Nasdem sebagai partai baru dapat diibaratkan bagai bayi yang baru lahir . Bayi molek cantik yang disenangi dicium digendong dan dibelai keluarganya. Diajak bermain dan bercanda . Dan berselang waktu dia tentu akan tumbuh menjadi anak yang bisa berjalan dan berlari . Dia akan bermain dengan apa saja yang dapat dijangkaunya . Dia akan pergi keluar ketempat dimana dia suka . Dia belum tahu apa2 bahaya yang akan menimpa dirinya..Dia mulai membandel . Disini Pengawasan dan pendidikan orang tua tidak bisa ditawar .Orang tua dan saudara2-nya harus mengawasinya . Nah begitu pula dengan Partai Nasdem sebagai partai baru yang menarik dengan jargon restorasinya digandrungi dicintai dan didekati oleh banyak orang .Partai tumbuh cepat karena dipercaya dan disenangi . Partai berkembang dan mengakar diseluruh pelosok nusantara .Tapi Jika tidak ada pengawasan dan pengarahan dari Dewan Piminan Pusat partai tentu akan berjalan melenceng dari garis yang telah ditentukan . Dan jika itu terjadi maka partai tidak akan lagi digandrungi dicintai dan didekati rakyat .
Tampilkan postingan dengan label nasdem. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nasdem. Tampilkan semua postingan
Senin, 04 Maret 2013
Partai Nasdem pendatang baru
Nasdem sebagai partai baru dapat diibaratkan bagai bayi yang baru lahir . Bayi molek cantik yang disenangi dicium digendong dan dibelai keluarganya. Diajak bermain dan bercanda . Dan berselang waktu dia tentu akan tumbuh menjadi anak yang bisa berjalan dan berlari . Dia akan bermain dengan apa saja yang dapat dijangkaunya . Dia akan pergi keluar ketempat dimana dia suka . Dia belum tahu apa2 bahaya yang akan menimpa dirinya..Dia mulai membandel . Disini Pengawasan dan pendidikan orang tua tidak bisa ditawar .Orang tua dan saudara2-nya harus mengawasinya . Nah begitu pula dengan Partai Nasdem sebagai partai baru yang menarik dengan jargon restorasinya digandrungi dicintai dan didekati oleh banyak orang .Partai tumbuh cepat karena dipercaya dan disenangi . Partai berkembang dan mengakar diseluruh pelosok nusantara .Tapi Jika tidak ada pengawasan dan pengarahan dari Dewan Piminan Pusat partai tentu akan berjalan melenceng dari garis yang telah ditentukan . Dan jika itu terjadi maka partai tidak akan lagi digandrungi dicintai dan didekati rakyat .
Senin, 12 November 2012
Nama-nama Besar Siap Pimpin Partai Nasdem
Sabtu, 10 November 2012 | 23:32
Ilustrasi bendera NasDem (sumber: Antara)
Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berencana melaksanakan konvensi nasional guna membentuk kepengurusan baru, pasca selesainya urusan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suasana partai itu pun kian dinamis dengan beredarnya sejumlah nama baru yang disebut bakal memimpin Nasdem.
Konvensi dipilih karena dianggap sebagai cara demokratis untuk menentukan kepemimpinan nasional di partai itu. Menurut salah satu sumber yang menolak disebut namanya di internal Nasdem itu, suasana di partai itu mulai dinamis. Semua meyakini bahwa di dalam konvensi akan digodok sosok yang tepat untuk memimpin Partai Nasdem.
Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya digelar pada Januari 2013 mulai mengemuka.
"Diprediksi akan ada persaingan ketat perebutan pimpinan tertinggi di Partai Nasdem. Ini akan memanas," kata sang narasumber, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/11).
Menurut sumber tersebut, sejauh ini ada beberapa nama yang akan digulirkan sebagai calon Ketua Umum (Ketum). Salah satu calon terkuat adalah Surya Paloh, yang tak lain adalah pendiri Nasdem.
Sementara, dari kabar yang didapat, struktur kepemimpinan di daerah, serta posisi Sekjen dan Wasekjen, juga akan dibongkar dengan memunculkan muka-muka baru. Di antara mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, yang tercatat baru bergabung di Partai Nasdem. Kemungkinan dia diarahkan untuk menjadi Wakil Ketua DPP Partai Nasdem. Sebelumnya Rachmawati berpolitik di Partai Pelopor.
Selanjutnya, beredar pula nama Victor Laiskodat yang dulunya adalah kader Golkar, yang disiapkan sebagai Wasekjen. Untuk kursi Sekjen, sang narasumber menyebutkan sejumlah nama akan digaungkan, antara lain yakni Siswono Yudhohusodo, Tedjo Edhy Purdijatno, Ferry Mursidan Baldan, serta Soleh Sholahuddin.
Siswono saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Sementara Tedjo Edhy Purdijatno mantan KSAL yang kini Ketua DPW Nasdem Jawa Timur. Ferry Mursyidan mantan kader Golkar yang kini di kepengurusan Partai Nasdem. Sedangkan Soleh Sholahuddin adalah mantan Menteri Pertanian dan akademisi dari Lampung.
Lebih jauh, disebutkan pula bahwa proses konvensi akan semakin menghangat, karena keterlibatan sejumlah nama besar di jagat politik nasional. Mereka antara lain adalah mantan Cagub DKI Jakarta Hendardji Supanji, Hamdan Zoelva Lindan, serta Lalu Sudarmaji.
Tedjo Edy Purdijatno pernah tercatat pendiri ormas Nasdem, Surya Paloh, memang akan mengambil alih kepemimpinan puncak Partai Nasdem. Sejauh ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi soal kebenaran kabar yang beredar tersebut.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Murizal Hamzah
Jumat, 26 Oktober 2012
Penonaktifan Santy Sastra Disesalkan
Denpasar (Metrobali.com)-
Keputusan Nasdem untuk menonaktifkan Putu Suprapti Santy Sastra dari jabatan Ketua Garda Wanita (Garnita) Malahayati Nasdem Bali, mendapat reaksi keras dari banyak kalangan. Salah satunya dari Ketua KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Bali DAP Sri Wigunawati.
”Kita sangat sesalkan hal ini. Ini menjadi bukti, bahwa partai politik belum ramah terhadap perempuan,” ungkap Sri, di Denpasar, Selasa (31/7). ”Ini juga menjadi gambaran bahwa partai justru mengajarkan kepada kita perempuan untuk melakukan cara-cara illegal, termasuk dalam melakukan penjegalan terhadap perempuan,” imbuhnya.
Sri pun berkomitmen untuk melakukan advokasi dalam kasus yang dialami Santy Sastra. Di samping itu, pihaknya juga membangun komunikasi dengan petinggi Partai Nasdem. Harapannya, persoalan ini dapat dijembatani. Apalagi, Santy Sastra masih memegang SK (Surat Keputusan) yang sah sebagai pimpinan Garnita Malahayati Nasdem Bali.
”Saya tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Tetapi saya melakukan ini, karena Santy Sastra masih pegang SK secara sah. Tidak ada istilah Musda ataupun Musdalub, namun diganti begitu saja. Ini seperti permainan jadinya, dan sangat kita sesalkan,” tegas Sri, yang juga mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali.
Yang membuat Sri gerah, apa yang dialami Santy Sastra justru terjadi ketika pihaknya sedang memperjuangkan kader-kader perempuan yang memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni di masing-masing partai. KPPI bahkan juga telah melakukan audiensi dengan pimpinan partai politik di Bali, untuk meminta komitmen mereka terkait keberadaan kader perempuan.
”Ketika kita melakukan evaluasi terhadap kerja KPPI sejak Februari, kita roadshow ke partai politik untuk meminta komitmen pimpinan partai politik di Bali. Kita berharap kondisi kemarin yang terjadi di Golkar, tidak terjadi lagi di partai lain. Namun ternyata itu belum berhasil. Saya melihat bahwa tidak ada political will dari masing-masing partai politik,” tandasnya.
KPPI bahka juga sudah melakukan audiensi dengan Partai Nasdem. ”Saya punya catatan, apa yang menjadi komitmen Partai Nasdem saat KPPI melakukan audiensi. Karena itu saya menjadi sangat prihatin dengan apa yang terjadi saat ini,” tutur Sri.
Dengan kondisi seperti ini, kata dia, KPPI berkomitmen untuk bersama-sama dengan Santy Sastra memperjuangkan haknya. ”Kita tidak akan lakukan pembelaan secara membabi buta. Tetapi kita melihat, ada permainan yang tidak cantik, dan cara-caranya juga tidak prosedural,” jelas Sri. BOB-MB
Kamis, 27 September 2012
Pelita Hati - NasDem rekrut caleg secara terbuka
WASPADA ONLINEl
JAKARTA
- Partai NasDem mulai menyiapkan langkah-langkah untuk merekrut calon
annggota legislatif. Hal itu dilakukan agar Partai NasDem memiliki cukup
waktu, karena proses rekrutmen adalah salah satu fungsi penting Parpol
dalam membenahi neegeri ini.
Hal itu dikatakan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan pers yang diterima wartawan, hari ini.
"NasDem ingin proses rekrutmen yang diberi kewenangan kepada kepada Parpol tidak dipersepsi dan dipahami sekedar untuk menempatkan figur kenalan, punya hubungan, bahkan figur yang hanya mampu memberi imbalan pada pengurus partai untuk menjadi caleg," tegas Ferry.
Apa yang terjadi di Pemilu Kada DKI Jakarta dengan kemenangan Joko Widodo, ujar Ferry, seharusnya menyadarkan dan mengajarkan partai politik yang ada bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. "Karenanya, Partai NasDem dalam melakukan rekrutmen calon untuk mengisi
lembaga Legislatif dan untuk menemukan figur2 berkualitas dan berintegritas ditempuh dengan mekanisme terbuka, talent scouting dan yang nondiskriminatif," jelasnya.
Mekanisme terbuka, imbuh Ferry, ditempuh karena Partai NasDem tidak ingin keberadaan partai justru menjadi penghalang bagi bergabungnya anak-anak negeri yang berkualitas. Mekanisme perekrutan juga tidak boleh menjadikan terciptanya eksklusifisme dalam proses perekrutan.
Pola talent scoutingdilakukan untuk menegaskan besarnya keinginan Partai NasDem untuk menemukan figur berkualitasn dan berintergritas. Adapun mekanisme nondiskriminasi bertujuan untuk memunculkans emangat terbiasa dan mau menerima keberagaman yang ada.
"Sebagai partai yang mengusung tag-line Perubahan maka NasDem memulai pada dirinya untuk tidak membiarkan keberagaman dan keberbedaan menjadi sekat politik yang dikembangkan. Bagi NasDem, perbedaan ras, suku, agama, latar belakang sosial dan pendidikan bukanlah sesuatu yang harus didikotomikan apalagi dibenturkan," pungkasnya.
(dat18/mediaindonesia)
Hal itu dikatakan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan pers yang diterima wartawan, hari ini.
"NasDem ingin proses rekrutmen yang diberi kewenangan kepada kepada Parpol tidak dipersepsi dan dipahami sekedar untuk menempatkan figur kenalan, punya hubungan, bahkan figur yang hanya mampu memberi imbalan pada pengurus partai untuk menjadi caleg," tegas Ferry.
Apa yang terjadi di Pemilu Kada DKI Jakarta dengan kemenangan Joko Widodo, ujar Ferry, seharusnya menyadarkan dan mengajarkan partai politik yang ada bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. "Karenanya, Partai NasDem dalam melakukan rekrutmen calon untuk mengisi
lembaga Legislatif dan untuk menemukan figur2 berkualitas dan berintegritas ditempuh dengan mekanisme terbuka, talent scouting dan yang nondiskriminatif," jelasnya.
Mekanisme terbuka, imbuh Ferry, ditempuh karena Partai NasDem tidak ingin keberadaan partai justru menjadi penghalang bagi bergabungnya anak-anak negeri yang berkualitas. Mekanisme perekrutan juga tidak boleh menjadikan terciptanya eksklusifisme dalam proses perekrutan.
Pola talent scoutingdilakukan untuk menegaskan besarnya keinginan Partai NasDem untuk menemukan figur berkualitasn dan berintergritas. Adapun mekanisme nondiskriminasi bertujuan untuk memunculkans emangat terbiasa dan mau menerima keberagaman yang ada.
"Sebagai partai yang mengusung tag-line Perubahan maka NasDem memulai pada dirinya untuk tidak membiarkan keberagaman dan keberbedaan menjadi sekat politik yang dikembangkan. Bagi NasDem, perbedaan ras, suku, agama, latar belakang sosial dan pendidikan bukanlah sesuatu yang harus didikotomikan apalagi dibenturkan," pungkasnya.
(dat18/mediaindonesia)
Selasa, 25 September 2012
Pelita Hati - NASDEM: Pilkada itu baik tapi sisakan kelemahan
JAKARTA—Partai Nasdem menilai pemilihan kepala daerah (pilkada)secara langsung harus tetap dipertahankan meski masih ada kelemahan, namun partai politik juga harus serius melakukan pembenahan agar tetap mendapat kepercayaan publik.
Sekretaris Majelis Nasional Partai NasDem Partai NasDem, Jeffrie Geovanie mengatakan hingga saat ini pilkada langsung tetap menjadi pilihan terbaik. Pasalnya, sistem pemilihan tersebut telah mewakili kepentingan dan suara suara ril dari rakyat.
"Sebagai parpol, NasDem sampai saat ini tetap mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung. Ini merupakan pilihan terbaik dari pilihan buruk yang ada saat ini," ujarnya, Minggu (23/9). Nasdem, ujar Jeffrie juga tidak sepakat bila pemilukada kembali menggunakan regulasi lama yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Usulan agar pilkada langsung dihentikan dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, saat ini MPR tengah membahas usulan agar pilkada diserahkan ke DPRD masing-masing daerah dan bisa saja setiap daerah memiliki mekanisme pilkada yang beragam pula. Dia mengemukakan pilkada di Aceh, Yogyakarta dan Papua tidak harus sama seperti pilkada di sejumlah daerah lain.
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama dalam sidang Komisi Bathsul Masail Munas NU, juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan pilkada langsung. Alasannya, pilkada langsung lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya.
Menurut Jeffire, pembenahan partai politik diperlukan agar partai politik tersebut menjadi sehat. Partai yang sehat, ujarnya, memiliki kader-kader yang punya dedikasi dan integritas sekaligus elektabilitas yang baik. Selain itu, partai politik harus bisa mendidik kader-kader muda agar terjadi regenerasi kualitas pemimpin.
Selain partai membenahi diri, Jeffrie juga menekankan agar proses seleksi atau verifikasi partai politik di KPU Pusat harus serius, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.
Menurut Jeffrie, NasDem sendiri menghormati usulan dan ajakan ulama mengingat banyak konsekuensi negatif dari pilkada langsung. Terutama karena memakan biaya politik yang banyak dan menciptakan konflik sosial.
Namun, menurutnya, pilkada langsung merupakan pilihan tepat karena asas langsung , umum, bebas, rahasia (luber) tercakup dan merepresentasikan pilihan ril dari rakyat sendiri.
Sebelumnya Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, memang secara kasat mata akan mudah menuduh bahwa pilkada langsung itu merusak. Hal itu, ujarnya, terbukti ketika sering muncul aksi anarkis dan politik uang. Namun, pilkada langsung tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan masyarakat beradab.
Menurutnya, politik uang dan aksi kekerasan adalah efek samping, bukan sesuatu yang inheren dalam pilkada langsung itu. Karena hanya efek samping maka praktik itu dapat diselesaikan dengan cara-cara lain, tanpa membuang unsur berdemokrasi. (Faa)
Sabtu, 22 September 2012
Rachmawati Soekarnoputri Resmi Gabung Partai NasDem
Rachmawati Soekarnoputri
Bandung
Rachmawati Soekarnoputri, anak Proklamator RI Soekarno, menyatakan diri
bergabung ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Adik dari Megawati
Soekarnoputri ini menyatakan mempunyai visi misi sama dengan partai yang
dipelopori Surya Paloh tersebut.Bergabungnya Rachmawati pertama kali diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella saat memberikan sambutannya dalam acara Pelantikan DPD, DPC dan DPRt di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Minggu (16/9/2012).
"Ada kabar gembira. Hadir di tengah kita semua, Rachmawati Soekarnoputri hari ini resmi bergabung dengan Partai NasDem," ujar Patrice.
Kabar tersebut disambuh riuh tepuk tangak dan sorak ribuan kader NasDem yang memenuhi Sabuga.
Ia berharap, masuknya Rachmawati dapat menjadi suplemen gerakan perubahan di Partai NasDem.
"Kita akan terus menambah barisan nasionalis untuk bergabung dan membesarkan Partai NasDem," katanya.
Sementara itu, saat didaulat memberikan pidato, Rachmawati terlihat terharu dengan sambutan ribuan kader NasDem. Bahkan beberapa kali ia terdengar tak bisa meneruskan kata-katanya.
"Saya terharu," ucap Rachmawati sambil menahan suaranya saat mendengar namanya disebut-sebut para kader.
Waktu sesi pidato, Rachmawati mengungkapkan alasan mengapa mau bergabung dengan Partai NasDem.
"Awalnya saudara saya Surya Paloh yang meminta saya bergabung dengan NasDem. Saya tadinya berkontempelasi, saya ini dulunya nonpartisan. Apa saya tetap jadi nonpartisan. Tapi karena saya tahu sahabat saya punya visi misi yang sama. Akhirnya saya pun bergabung," jelasnya.
Sebagai anak proklamator, sambung Rachmawati, dirinya memiliki tugas meneruskan perjuangan ayahnya guna membangun bangsa.
"Saya selalu mengatakan bahwa saya ini tidak cukup hanya sebagai anak biologis Soekarno, saya juga harus jadi anak ideologi Bung Karno. Saya harus bermanfaat sebagai pembangun bangsa," kata Rachmawati.
Dia menambahkan, di Kota Bandung ini ayahnya menemukan basic ideologi Pancasila, sehingga diharapkan Bandung juga menjadi awal yang baik bagi Partai NasDem.
"Saya akan ikut berjuang untuk ikut memenangkan Partai Nasdem sebagai satu-satunya pemenang (pemilu) di 2014," tutupnya.
(tya/rmd)
Browser anda tidak mendukung iFrame
Ical Tak Khawatir Politikus Golkar Dibajak Nasdem (Lagi)
Nikky Sirait
Aburizal Bakrie sempat gerah dengan keberadaan Partai Nasional Demokrat. (Jaringnews)
JAKARTA, Jaringnews.com - Geliat Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang gencar merekrut kader potensial dari partai lain dengan tawaran menggiurkan, tak bikin Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical khawatir. Ical beralasan, Golkar dihuni begitu banyak politikus mumpuni, sehingga kepergian satu-dua kader tak akan begitu mempengaruhi.
"Banyak sekali lapisan kader Golkar di berbagai daerah. Satu kader pindah, ada kader yang lain. Banyak stok, karena itu saya tidak khawatir," ujar dia, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (28/7).
Satu hal yang membuat Ical yakin Golkar tetap akan solid: ideologi yang kuat. Ideologi ini, kata dia, sedari dulu telah ditempa dengan baik dan membuat keutuhan partai tetap terjaga.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Ferry Mursyidan Baldan mengklarifikasi jumlah kader partai lain yang kini masuk ke partainya. Kini total ada 137 kader, bukan 37 seperti yang diberitakan.
"Bukan sebanyak 37 orang, tapi ada 137 orang anggota DPR dan politisi yang berkomunikasi, ingin masuk Partai Nasdem," ujar dia--yang sebelumnya merupakan kader Golkar--di Jakarta, Kamis (26/7) lalu.
Selain Ferry, Jeffrie Geovani, yang semula berbaju Golkar, kini menjadi kader Nasdem. Surya Paloh, yang sempat bersaing dengan Ical memperebutkan kursi ketua umum Golkar di tahun 2009 lalu. Dikalahkan Ical, Surya Paloh berkonsentrasi di organisasi masyarakat (ormas) Nasdem. Pada tanggal 7 September 2011 lalu, Surya Paloh memutuskan mundur dari Golkar.
(Nky / Nky)
Belum Juga Jadi Peserta Pemilu, Nasdem Sudah Ambil Dana Bansos
Novel Martinus Sinaga
Pawai Partai Nasional Demokrat. (Antara/Jaringnews)
JAKARTA, Jaringnews.com - Meskipun partai baru Nasional Demokrat (Nasdem) belum terdaftar sebagai peserta pemilu dan belum dinyatakan lolos sebagai partai peserta pemilu untuk 2014, namun partai berlambang burung elang ini telah mengambil dan menggunakan dana pemerintah (dana bantuan sosial) dalam menjalankan roda organisasinya.
Begitulah fakta yang terungkap dari salah satu daerah kabupaten di negeri ini yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu.
Demikian disampaikan salah satu Anggota Dewan Perwalilan Rakyat Daerah (DPRD) Rejang Lebong, Erfensi, SH usai mengadukan indikasi penyalahgunaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2012 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (20/9).
"Belum jadi peserta pemilu aja, Nasdem sudah ambil anggaran Bansos di Kabupaten kami," kecamnya.
Dari rekapan pengeluaran kegiatan bansos, ia menuturkan bahwa sedikitnya di tahun 2011, sedikitnya sudah 2 (dua) kali Nasdem menggunakan anggaran pemerintah untuk keperluan organisasinya.
"02 Maret 2011 Nasdem mendapat bantuan dana bansos untuk Deklarasi Nasdem sekitar 20 juta, 05 Juli 2011 Nasdem mendapat bantuan dana bansos untuk verifikasi internal Partai Nasdem," terangnya.
Menurutnya, dana bansos untuk Partai sewajarnya tidak bisa didapatkan oleh partai nasdem karena belum pernah menjadi peserta pemilu.
"Belum juga menjadi peserta pemilu, nasdem telah menambil dana bansos di daerah kami bagaimana di daerah-daerah lainnya,"tandasnya.
(Nvl / Deb)
Jumat, 07 September 2012
Menganiaya, Ketua NasDem Banten Diadili
SERANG (Pos Kota) – Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Banten, Sam Rahmat, dituntut delapan bulan penjara dengan setahun masa percobaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Zulkifli, SH, di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (6/9).
Polisitisi yang juga pengusaha ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap empat orang perusak baliho pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten WH-Irna.
Hal tersebut terungkap dalam sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Lian Henry Sibarani, SH, dengan JPU Zulkifli, SH, dari Kejari Cilegon. Sebelumnya, sidang tuntutan sedianya digelar pekan lalu namun ditunda karena jaksa belum siap.
Dalam tuntutannya, Zulkifli, SH, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar hukum sebagaimana diatur diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan. Oleh karena itu kami meminta kepada majelis hakim agar mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan dengan masa percobaan selama satu tahun,” ujar Zulkifli, SH.
Sam Rahmat, Ketua Nasdem Provinsi Banten , saat diadili atas kasus penganiayaan yang dilakukannya di PN Serang (Haryono)
Dalam pertimbangannya, JPU menyebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban menderita luka-luka.
Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan terdakwa dengan para korban telah berdamai secara tertulis.
Usai pembacaan tuntutan, Sam Rahmat menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan. “Saya akan sampaikan pembelaan pak hakim,” tuturnya.
Seusai persidangan, Sam Rahmat menilai, kasus tersebut lebih kuat ke arah motif politis dari pada hukumnya. Pasalnya, lanjut Dia, sejak awal sudah ada perdamaian antaranya dirinya dengan korban. Akan tetapi perkara tersebut tetap diproses hingga persidangan.
“Kalau saya nilai ini lebih kuat motif politisnya. Kan sudah ada perdamaian. Tapi tidak apa-apa, pekan depan saya akan sampaikan pembelaan,” ujarnya.
Untuk diketahui, orang nomor satu di Partai NasDem Banten itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap empat orang perusak baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, WH-Irna pada sebelum masa kampanye Pilgub 2011 lalu.
Sam Rahmat tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polda, Kejati Banten, maupun Kejari Cilegon, dengan pertimbangan perbuatan tersangka masuk dalam kategori penganiayaan ringan yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun penjara. (haryono/dms)
Kamis, 23 Agustus 2012
Partai Nasdem
Mampukah Partai Nasdem melahirkan kader yang berintegritas dan berkapasitas ?
Ini pertanyaan penting sekarang yang perlu dijawab oleh Nasdem , setelah simpang siurnya berita
pencarian caleg Nasdem mereda .Nasdem dalam berita tersebut ditud
ing melakukan pembajakkan kader parpol lain .
Nasdem dituduh melembagakan money politik . Nasdem mengandalkan dan mencari calegnya dari external untuk menghadapi pemilu 2014 nanti .
Untuk menangkis tuduhan itu tiada jalan lain Nasdem harus segera jawab dengan melakukan rekruitmen politik
sendiri dan melakukan pendidikan politik yang diperlukan . Waktu masih ada segeralah lakukan itu . Hidup Nasdem .... Hidup Restorasi . Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H, Mohon maaf lahir bathin .
Nasdem dituduh melembagakan money politik . Nasdem mengandalkan dan mencari calegnya dari external untuk menghadapi pemilu 2014 nanti .
Untuk menangkis tuduhan itu tiada jalan lain Nasdem harus segera jawab dengan melakukan rekruitmen politik
sendiri dan melakukan pendidikan politik yang diperlukan . Waktu masih ada segeralah lakukan itu . Hidup Nasdem .... Hidup Restorasi . Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H, Mohon maaf lahir bathin .
Rabu, 08 Agustus 2012
NasDem Siap Usung JK sebagai Calon Presiden
JAKARTA--MICOM: Partai NasDem siap menerima Jusuf Kalla apabila partai politik lain mencoba menyia-nyiakan eksistensi mantan Wakil Presiden itu dalam Pemilu 2014.
"NasDem siap menampung Jusuf Kalla sebagai capres dan Nasdem tidak mau berdosa kepada negeri," kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan NasDem Ferry Mursyidan Baldan saat acara berbuka puasa di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu (5/8) malam.
Ia manyebutkan, JK merupakan salah seorang kader terbaik di negeri ini. "Jadi sangat disayangkan apabila figur seperti JK disia-siakan parpol dan tidak mengusungnya sebagai capres pada Pilpres 2014 mendatang," ujarnya.
Ketua DPP partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga hadir dalam acara tersebut menilai, JK merupakan sosok figur yang unik dan pemikiran barunya kerap membuat Priyo terkejut.
"Saya setuju-setuju saja bila JK maju kembali sebagai capres karena negeri ini butuh sosok seperti JK," ucapnya.
Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faizal yang mengatakan sosok JK bukan milik Golkar. "Pak JK bukan saja milik Golkar, bukan juga milik Nasdem tapi juga milik Hanura," terangnya.
Menanggapi yang disampaikan para tamu yang hadir, Kalla hanya mengatakan singkat. "Saya hanya ingin berkarya karena negeri ini butuh pemimpin yang tegas," katanya.
Pada kesempatan lain, salah satu Ketua DPP Golkar yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, secara popularitas dan kepemimpinan, figur Jusuf Kalla jauh berada di atas capres Golkar Aburizal Bakrie. (Che/OL-5)
Rabu, 01 Agustus 2012
Dipecat, Kader Nasdem Siap Melawan
Arfi Bambani Amri, Bobby Andalan
Rabu, 1 Agustus 2012
VIVAnews -
Ketua Garda Wanita (Garnita) Malahayati NasDem Bali, Putu Suprapti
Santy Sastra, dinonaktifkan partainya. Posisinya digantikan kader
perempuan lain yang sudah dilantik oleh Ketua Umum Partai NasDem,
Patrice Rio Capella.
Santy Sastra berjanji akan melakukan perlawanan atas keputusan penonaktifan dirinya itu. "Saya merasa sudah diperlakukan secara tidak adil oleh Nasdem," ungkap Santy, Rabu 31 Juli 2012.
Langkah yang dilakukan Santy adalah menggalang kekuatan untuk melawan kebijakan Partai NasDem, yang disebutnya nonprosedural. Ia kemudian menjelaskan awal mula dirinya bergabung dengan Ormas NasDem, hingga akhirnya ada upaya untuk menyingkirkannya dari partai baru itu.
"Sebelum ormas ini dibentuk di Bali tahun 2011, saya termasuk deklarator Ormas NasDem. Boleh dibilang, saya termasuk satu-satunya perempuan yang pada waktu itu menonjol," ucapnya.
Dalam perjalanan Ormas NasDem, ada gerakan untuk membentuk Partai NasDem. Sekitar April 2011, Santy Sastra dipercayakan untuk menjadi Ketua DPD Partai NasDem Kota Denpasar, dengan Surat Keputusan (SK) yang sah. "Saya pun langsung bergerak, dan membentuk kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. Saya juga mengumpulkan 2.000 KTA bersama pengurus yang saya bentuk," jelasnya.
Selanjutnya pada Mei 2011, Santy Sastra mendapatkan mandat untuk membentuk Garda Wanita (Garnita) Malahayati NasDem Bali. Ia kemudian didaulat untuk duduk sebagai Ketua DPW Garnita Malahayati NasDem Bali dan dilantik secara resmi oleh Ketua Umum Garnita Malahayati NasDem Irma S Chaniago, pada 30 Oktober 2011.
"Waktu pembentukan Garnita Malahayati Bali ini saya menggunakan naluri wanita. Saya minta tolong sama Gus Oka (Ketua DPW Partai Nasdem Bali Ida Bagus Oka Gunastawa) untuk memasukkan orang-orangnya dalam struktur. Istrinya (Ida Ayu Danik Suardhani) bahkan saya posisikan sebagai Sekretaris DPW Garnita Malahayati Nasdem Bali," tutur Santy Sastra.
Hanya saja, menurut dia, mereka yang diakomodir dalam kepengurusannya ini pada akhirnya dimanfaatkan untuk membangun gerakan guna menyingkirkannya. Buktinya pada April 2012, Santy Sastra dipanggil dan diberi pilihan oleh Gus Oka. "Saya dibuat seperti anak kecil yang diiming-imingi dan disuruh memilih, karena katanya tidak boleh rangkap jabatan. Jadi saya harus memilih antara Garnita dan Partai Nasdem. Saat itu, saya pilih Garnita dan lepas Partai Nasdem begitu saja," ujarnya.
Selanjutnya Juli 2012, kata Santy Sastra, Sekretaris DPW Partai NasDem Bali, Adi Saputra, menjanjikannya untuk bergabung dalam kepengurusan partai. "Tetapi saya diberi syarat, yakni harus meletakkan jabatan sebagai Ketua DPW Garnita Malahayati Nasdem," kata Santy.
Dia pun menolak. "Saya berpikir, keledai saja tidak mau jatuh kedua kalinya. Orang bodoh juga pasti akan mengerti bahwa ada permainan di sini." Sebab, bukan hanya Santy saja yang diminta untuk menanggalkan jabatan, namun pengurus yang dibentuknya juga dibubarkan.
"Saya sudah bentuk empat DPD Garnita, yakni Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar. Itu sebabnya saya bersama pengurus menolak untuk bubar dan tetap bertahan," kata Santy Sastra.
Pilihan untuk bertahan ini dilakukan Santy Sastra, juga setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum Garnita Malahayati NasDem Irma S Chaniago. "Dia sampaikan bahwa jangan mau menyerah dan harus dilawan. Apalagi saya juga sudah melakukan banyak kegiatan selama memimpin Garnita Malahayati NasDem Bali," katanya.
Namun di tengah upaya untuk bertahan dan melakukan perlawanan ini, Santy Sastra kembali diberikan kejutan. Ia diberikan kabar bahwa kepengurusan yang sudah dibentuknya sudah dibubarkan. Pengurus baru Garnita Malahayati dan Garda Pemuda NasDem Bali yang baru pun sudah dilantik oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Rio Capella, pada saat Rakorwil DPW Partai Nasdem Bali, 25 Juli 2012.
"Terus terang kalau menuruti kata hati saya, sebetulnya saya ingin lepas. Tetapi saya mendapat dukungan dari pengurus yang saya bentuk, KPPI dan juga teman-teman LSM. Mereka tidak mau perempuan dianiaya, apalagi saya masih pegang SK dari pusat. Jadi saya tetap bertahan. Saya tetap pertahankan kepemimpinan saya, ini sampai benar-benar ada pencabutan sesuai prosedur organisasi yang sah," katanya,
Santy Sastra merasa kecewa, karena ia menilai ada intervensi, campur tangan dan arogansi partai terhadap organisasi sayap di Nasdem. Ia juga menyayangkan pihak-pihak yang menyebut bahwa dirinya telah mundur dari Nasdem.
"Jadi tidak benar kalau dibilang saya mundur. Justru mereka yang meminta saya untuk melepas jabatan. Saya tidak butuh Nasdem. Tetapi saya tidak mau dibengkokkan. Lebih baik patah daripada bengkok. Harga diri masalahnya," katanya.
Nasdem: Sesuai Prosedur
Sebelumnya, Sekretaris DPW Partai NasDem Bali, Ida Bagus Adi Saputra, menyampaikan, pemberhentian Santy Sastra berdasarkan hasil evaluasi serta melalui rapat dan diskusi yang matang. Evaluasi yang dilakukan DPW Partai NasDem Bali tersebut, kata dia, telah dikonsultasikan dengan Dewan Pembina Partai NasDem Bali. "Jadi dengan demikian, pemberhentian Ibu Santy dari Ketua Garnita Malahayati Nasdem Bali sudah sah. Itu sudah melalui mekanisme yang benar," ujar Adi Saputra, Selasa 31 Juli 2012 malam.
Ia menjelaskan, setelah menonaktifkan Santy Sastra, telah ditunjuk Luciana Ayu Sukmawati sebagai Ketua DPW Garnita Malahayati NasDem Bali. "Ibu Luci bersama kepengurusannya telah dilantik oleh Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella, pada 27 Juli 2012," ujar Adi Saputra.
Ia membantah keras sinyalemen yang menyebutkan bahwa penonaktifan Santy Sastra dilakukan tanpa melalui mekanisme, apalagi disebut penuh rekayasa serta intrik politik. "Tidak ada rekayasa, apalagi ada intrik politik untuk mendepak Ibu Santy. Semua sudah dilakukan sesuai mekanisme yang benar dalam organisasi," katanya.
Santy Sastra berjanji akan melakukan perlawanan atas keputusan penonaktifan dirinya itu. "Saya merasa sudah diperlakukan secara tidak adil oleh Nasdem," ungkap Santy, Rabu 31 Juli 2012.
Langkah yang dilakukan Santy adalah menggalang kekuatan untuk melawan kebijakan Partai NasDem, yang disebutnya nonprosedural. Ia kemudian menjelaskan awal mula dirinya bergabung dengan Ormas NasDem, hingga akhirnya ada upaya untuk menyingkirkannya dari partai baru itu.
"Sebelum ormas ini dibentuk di Bali tahun 2011, saya termasuk deklarator Ormas NasDem. Boleh dibilang, saya termasuk satu-satunya perempuan yang pada waktu itu menonjol," ucapnya.
Dalam perjalanan Ormas NasDem, ada gerakan untuk membentuk Partai NasDem. Sekitar April 2011, Santy Sastra dipercayakan untuk menjadi Ketua DPD Partai NasDem Kota Denpasar, dengan Surat Keputusan (SK) yang sah. "Saya pun langsung bergerak, dan membentuk kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. Saya juga mengumpulkan 2.000 KTA bersama pengurus yang saya bentuk," jelasnya.
Selanjutnya pada Mei 2011, Santy Sastra mendapatkan mandat untuk membentuk Garda Wanita (Garnita) Malahayati NasDem Bali. Ia kemudian didaulat untuk duduk sebagai Ketua DPW Garnita Malahayati NasDem Bali dan dilantik secara resmi oleh Ketua Umum Garnita Malahayati NasDem Irma S Chaniago, pada 30 Oktober 2011.
"Waktu pembentukan Garnita Malahayati Bali ini saya menggunakan naluri wanita. Saya minta tolong sama Gus Oka (Ketua DPW Partai Nasdem Bali Ida Bagus Oka Gunastawa) untuk memasukkan orang-orangnya dalam struktur. Istrinya (Ida Ayu Danik Suardhani) bahkan saya posisikan sebagai Sekretaris DPW Garnita Malahayati Nasdem Bali," tutur Santy Sastra.
Hanya saja, menurut dia, mereka yang diakomodir dalam kepengurusannya ini pada akhirnya dimanfaatkan untuk membangun gerakan guna menyingkirkannya. Buktinya pada April 2012, Santy Sastra dipanggil dan diberi pilihan oleh Gus Oka. "Saya dibuat seperti anak kecil yang diiming-imingi dan disuruh memilih, karena katanya tidak boleh rangkap jabatan. Jadi saya harus memilih antara Garnita dan Partai Nasdem. Saat itu, saya pilih Garnita dan lepas Partai Nasdem begitu saja," ujarnya.
Selanjutnya Juli 2012, kata Santy Sastra, Sekretaris DPW Partai NasDem Bali, Adi Saputra, menjanjikannya untuk bergabung dalam kepengurusan partai. "Tetapi saya diberi syarat, yakni harus meletakkan jabatan sebagai Ketua DPW Garnita Malahayati Nasdem," kata Santy.
Dia pun menolak. "Saya berpikir, keledai saja tidak mau jatuh kedua kalinya. Orang bodoh juga pasti akan mengerti bahwa ada permainan di sini." Sebab, bukan hanya Santy saja yang diminta untuk menanggalkan jabatan, namun pengurus yang dibentuknya juga dibubarkan.
"Saya sudah bentuk empat DPD Garnita, yakni Denpasar, Badung, Tabanan dan Gianyar. Itu sebabnya saya bersama pengurus menolak untuk bubar dan tetap bertahan," kata Santy Sastra.
Pilihan untuk bertahan ini dilakukan Santy Sastra, juga setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum Garnita Malahayati NasDem Irma S Chaniago. "Dia sampaikan bahwa jangan mau menyerah dan harus dilawan. Apalagi saya juga sudah melakukan banyak kegiatan selama memimpin Garnita Malahayati NasDem Bali," katanya.
Namun di tengah upaya untuk bertahan dan melakukan perlawanan ini, Santy Sastra kembali diberikan kejutan. Ia diberikan kabar bahwa kepengurusan yang sudah dibentuknya sudah dibubarkan. Pengurus baru Garnita Malahayati dan Garda Pemuda NasDem Bali yang baru pun sudah dilantik oleh Ketua Umum DPP Partai Nasdem Rio Capella, pada saat Rakorwil DPW Partai Nasdem Bali, 25 Juli 2012.
"Terus terang kalau menuruti kata hati saya, sebetulnya saya ingin lepas. Tetapi saya mendapat dukungan dari pengurus yang saya bentuk, KPPI dan juga teman-teman LSM. Mereka tidak mau perempuan dianiaya, apalagi saya masih pegang SK dari pusat. Jadi saya tetap bertahan. Saya tetap pertahankan kepemimpinan saya, ini sampai benar-benar ada pencabutan sesuai prosedur organisasi yang sah," katanya,
Santy Sastra merasa kecewa, karena ia menilai ada intervensi, campur tangan dan arogansi partai terhadap organisasi sayap di Nasdem. Ia juga menyayangkan pihak-pihak yang menyebut bahwa dirinya telah mundur dari Nasdem.
"Jadi tidak benar kalau dibilang saya mundur. Justru mereka yang meminta saya untuk melepas jabatan. Saya tidak butuh Nasdem. Tetapi saya tidak mau dibengkokkan. Lebih baik patah daripada bengkok. Harga diri masalahnya," katanya.
Nasdem: Sesuai Prosedur
Sebelumnya, Sekretaris DPW Partai NasDem Bali, Ida Bagus Adi Saputra, menyampaikan, pemberhentian Santy Sastra berdasarkan hasil evaluasi serta melalui rapat dan diskusi yang matang. Evaluasi yang dilakukan DPW Partai NasDem Bali tersebut, kata dia, telah dikonsultasikan dengan Dewan Pembina Partai NasDem Bali. "Jadi dengan demikian, pemberhentian Ibu Santy dari Ketua Garnita Malahayati Nasdem Bali sudah sah. Itu sudah melalui mekanisme yang benar," ujar Adi Saputra, Selasa 31 Juli 2012 malam.
Ia menjelaskan, setelah menonaktifkan Santy Sastra, telah ditunjuk Luciana Ayu Sukmawati sebagai Ketua DPW Garnita Malahayati NasDem Bali. "Ibu Luci bersama kepengurusannya telah dilantik oleh Ketua Umum Partai Nasdem Patrice Rio Capella, pada 27 Juli 2012," ujar Adi Saputra.
Ia membantah keras sinyalemen yang menyebutkan bahwa penonaktifan Santy Sastra dilakukan tanpa melalui mekanisme, apalagi disebut penuh rekayasa serta intrik politik. "Tidak ada rekayasa, apalagi ada intrik politik untuk mendepak Ibu Santy. Semua sudah dilakukan sesuai mekanisme yang benar dalam organisasi," katanya.
© VIVA.co.id | Share :
Senin, 30 Juli 2012
NasDem Rekrut 500 Tokoh
NasDem Rekrut 500 Tokoh
Dengan demikian, dalam pemilu nanti Partai NasDem memiliki target menang dalam pemilihan legislatif. Strategi pemenangan itu salah satunya dengan melakukan rekruitmen tokoh yang memiliki kapasitas, integritas, popularitas dan ideologi yang sama dengan Partai NasDem.
”Mekanisme perekrutan tentu saja tidak sekadar tunjuk orang atau membajak partai lain seperti yang ramai diasumsikan,” ujar Ketua DPW Partai NasDem Provinsi DIJ Subardi kemarin (29/7).
Menurut Subardi, persyaratan perekrutan bukan hanya harus memiliki kekuatan politik, finansial, popularitas, pengalaman dan jaringan. Namun juga komitmen sesuai integritas dan ideologi partai. ”Kesanggupan menjadi agen perubahan bagi restorasi Indonesia menjadi persyaratan utama,” tandas lelaki yang pernah menjadi caleg DPR RI dari Partai Golkar DIJ ini.
Dikatakan, saat ini DPW Partai NasDem DIJ telah bergerak melakukan pendekatan personal dengan banyak tokoh di DIJ untuk diajak bergabung dan menjadi calon legislatif. “Sekarang telah terinventarisasi 500 tokoh di DIJ. Tiap kabupaten dan kota ada 100 tokoh yang siap berkompetisi dalam Pemilu 2014,” ungkap mantan Ketua Badan Liga Amatir (BLA) PSSI ini.
Menanggapi polemik perekrutan anggota legislatif yang masih duduk di DPR RI, DPRD kabupaten, kota, dan provinsi dari partai politik lain, Subardi menegaskan, partainya akan menerima para tokoh anggota legislatif tersebut. Syaratnya, mereka sanggup melakukan perubahan di negeri ini dan tidak sekadar menjadi kutu loncat politik. Yakni, ingin pindah tempat hanya sekadar mengejar kekuasaan dan uang belaka.
Bagi sejumlah tokoh yang berharap masuk Partai NasDem karena tergiur modal awal pemenangan Rp 5 miliar sampai Rp10 miliar dari partai untuk calegnya tanpa memiliki komitmen perubahan, Subardi mengingatkan jangan harap bisa bergabung dengan Partai NasDem.
”Bagi kami, modal awal yang diberikan itu bukan hanya iming-iming menarik simpati kader partai lain. Tapi kami sadar untuk melakukan perubahan dibutuhkan ongkos yang tidak sedikit,” ujarnya.
Itu artinya, lanjut dia, yang diberikan partai kepada calegnya adalah ongkos partai melakukan perubahan di negeri ini. Karena itu, Subardi kembali menegaskan partainya tak ingin kader kutu loncat. NasDem hanya ingin bekerja sama dengan orang yang betul-betul ingin menjadi agen perubahan berbasis ideologi partai.
Partainya bakal menerima dengan lapang dada anggota legislatif yang masih duduk di parlemen dan dari partai manapun untuk bergabung, sesuai dengan persyaratan partai.
”Modal Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar untuk setiap caleg bukan sekadar iming-iming, melainkan ongkos partai melakukan restorasi Indonesia,” papar ayah tiga anak ini. (bhn/kus/amd)
Minggu, 29 Juli 2012
Partai NasDem Usul Presidential Threshold Dihapus
| Sunday, 29 July 2012 | |||||||||||||
| JAKARTA– Partai NasDem menilai presidential threshold (PT) atau syarat
dukungan untuk mengusung calon presiden (capres) adalah salah satu
sumber terjadinya politik dagang sapi dalam proses memilih pemimpin
bangsa.
Karena itu, Nas- Dem mengusulkan agar ketentuan tersebut dihapus dalam pembahasan revisi UU Pilpres. “Syarat PT baik 15%,20% atau berapa pun besarnya adalah kesempatan bagi partai politik (parpol) melakukan jual beli dukungan.Makanya kami mengusulkan sistem threshold dalam pengusungan capres ini dihapus saja,” ujar Ketua Bappilu DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan kepada SINDO kemarin. Sebagai jalan keluar,Ferry mengungkapkan bahwa Nas- Dem punya usul agar syarat pengusungan capres dibuat simpel, yakni dengan memberikan hak mengusung hanya bagi parpolyangmasuktigabesardalam perolehan suara sah pemilu. “Artinya hanya partai yang masuk tiga besar yang bisa mengusung capres. Partai di bawahnya tak boleh mengusung, tetapi bisa memberikan dukungan kepada figur yang diusung tiga partai atas.Dengan demikian tak akan ada lagi jual beli perahu yang marak dengan politik dagang sapi,”ungkapnya. Menurut Ferry, dengan penyederhanaan sistem pengusungan capres tersebut, penguatan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia akan lebih kokoh. Sebab dukungan terhadap pemerintah datang dari partai yang kuat dan sederhana.Tidak seperti sekarang, yaitu pemerintah harus menggandeng banyak parpol yang justru membuat kinerjanya berat. Ferry menjelaskan, sistem PT atau persentase perolehan suara untuk mengusung capres yang diterapkan saat ini jelasjelas menjadi ajang jual beli politik. Tak hanya dalam pilpres, tetapi hal ini juga sangat kentara dalam pilkada.Banyak figur yang harus mengeluarkan uang besar untuk mendapat perahu dukungan mencalonkan diri sehingga budaya politik uang sangat sulit diberantas. “Makanya, jika usulan NasDem ini bisa diakomodasi, kita berharap dalam pilkada juga diterapkan. Cukup partai tiga besar yang bisa mengusung bupati,wali kota maupun gubernur,”terangnya. Menanggapi usulan ini,Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengatakan,aturan hanya partai tiga besar yang berhak mengusung capres tentunya terlalu membatasi peluang munculnya figur lain. Karena itu, PAN berpendapat bahwa syarat persentase perolehan suara perlu dipertahankan, bahkan bila perlu diturunkan dari 20% menjadi 15%. “Menurut PAN, persentase syarat mengusung capres tetap harus ada keseimbangan. Dengan syarat 20% ke atas terlalu membatasi,”ujarnya. Lebih jauh Bima mengatakan bahwa PT yang seimbang ini dibutuhkan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sebab pemerintahan akan kokoh dengan dukungan partai yang solid terkoneksi. ● mohammad sahlan |
Ruhut: Banyak Caleg Habiskan Lebih dari Rp 10 M Gagal Masuk DPR
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta Anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul merespon rencana Partai NasDem menggaet 37 anggota DPR RI dari berbagai parpol. Ruhut mengingatkan bahwa modal untuk menjadi anggota DPR bukan semata-mata uang.
“Bukan berarti dengan modal Rp 5-10 miliar jadi. Kemarin itu banyak yang habiskan uang di atas Rp 10 miliar gagal akhirnya pada tertawa-tertawa sendiri di jalan. Jadi harus diingat, uang bukan segala-galanya. Saya menjadi anggota DPR di dapil saya dengan dana yang minim. Jadi ketokohan orang-orang harus dilihat,” kata Ruhut kepada detikcom, Rabu (25/7/2012).
Partai NasDem memang memberikan tawaran modal caleg Rp 5-10 miliar untuk Pileg 2014. Rencana hengkangnya beberapa anggota DPR RI dari berbagai parpol ke NasDem ini menghangatkan politik nasional saat ini. Ruhut berharap petinggi NasDem tak meremehkan dunia politik identik dengan uang.
“Jadi saya karena sayang dengan NasDem sebagai partai baru apalagi pendirinya Surya Paloh teman saya dan Harry Tanoe juga sahabat saya, dia mesti hati-hati jangan mengira berpolitik itu semua berdasarkan uang. Karena harus ingat kalau dari partai kami mau diambil kalaupun itu ada dan akhirnya kita tahu siapa dia, saya yakin bisa membacakan isi perut dari yang bersangkutan,” katanya.
Partai Demokrat pun akan selektif memilih kader-kadernya yang akan disiapkan untuk Pileg 2014. Ruhut yakin kader yang punya integritas yang akan disiapkan lagi untuk Pemilu 2014 tidak bermental kutu loncat.
“Kami Secara selektif akan melihat kader-kader kami apa masih pantas diambil. Kami khawatir yang akan diambil ini yang tidak akan dicalonkan lagi. Harus diingat yang menjadi anggota DPRD kabupaten dan kota dia berani mengatakan tegas mereka itu jadi karena partai dan partai itu karena ada tokoh SBY. Jadi kalau mereka keluar dan masuk ke NasDem yang dilihat siapa,” papar Ruhut.
(van/edo)
Jumat, 27 Juli 2012
Partai NasDem mulai inventarisasi calon legislatif
Jakarta (ANTARA News) - Partai Nasional Demokrat (NasDem) sedang melakukan inventarisasi nama-nama yang akan diusung menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2014 mendatang.
"Kita sudah mulai menginventarisir para tokoh-tokoh untuk dijadikan calon legislatif. Tapi mereka yang diinventarisir belum hubungi," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, di Gedung MRP/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis.
Menurut dia, nama-nama yang sudah masuk daftar calon legislatif partainya berasal dari beragam latar belakang profesi dan antara lain meliputi artis, politisi, pegawai negeri sipil serta jurnalis.
"Figur-figur yang dianggap layak, mampu menjalankan tugas dan fungsinya nanti dan bisa memberikan kejutan. Yang pasti nama-nama itu adalah orang-orang yang bukan sekedar pencari kerja," kata mantan politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut dia menjelaskan, partainya akan menghubungi nama-nama tokoh dalam daftar calon legislatif setelah Partai NasDem ditetapkan sebagai salah satu peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kita akan jemput bola, akan datangi setiap nama-nama yang kita inventarisir. Cara itu akan lebih baik dibanding mengundang ke kantor," kata Ferry, yang belum bersedia membocorkan nama-nama calon legislatif dalam daftar Partai NasDem.
(Zul)
Editor: Maryati
NasDem to Spend Up to Rp 3t for 31% House Bid
Ezra Sihite | June 26, 2012
The National Democrat Party has unveiled a war chest of
up to Rp 3 trillion ($318 million) to help it win a massive 31 percent
of seats at the House of Representatives in the 2014 elections.
“Our target is to get 176 seats in the House,” Ahmad Rofiq, secretary general of the party known as NasDem, said at a discussion in Jakarta on Saturday.
He said that the party’s goal was to bring change to the country and to do that it would have to get at least 50 percent of its 300 candidates into the House.
“Change will not happen with just 8 or 10 percent of our members in the House,” he said.
NasDem’s target, if met, would make it the biggest party in the House. President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party, the current largest party, has 148 of the 560 seats at the House, or 26 percent.
To meet its goal, Rofiq said that NasDem would allocate between Rp 5 billion and Rp 10 billion for each of its 300 legislative candidates, giving the party a war chest of Rp 1.5 trillion to Rp 3 trillion.
“They are competent candidates who lack the financial backing,” he said.
“If they could raise the money themselves, this would not guarantee their loyalty to the party. We don’t want our members to feel that they owe their success to somebody else. We want them to be loyal to the party.”
He added that NasDem would also be cautious and transparent in distributing the money. One strategy is to conduct surveys to gauge candidates’ electability.
The recently formed NasDem has as its biggest financial backers media tycoons Surya Paloh, a possible presidential candidate, and Hary Tanoesoedibjo.
Ray Rangkuti, a political observer and director of the Indonesian Civic Network (LIMA), said NasDem’s strategy of funding its members was “an alternative worth trying” because of the inherently improved transparency in the funding process.
“Auditing the funding will be simpler because there’s only one source of funding: the party. This also enables the party to better control its members,” he said.
He added the party would also be more strict in selecting candidates, and with financial backing, the candidates could be more focused on winning the election and not have to worry about raising funds.
Legislative candidates often finance their campaigns themselves, borrow money from family or obtain loans or funding from other people. Many candidates go into debt following an election, increasing the tendency for them to engage in corruption to pay off their debt.
Ade Irawan, a senior researcher at Indonesia Corruption Watch, disapproved of the idea of a party backing its candidates financially, calling the strategy the “new face of vote buying.”
“The party will become an event organizer, sourcing money from other ‘sponsors’ and channeling it to its members. It does not eliminate the problem of vote buying,” he said.
He added that the problem of vote buying stemmed from a general disconnect and lack of communication between legislators and their constituents.
“Our target is to get 176 seats in the House,” Ahmad Rofiq, secretary general of the party known as NasDem, said at a discussion in Jakarta on Saturday.
He said that the party’s goal was to bring change to the country and to do that it would have to get at least 50 percent of its 300 candidates into the House.
“Change will not happen with just 8 or 10 percent of our members in the House,” he said.
NasDem’s target, if met, would make it the biggest party in the House. President Susilo Bambang Yudhoyono’s Democratic Party, the current largest party, has 148 of the 560 seats at the House, or 26 percent.
To meet its goal, Rofiq said that NasDem would allocate between Rp 5 billion and Rp 10 billion for each of its 300 legislative candidates, giving the party a war chest of Rp 1.5 trillion to Rp 3 trillion.
“They are competent candidates who lack the financial backing,” he said.
“If they could raise the money themselves, this would not guarantee their loyalty to the party. We don’t want our members to feel that they owe their success to somebody else. We want them to be loyal to the party.”
He added that NasDem would also be cautious and transparent in distributing the money. One strategy is to conduct surveys to gauge candidates’ electability.
The recently formed NasDem has as its biggest financial backers media tycoons Surya Paloh, a possible presidential candidate, and Hary Tanoesoedibjo.
Ray Rangkuti, a political observer and director of the Indonesian Civic Network (LIMA), said NasDem’s strategy of funding its members was “an alternative worth trying” because of the inherently improved transparency in the funding process.
“Auditing the funding will be simpler because there’s only one source of funding: the party. This also enables the party to better control its members,” he said.
He added the party would also be more strict in selecting candidates, and with financial backing, the candidates could be more focused on winning the election and not have to worry about raising funds.
Legislative candidates often finance their campaigns themselves, borrow money from family or obtain loans or funding from other people. Many candidates go into debt following an election, increasing the tendency for them to engage in corruption to pay off their debt.
Ade Irawan, a senior researcher at Indonesia Corruption Watch, disapproved of the idea of a party backing its candidates financially, calling the strategy the “new face of vote buying.”
“The party will become an event organizer, sourcing money from other ‘sponsors’ and channeling it to its members. It does not eliminate the problem of vote buying,” he said.
He added that the problem of vote buying stemmed from a general disconnect and lack of communication between legislators and their constituents.
NasDem Poaching Not a Worry for Election Rivals
Ezra Sihite & Markus Junianto Sihaloho | July 25, 2012
The chairman of the newly formed National Democratic
Party said it had recruited 33 lawmakers from other parties to join it
for the 2014 general elections.
Patrice Rio Capella, chairman of the party known as NasDem, said recently that Golkar Party politician Jeffrie Geovanie had officially switched sides several months ago and other politicians would soon follow.
Jeffrie was already connected to NasDem through his membership in the National Democrats social organization, which is loosely affiliated with NasDem.
Andi Nurpati, a spokeswoman for the ruling Democratic Party, said the Democrats weren’t worried and that it would be easy to replace anyone who left.
“Should any Democrat Party [member] plan to move to NasDem, they should resign from the party first,” Andi said.
Andi said it would not surprise her if some Democrats jumped ship because NasDem was offering legislators Rp 5 billion to Rp 10 billion ($530,000 to $1.1 million) to join it. She provided no evidence to back up that claim, however.
Lukman Hakim Saefuddin, chairman of the United Development Party’s (PPP) executive board, said PPP politicians were not opportunists and thus would not move to Nasdem.
PPP politicians believe in the party’s vision and mission more than they do in money, he said.
“No one will move to Nasdem,” Lukman said. “It’s just strange to see [people] move from one party to another. I don’t know what the integrity or vision of those who move are like. But PPP politicians will not do that.”
Lukman said politicians who moved to Nasdem just for money were misguided because the election system was based on votes, not wealth.
In the 2009 legislative elections, many candidates failed despite their riches, he said. “In my opinion, votes are garnered not based on the capital strength. I believe you need to touch their hearts and not offer them money,” he said.
The public could judge such fickle politicians for themselves, he added.
People’s Consultative Assembly speaker Taufik Kiemas, a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), called on politicians from his party to resign immediately if they wanted to move to NasDem so that it would not disrupt the party’s nomination process for 2014.
“It’s better to resign now because the nomination of the legislative candidates starts next April and it will be impossible for legislative candidates to resign when the election is approaching,” he said.
Golkar secretary general Idrus Marham said opportunist politicians were threats not only to their party but also to the country.
“The people who move to other parties no longer have an ideology,” he said. “Please remember, politics is not only about getting seats in parliament.”
Patrice Rio Capella, chairman of the party known as NasDem, said recently that Golkar Party politician Jeffrie Geovanie had officially switched sides several months ago and other politicians would soon follow.
Jeffrie was already connected to NasDem through his membership in the National Democrats social organization, which is loosely affiliated with NasDem.
Andi Nurpati, a spokeswoman for the ruling Democratic Party, said the Democrats weren’t worried and that it would be easy to replace anyone who left.
“Should any Democrat Party [member] plan to move to NasDem, they should resign from the party first,” Andi said.
Andi said it would not surprise her if some Democrats jumped ship because NasDem was offering legislators Rp 5 billion to Rp 10 billion ($530,000 to $1.1 million) to join it. She provided no evidence to back up that claim, however.
Lukman Hakim Saefuddin, chairman of the United Development Party’s (PPP) executive board, said PPP politicians were not opportunists and thus would not move to Nasdem.
PPP politicians believe in the party’s vision and mission more than they do in money, he said.
“No one will move to Nasdem,” Lukman said. “It’s just strange to see [people] move from one party to another. I don’t know what the integrity or vision of those who move are like. But PPP politicians will not do that.”
Lukman said politicians who moved to Nasdem just for money were misguided because the election system was based on votes, not wealth.
In the 2009 legislative elections, many candidates failed despite their riches, he said. “In my opinion, votes are garnered not based on the capital strength. I believe you need to touch their hearts and not offer them money,” he said.
The public could judge such fickle politicians for themselves, he added.
People’s Consultative Assembly speaker Taufik Kiemas, a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), called on politicians from his party to resign immediately if they wanted to move to NasDem so that it would not disrupt the party’s nomination process for 2014.
“It’s better to resign now because the nomination of the legislative candidates starts next April and it will be impossible for legislative candidates to resign when the election is approaching,” he said.
Golkar secretary general Idrus Marham said opportunist politicians were threats not only to their party but also to the country.
“The people who move to other parties no longer have an ideology,” he said. “Please remember, politics is not only about getting seats in parliament.”
Kamis, 26 Juli 2012
Inilah Kriteria Capres Partai NasDem
DENPASAR- Meski belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusungnya, namun Partai NasDem telah memiliki kriteria figur yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014.
Ketua Umum DPP Partai NasDem Patricia Rio Capella menegaskan, partainya belum bisa menentukan capres karena lebih fokus pada pemenangan Pemilu 2014.
“Konsentrasi NasDem belum pada penentuan calon presiden. Kita tunggu undang-undang keluar, berapa Parliamentary Threshold,“ kata Patrice di sela Rakorwil Partai Nasdem di Jalan Tukad Batanghari, Denpasar, Rabu (25/7/2012).
Lebih lanjut, Patrice membeberkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki seorang Capres yang nantinya akan diusung partai yang didirikan Surya Paloh tersebut.
Katanya, sosok capres masa depan yang diinginkan NasDem adalah pemimpin yang bisa bersikap tegas. Selain itu, dia berani tidak populer demi kepentingan rakyat. Pemimpin yang tidak tunduk dengan gertakan negara-negara asing.
”Kami merindukan sosok pada Bung Karno, Ia berani memutuskan sikap walaupun digertak negara luar,” tegasnya lagi.
Namun bukan berarti sikap tegas itu selalu direpresentasikan militer atau sikap tidak tegas ada di calon berlatar belakang sipil.
Sekarang ini, kata Patrice, banyak pemimpin dari kalangan militer tetapi tidak bisa bersikap tegas. “Bung Karno dahulu dari sipil namuni berani tegas,” ujarnya.
Lantas siapa sosok ideal yang akan diusung Partai NasDem, dia menegaskan. masih ada waktu dua tahun untuk mengamati pemimpin di negeri ini. “Semua akan ditentukan pada hasil Pemilu 2014,“ pungkasnya.
(ugo)
Minggu, 22 Juli 2012
Nasdem Belum Hitung Total Dana Modal Caleg
Jakarta Partai Nasional Demokrat akan memberikan dana modal caleg Rp 5-10 miliar per daerah pemilihan. Namun Partai Nasdem bahkan belum menghitung total dana yang akan dikeluarkan.
"Sesungguhnya Partai Nasdem bahkan belum menghitung-hitung besaran dana yang dibutuhkan, tapi justru menyiapkan mekanisme rekrutmen yang menggambarkan penjabaran dari spirit yang ada, karena semua ini akan menjadi awalan bagi mewujudkan lembaga perwakilan sebagimana yang dicita-citakan," kata Ketua Bapilu Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan, kepada detikcom, Jumat (15/6/2012).
Ferry kembali menegaskan bahwa ide pemberian modal caleg itu datang dari Surya Paloh. Dewan Pembina ormas Nasdem tersebut tak lain mantan anggota Dewan Pertimbangan Golkar sekaligus mantan saingan Ketum Golkar Aburizal Bakrie dalam kongres Golkar.
"Harapan Partai Nasdem untuk parpol lain adalah, mari kita bersama-sama memulihkan kepercayaan masyarakat pada partai politik dan politisi, agar Pemilu 2014 berlangsung secara berkualitas dan menjadi momentum untuk adanya perubahan menjadi lebih baik bagi negeri tercinta," katanya.
Ferry berharap partai lain tak menuding Nasdem memainkan politik transaksional. Namun melakukan rekrutmen caleg yang lebih baik.
"Karena sesungguhnya, semangat yang lahir dalam internal Partai Nasdem sebagaimana gagasan yang disampaikan oleh Surya Paloh adalah memulihkan kepercayaan kepada parpol dan politisi dan melakukannya dengan memulai membebaskan proses rekrutmen politik Parpol dari pola transaksional,"lanjut Ferry.
"Kebijakan Partai Nasdem tentang support bagi para caleg ini sama sekali tidak mewajibkan para caleg terpilih untuk mengembalikan pada Partai Nasdem, jika ada keharusan ataupun 'hutang', maka kewajiban dan hutangnya adalah mempersembahkan kinerja yang optimal dan tidak melakukan utak-atik, apalagi mengambil uang rakyat yang ada di APBN/APBD ,"tandasnya.
(van/vid)
Langganan:
Postingan (Atom)



