali tidak mudah terpancing dan tidak memperuncing masalah. “Aparat harus segera mencari akar persoalan sehingga tidak meluas,” ujar dia di tempat terpisah.

KETUT EFRATA

Badai Sandy

Penonaktifan Santy Sastra Disesalkan

Denpasar (Metrobali.com)-
Keputusan Nasdem untuk menonaktifkan Putu Suprapti Santy Sastra dari jabatan Ketua Garda Wanita (Garnita) Malahayati Nasdem Bali, mendapat reaksi keras dari banyak kalangan. Salah satunya dari Ketua KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Bali DAP Sri Wigunawati.
”Kita sangat sesalkan hal ini. Ini menjadi bukti, bahwa partai politik belum ramah terhadap perempuan,” ungkap Sri, di Denpasar, Selasa (31/7). ”Ini juga menjadi gambaran bahwa partai justru mengajarkan kepada kita perempuan untuk melakukan cara-cara illegal, termasuk dalam melakukan penjegalan terhadap perempuan,” imbuhnya.
Sri pun berkomitmen untuk melakukan advokasi dalam kasus yang dialami Santy Sastra. Di samping itu, pihaknya juga membangun komunikasi dengan petinggi Partai Nasdem. Harapannya, persoalan ini dapat dijembatani. Apalagi, Santy Sastra masih memegang SK (Surat Keputusan) yang sah sebagai pimpinan Garnita Malahayati Nasdem Bali.
”Saya tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Tetapi saya melakukan ini, karena Santy Sastra masih pegang SK secara sah. Tidak ada istilah Musda ataupun Musdalub, namun diganti begitu saja. Ini seperti permainan jadinya, dan sangat kita sesalkan,” tegas Sri, yang juga mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali.
Yang membuat Sri gerah, apa yang dialami Santy Sastra justru terjadi ketika pihaknya sedang memperjuangkan kader-kader perempuan yang memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni di masing-masing partai. KPPI bahkan juga telah melakukan audiensi dengan pimpinan partai politik di Bali, untuk meminta komitmen mereka terkait keberadaan kader perempuan.
”Ketika kita melakukan evaluasi terhadap kerja KPPI sejak Februari, kita roadshow ke partai politik untuk meminta komitmen pimpinan partai politik di Bali. Kita berharap kondisi kemarin yang terjadi di Golkar, tidak terjadi lagi di partai lain. Namun ternyata itu belum berhasil. Saya melihat bahwa tidak ada political will dari masing-masing partai politik,” tandasnya.
KPPI bahka juga sudah melakukan audiensi dengan Partai Nasdem. ”Saya punya catatan, apa yang menjadi komitmen Partai Nasdem saat KPPI melakukan audiensi. Karena itu saya menjadi sangat prihatin dengan apa yang terjadi saat ini,” tutur Sri.
Dengan kondisi seperti ini, kata dia, KPPI berkomitmen untuk bersama-sama dengan Santy Sastra memperjuangkan haknya. ”Kita tidak akan lakukan pembelaan secara membabi buta. Tetapi kita melihat, ada permainan yang tidak cantik, dan cara-caranya juga tidak prosedural,” jelas Sri. BOB-MB