Liputan 6 SCTV Terbaru - Banjir Kembali Kepung

Menuju Indonesia Gemilang

Negara yang terletak  didua samudera  ini oleh para penjelajah pencari tanah baru dunia dulu dijuluki  zambrut batu manikam yang terhampar antara samudera Hindia dan samudera Pasifik . Tanahnya yang luas subur pulau dan pantainya  yang indah,menghasilkan  pala , emas , cengkeh, yang diburu oleh penjelajah. Afonso de Albuquerque seorang prajurit  Portugis dan penjelajah dunia berlayar kekepulauan rempah Maluku dan berusaha untuk menetap dan memonopoli perdagangan di daerah ini . Dari Eropa dia berlayar disekitar Afrika  ke Samudera Hindia  tahun 1515 . Kinipun 5 abad kemudian  negeri ini tetap diincar oleh para penjajah . Tapidia sekarang bertopeng sebagai investor , penambang batu bara, emas , tembaga dan migas serta hutan . Freeport , Shells , Exxon , adalah alat dia untuk menggaruk kekayaan negeri ini . Pemimpin negeri ini tidak sadar atau telah menyerah dan bertekuk lutut  dibawah telapak kakinya para penjajah modern ini . Mereka lupa dan tidak peduli kepada para pahlawan dan pendiri negeri ini . Mereka berdosa kepada Bung Karno , Bung Hatta , Diponegoro , Imam Bonjol dan pahlawan lainnya . Mereka telah menyerahkan negeri ini kepada investor asing itu tanpa merasa bersalah .Kekayaan negeri ini telah dikeruk tanpa perhitungan yang pasti. Rakyat disekitar pertambangan itu menderita diusir tanpa ada ganti rugi .Mereka diperlakukan tidak manusiawi dan dijadikan kuli . Nah sekarang kita 2014 ini  mau Pemilu mencari pemimpin yang baru .Pemimpin bagaimanakah yang akan kita pilih  ?  Jangan lagi kita ketipu samaantek2 investor asing itu . Jangan lagi kita mau dibodohin oleh penjual negara yang berkedok politisi . Kita harus cari putra sejati negeri ini . Kita harus cari pemimpin yang mencintai negeri dan rakyat ini . Kita harus pilih pemimpin yang Nasionalis yang pantang menyerah dan bertekuk lutut sama investor asing . Kita harus cari pemimpin yang jujur dan berani . Jangan salah pilih lagi. Insya allah kalau kita berhasil memilih pemimpin yang nasionalis , yang jujur dan berani , negeri ini akan bisa bangkit kembali Menuju Indonesia Gemilang .

Sejarah Jakarta

Minggu, 18 Desember 2011 20:22 | Ditulis oleh Administrator | PDF  | Array Cetak Array

Oleh : Yudhi S Suradimadja

Sejarah Jakarta

Orang Betawi selama empat abad (12-16 Masehi) pernah menjadi rakyat Pajajaran. Pusat kotanya ada di Pakuan, sekitar Bogor sekarang. Pada masa itu orang Betawi telah berbahasa Melayu, sementara kerajaan Pajajaran berbahasa Sunda. Sejak abad ke-12 pelabuhan Kalapa dikuasai Pajajaran dan berganti nama jadi Sunda Kelapa. Kerajaan ini beragama Budha. Tidak heran kalau pendeta Budha punya kedudukan istimewa. Tapi, orang Betawi hampir tidak ada yang beragama Budha, mereka menganut kepercayaan lama.

Pada abad ke-14 di Karawang berdiri Pesantren Kuro. Karawang termasuk wilayah Pajajaran. Yang memerintah adalah Prabu Siliwangi. Menurut penuturan Yahya Andi Saputra, yang banyak menekuni sejarah Jakarta, suatu ketika Prabu Siliwangi mengunjungi Pesantren Kuro. Di sini sang prabu jatuh hati pada seorang putri bernama Subang Larang. Sang Prabu dikaruniai putera bernama Kyan Santang. Ia menganut agama Islam.

Orang Betawi banyak yang mengikuti agama Islam yang disebarkan Kyan Santang. Pendeta kerajaan Pajajaran menilai Kyan Santang melakukan penyimpangan, atau langgara. Karena itu, tempat bersembahyang (shalat) pengikut Kyan Santang dinamakan langgar. Orang Betawi sampai kini lebih banyak menyebut langgar katimbang mushala.

Pelabuhan Sunda Kalapa sejak dikuasai Pajajaran sangat makmur. Banyak disinggahi kapal-kapal dari mancanegara, disamping perahu dari berbagai tempat di Nusantara. Menurut penuturan Yahya Andi Saputra, kesenian di zaman itu berkembang pesat. Seperti tari-tarian dan gamelan. Orang Betawi banyak yang berprofesi di bidang kesenian. Mereka memajukan kesenian Betawi, seperti topeng, ubrug dan ujungan.

Sejarah Bung Karno

Rakyat Bergolak , Rakyat Menggugat - Otalapau

Rakyat Bergolak , Rakyat Menggugat - Otalapau

Rakyatlah yang Memberi Makan dan Kemewahan Para Pejabat Pemerintah - Otalapau

Rakyatlah yang Memberi Makan dan Kemewahan Para Pejabat Pemerintah - Otalapau

Partai Nasdem pendatang baru

Nasdem sebagai partai baru dapat diibaratkan bagai bayi yang baru lahir . Bayi molek cantik yang disenangi dicium digendong dan dibelai keluarganya. Diajak bermain dan bercanda . Dan berselang waktu dia tentu akan tumbuh menjadi anak yang bisa berjalan dan berlari . Dia akan bermain dengan apa saja yang dapat dijangkaunya . Dia akan pergi keluar ketempat dimana dia suka . Dia belum tahu apa2 bahaya yang akan menimpa dirinya..Dia mulai membandel . Disini  Pengawasan dan pendidikan orang tua tidak bisa ditawar .Orang tua dan saudara2-nya harus mengawasinya . Nah begitu pula dengan  Partai Nasdem  sebagai partai baru yang menarik dengan jargon restorasinya   digandrungi  dicintai dan didekati oleh banyak orang .Partai tumbuh cepat karena dipercaya dan disenangi . Partai  berkembang  dan mengakar diseluruh pelosok nusantara  .Tapi  Jika tidak ada pengawasan dan pengarahan dari Dewan Piminan Pusat  partai  tentu akan berjalan melenceng dari garis yang telah ditentukan . Dan jika itu terjadi maka partai tidak akan lagi digandrungi dicintai dan didekati rakyat .

Warga Bali Kecam Kerusuhan di Lampung Selatan

TEMPO.CO, Denpasar - Beberapa hari setelah kerusuhan di Lampung, warga Bali tidak tinggal diam. Rabu siang, 31 Oktober 2012, ratusan pemuda Bali dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali. Dengan pakaian adat Bali ringan dan mengatasnamakan diri sebagai warga Bali, mereka menuntut keadilan untuk ribuan warga Bali yang menjadi korban.

Beberapa ormas yang tergabung dalam aksi ini antara lain Baladika, Persatuan Pemuda Bali (PBB), Cakrawayu, Jala Satria Garuda, dan Tarung Derajat. Massa menuntut agar aparat berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat. Terutama aparat di Lampung. Pasalnya, mereka berpendapat, aksi kekerasan harusnya dapat dihindari jika aparat bisa bersikap tegas.

Bagi mereka, adanya aksi yang mengarah pada pembantaian massal merupakan ciri negara yang tidak memiliki wibawa. Massa juga menuntut upaya penyelesaian dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

“Kalau perlu, Gubernur (Bali-red) menghadap Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar Presiden cepat menyelesaikan permasalahan,” ujar Ketua Harian PBB Made Muliawan Arya dalam orasinya.

Suasana sedikit memanas oleh orasi dan teriakan-teriakan massa. Mereka mendesak agar ditemui oleh wakil rakyat. Massa yang makin lama makin banyak jumlahnya ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi.

“Saya pasti sangat menyesalkan semua kejadian di Lampung. Itu adalah masalah kecil yang menjadi besar,” kata pria yang akrab disapa Cok Rat ini, menenangkan massa. Cok Rat berjanji menyampaikan aspirasi ini ke tingkat parlemen yang lebih tinggi.

Cok Rat juga setuju bila Presiden harus turun tangan dalam hal ini. “Bila perlu akan ke Presiden agar pemerintah punya tanggung jawab,” kata dia.

Ketua Dewa Persatuan Pasraman Bali (DPPB) Acharya Yogananda meminta masyarakat Bali tidak mudah terpancing dan tidak memperuncing masalah. “Aparat harus segera mencari akar persoalan sehingga tidak meluas,” ujar dia di tempat terpisah.

KETUT EFRATA

Hitung Cepat LSI: Jokowi-Basuki Unggul 53,81 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil akhir hitung cepat dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) memunculkan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang dalam pemungutan suara putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2012.
Hasil hitungan cepat LSI ini sudah seratus persen dari seluruh sampel di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di DKI Jakarta. Angka yang ditunjukkan dalam rilis LSI, Kamis (20/9/2012) sore, menyatakan bahwa Jokowi-Basuki mendapatkan total suara 53,81 persen. Adapun pesaing mereka, pasangan nomor urut satu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, mendapatkan 46,19 persen suara.
"Hasil laporan 400 relawan enumator (penghitung cepat) ke sejumlah TPS di seluruh Jakarta, pasangan Jokowi-Ahok menang di semua kota. Angka yang diperoleh Jokowi-Basuki itu sudah melewati batas aman atau di atas 51 persen dan hasilnya mencapai 53 persen. Itu sudah lewat dari batas aman," kata Ketua LSI Burhanuddin Muhtadi, Kamis sore.
Ia menjelaskan, hasil perhitungan tersebut berdasarkan 400 sampel TPS yang diambilnya secara acak dari jumlah keseluruhan TPS sebanyak 15.059 TPS. Sebaran sampel TPS dalam perhitungan cepat itu meliputi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dengan 2.630 populasi dengan 70 sampel TPS. Jakarta Pusat dengan 1.713 populasi diambil pada 45 sampel TPS. Jakarta Barat dengan 3.331 populasi pada 88 sampel TPS. Jakarta Selatan dengan 3.223 populasi dari 86 sampel TPS. Di wilayah Jakarta Timur, terdapat 4.162 populasi dari 111 sampel TPS.
Berikut perolehan suara kedua kandidat di masing-masing wilayah tersebut:

• Jakarta Barat: Foke-Nara meraih 46,04 persen, Jokowi-Basuki 53,96 persen
• Jakarta Pusat: Foke-Nara 48,23 persen, Jokowi-Basuki 51,77 persen
• Jakarta Selatan: Foke-Nara 46,77 persen, Jokowi-Basuki 53,23 persen
• Jakarta Timur: Foke-Nara 43,36 persen, Jokowi-Basuki 56,64 persen
• Jakarta Utara: Foke-Nara 43,36 persen, Jokowi-Basuki 56,54 persen

Penghitungan cepat ini menggunakan metode kombinasi stratified-clustered random sampling dengan prediksi toleransi kesalahan mencapai 2 persen pada tingkat keakuratan mencapai 99 persen. Berita-berita lain terkait Pilkada DKI Jakarta dapat dilihat di Liputan Khusus Jakarta1.

Editor :

Laksono Hari W

Ribuan Orang Padati Halalbihalal Jokowi-Ahok

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan warga dan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Basuki, memadati halaman posko kemenangan Jokowi, di Jalan Borobudur Nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka berdatangan dengan memakai kemeja kota-kotak untuk menghadiri acara "Halalbihalal Jokowi-Basuki Bersama Rakyat".

"Saya pikir yang datang hanya 500 atau ribuan orang, tapi ternyata sampai puluhan ribu," kata Jokowi yang masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Sabtu, 25 Agustus 2012. Ia mengaku tidak mengundang banyak orang.

Menurut Jokowi, kegiatan ini digelar agar dapat terjalin silaturahmi antara warga masyarakat, sukarelawan, dan pendukung Jokowi-Basuki menuju persiapan pemilihan gubernur putaran kedua pada 20 September mendatang. "Bisa terjalin silaturahim untuk persiapan tanggal 20 September, strateginya jalan ke kampung-kampung," ujarnya.

Lela, 44 tahun, warga Cakung yang mengenakan baju hitam tanpa memakai baju kotak-kotak ini, mengaku datang karena ikut suaminya--sukarelawan Jokowi-Basuki.

Peserta lain, Buyung, 38 tahun, warga Cempaka Putih, datang karena mendapat undangan melalui pesan pendek. Buyung mengaku ikut tergabung dalam klub Jokower yang dibentuk oleh Partai PDI Perjuangan. "Kami datang sekitar 10 orang, saya dengan dua anak saya saja," ujarnya. "Ini kemauan saya saja, tanpa dijanjikan, mendukung penuh Jokowi-Basuki," kata dia.

Tampak hadir dalam acara halalbihalal Jokowi-Basuki, beberapa artis dan politikus, antara lain Setiawan Djodi, Achmad Albar, Ahmad Dhani, Rieke Diah Pitaloka, Edo Kondologit, dan Dedi Gumelar alias Miing. Rieke Diah Pitaloka dan Miing sebagai pembawa acara, sedangkan Edo Kondologit mengisi acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.

Jokowi-Basuki datang menuju posko kemenangan sekitar pukul 12.00. Sebelumnya, Jokowi-Basuki melakukan silaturahmi ke rumah Boy Sadikin--putra mantan Gubernur Ali Sadikin, di Jalan Borobudur Nomor 2. Kemudian Jokowi-Basuki berjalan beriringan bersama para sukarelawannya menuju posko kemenangan. Sempat terjadi adu dorong dari warga dan pendukung Jokowi-Basuki, yang ingin berjabat tangan langsung dengan keduanya.

AFRILIA SURYANIS

Inilah Kronologis Rusuh Sampang Versi Kontras

REPUBLIKA.CO.ID, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) mengeluarkan kronologis peristiwa rusuh Sampang yang diterima mereka. Kekerasan terhadap muslim syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang,  Madura menurut Kontras dilakukan oleh kelompok orang yang mengatasnamakan ahlul sunnah wal jamaah (muslim sunni)

Sasaran para pelaku bukan saja Ustad Tajul Muluk (pemimpin muslim Syiah di Nangkernang), tapi juga meluas ke warga lain yang dinilai pengikut muslim syiah. Sejak bulan ramadhan dan saat ramadhan (sekitar bulan Juni dan Agustus 2012), para pelaku telah menebarkan ancaman dengan mengatakan akan menghabisi dan ‘menyembelih’  warga muslim syiah jika tetap berada di dusun Nangkareng seusai ramadhan
Pada tanggal 23 agustus 2012, pelaku melakukan sweeping terhadap muslim syiah yang akan keluar kampung, termasuk para santri-santri warga syiah yang hendak kembali ke pondok pesantren mereka yang berada diluar Kota Sampang. Kejadian ini telah dilaporkan kepada aparat kepolisian, namun tidak ada tindak lanjut.
Pada tanggal 26 Agustus 2012, sekitar pukul 08.00 Wib, ratusan massa (diperkirakan 500 orang) membawa senjata tajam berupa; celurit, pedang dan pentungan serta bom molotov telah berkumpul di kampung Nangkernang.
Untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, Iklil (abang kandung Ustad Tajul Muluk) melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Omben dan Polres Sampang melalui telepon selulernya. Pihak kepolisian menanggapi laporan Iklil dengan mengirim 5 orang personil ke lokasi. Pada pukul 11.00 WIB, pelaku yang telah berkumpul mulai menghadang anak-anak muslim syiah yang mau kembali ke pesantren mereka di luar kota Sampang.
Para laki-laki dewasa muslim syiah berusaha melindungi anak-anak dan istri mereka.  Pelaku terus menyerang dengan lemparan batu, bom molotov, dan menikam dengan senjata tajam. Akibat penyerangan tersebut, satu orang bernama Hamama (50 th) tewas, tujuh orang menderita luka kritis, serta puluhan orang mengalami luka-luka.
Pelaku juga merusak dan membakar rumah warga muslim syiah, tercatat 40 rumah warga dibakar dan dirusak, termasuk rumah Ustad Tajul Muluk yang sebelumnya pernah dibakar oleh pelaku yang sama.
Para pelaku terus meluaskan serangan meskipun aparat kepolisian dan satuan Brimob telah berada di lokasi kejadian. Warga, terutama perempuan dan anak-anak mengalami trauma dan mengungsi ke GOR. Berdasarkan informasi, saat ini tercatat 53 anak-anak, 29 remaja dan 83 orang dewasa berada di lokasi pengungsian.

Kutu Loncat di DPR, Demokrasi Dinilai Identik dengan Uang

Jakarta Sebanyak 37 anggota DPR dari berbagai parpol berkomitmen bergabung dengan Nasdem pada Pemilu 2014 mendatang. Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai ideologi demokrasi di Indonesia yang ditampilkan identik dengan uang.

Karena Partai Nasdem memang menjanjikan akan memberikan uang modal kampanye sekitar Rp 5-10 miliar kepada caleg DPR RI. Angka ini juga diakui banyak parpol sangat besar, mengingat selama ini caleg yang biasa diminta membayar iuran ke parpol.

"Hal ini semakin meneguhkan bahwa demokrasi yang ada di indonesia dan yang berkembang sebenarnya demokrasi yang ideologinya identik dengan uang. Istilahnya tidak akan ada aktivitas demokrasi tanpa adanya modal, akhirnya semata-mata modal, akhirnya semata-mata uang," keluh Siti.

Hal ini disampaikan Siti kepada detikcom, Sabtu (21/7/2012).

Menurut Siti pergeseran nilai ideologi ini sudah sangat menghawatirkan. Karena sebenarnya demokrasi di Indonesia dimaknai sebagai pembelajaran politik yang sehat kepada masyarakat. Karena banyaknya kutu loncat di DPR, kepercayaan masyarakat terhadap DPR pun dinilai akan semakin menipis.

"Harapan bahwa Pemilu melahirkan anggota DPR yang lebih baik semakin berat. Tidak ada yang menunjukkan secara konkret, kecenderungannya saja mengarah kepada uang," kritiknya.

Bagaimanapun budaya kutu loncat sangat tidak baik bagi demokrasi. Politik transaksional juga membuat demokrasi tidak berjalan secara sehat.

"Seperti yang kita punya Ahok kan juga kutu loncat, ini kan harus ditelisik. Dalam arti bukan like and dislike tapi proses demokrasi kita ke depan mengarah ke mana. Kalau politik transaksional menghasilkan uang akan menghasilkan kader yang pragmatis dan oportunistik yang orientasinya ke atas bukan ke bawah. Jadi orientasinya bukan rakyat," pungkasnya.

(van/ndr)

Melawan dengan Tulisan: Masa Depan Ideologi Partai Politik

Melawan dengan Tulisan: Masa Depan Ideologi Partai Politik

Pemilu di Rumah Masing-masing

Oleh : Nashirin

Pemilihan umum (pemilu) sudah sering dilaksanakan. Dari pilpres, pilgub, pilleg, hingga pemilihan RT. Tidak gampang memang, agar segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pemilu ada dan siap. Perlu persiapan – persiapan yang matang, misalnya dari segi penyediaan bilik dan sejumlah kertas suara yang telah terbagi di masing – masing Tempat Pemungutan Suara (TPS); Pendataan dan pembagian kartu pemilih. Tentu hal tersebut tidak membutuhkan biaya yang ringan. Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku panitia pemilu sangat berperan penting untuk mengelola agar berjalan dengan tertib dan lancar. Setiap kali pemilu data pemilih berubah sesuai dengan data kependudukan. Maka dari itu siapa yang ‘rajin’ pindah Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada kemungkinan dia mendapat dua (2) kartu pemilih. Hal itu tentu bukan kesenangan bagi panitia, malah yang ada kerancuan data pemilih pada saat itu. Padahal panitia sudah berupaya untuk membuat kartu suara sesuai dengan data pemilih. Tapi untuk era perkembangan seperti sekarang ini mungkin mulai dapat diatasi, yakni dengan pendataan kependudukan yang terarsip tidak hanya dengan tulisan tangan, melainkan ditambah dengan media elektronik khusus arsip-arsip sehingga kemungkinan double bisa diatasi.

Penyelenggara pemilu belum lakukan pendidikan politik

 Ilustrasi. Warga melintas di sebuah gang yang dindingnya ditempeli gambar-gambar pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, di kawasan Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (27/6). (FOTO ANTARA/Fanny Octavianus)




Jakarta (ANTARA News) - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yus Fitriadi menilai saat ini penyelenggara pemilu belum memiliki semangat kuat untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Penyelenggara pemilu, menurut dia di Jakarta, Minggu, hanya sebatas memberikan sosialisasi teknis pemilu kepada masyarakat seperti cara mencoblos dan mengajak warga datang ke tempat pemungutan suara.

Padahal, ujarnya, pendidikan politik ini harus diberikan secara berkelanjutan dan tidak bisa hanya menjelang pelaksanaan pemilu saja.

"Pendidikan politik seharusnya panjang, seperti kita ketahui tidak bisa instan. Lima tahunan baru pendidikan politik, wajar kalau output politik seperti yang kita saksikan sekarang ini," tuturnya usai diskusi Media Kampanye (Bukan) Pendidikan Politik..

Banyak ragam untuk memberikan pendidikan politik, contohnya dengan mendirikan posko pemilu, jelasnya.

Di posko itu, masyarakat dapat bertanya mulai dari visi, misi, dan program setiap kandidat, harta kekayaan kandidat, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk jangka yang lebih panjang, ia melihat keharusan pendidikan politik di sekolah. "Ya kira-kira SMP sampai SMA lah, belajar demokrasi, politik," katanya.

Soal pelanggaran pemilu, ia menilai penegakan hukum yang ada saat ini belum memberikan efek jera.

"Ada nggak yang melanggar pemilu didiskualifikasi? Padahal kita lihat banyak pelanggaran. Selama penegakan hukum tidak jelas maka itu akan memberikan peluang bagi siapa pun untuk membuat masalah di pemilu," katanya.

(nta)

Editor: Heppy

COPYRIGHT © 2012

HOTEL PAPANDAYAN—Eks Pekerja, Tagih Janji Surya Paloh

MAKASSAR—Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan Bandung mendesak pihak pengusaha khususnya Surya Paloh sebagai pemilik untuk patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mempekerjakan 38 pekerja hotel tersebut. Dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Saiful Busroni sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Asep Ruhiyat sebagai Ketua Serikat Pekerja Mandiri Hotel Papandayan mengatakan pengusaha mesti tunduk terhadap Putusan MK tersebut. “Kami meminta kepada Surya Paloh untuk mengambilalih sengketa perburuhan di Hotel Papandayan dan menyelesaikannya secara musyawarah sehingga memperoleh solusi terbaik,” tulis keduanya dalam rilis tersebut, Kamis (28/6). Keduanya menegaskan langkah tuntutan tersebut merupakan ujian sesungguhnya sebelum Surya Paloh menjadi pemimpin yang layak untuk orang banyak dan tidak menjadi penipu sebagaimana orasi-nya di setiap acara ormas Nasional Demokrat. Desakan itu menyusul dikabulkannya permohonan pengujian UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 164 ayat 3) dengan nomor perkara 19/PUU-IX/2011 oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 Juni 2012. Menurut mereka, Pasal 164 ayat 3 UU tersebut dijadikan dasar oleh pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) meski perusahaan tidak tutup dan semata karena melakukan renovasi yang dapat diperkirakan jangka waktunya. Renovasi, menurut mereka, bukan bentuk dari penutupan perusahaan karena tujuan renovasi adalah untuk meningkatkan fasilitas dan akan dibuka kembali. Hal lain, tidak adanya pembubaran perseroan sebagaimana UU Perseroan Terbatas No.40/2007. “Renovasi di Hotel Papandayan Bandung bukanlah disebabkan perusahaan tutup. Renovasi dilakukan karena secara financial. Pengusaha telah memiliki cadangan dana yang cukup dan telah direncanakan sebelumnya,” tulis mereka. Hal itu, kata mereka, tidak lepas dari terus meningkatnya pendapatan pengusaha dan tidak memiliki hutang atau pinjaman apapun pada pihak ketiga. Keduanya mengatakan telah terbukti renovasi Hotel Papandayan hanya berlangsung singkat dan hotel tersebut tempat pemohon (yakni para pekerja) telah dibuka kembali pada 12 Maret 2011. Akan tetapi pemohon telah kehilangan pekerjaan dan masa depan untuk menghidupi keluarga.

Jaminan sosial apakah bisa jadi kenyataan ?

Dengan disahkannya RUU BPJS  oleh DPR hari ini menjadi UU, maka perjuangan dari rakyat miskin, dan buruh tenaga kerja kelihatannya berhasil dan  akan memulai masa baru masa depan yg  lebih baik . Kita bersyukur achirnya  RUU ini bisa disahkan oleh Sidang Pleno DPR menjadi UU dengan masa sidang yg cukup panjang dan melelahkan . Tapi BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ) ini baru  akan  dimulai pelaksanaannya pada Tahun 2014 .Itupun untuk tahap Pertama yaitu Jaminan kesehatan .Sedangkan tahap keduanya untuk jaminan hari tua ,jaminan kecelakaan, jaminan kelahiran dan jaminan kematian baru akan dimulai Juli  2015 .Jadi dari waktu sekarang sampai 2014 untuk jaminan kesehatan masih berlaku asuransi kesehatan yg lama .Sedang kita tahu cara pelayanannAskes itu sangat mempersulit rakyat miskin yg sudah tidak berdaya. Rakyat miskin yg akan berobat harus meminta surat tanda miskin dari kelurahan dan kecamatan . Kenapa hal itu tidak disingkatkan dipermudah saja, cukup diketahui oleh Rt dan RW setempat. Para petugas Rumah sakit dan yg berwenang hendaknya punyalah sedikit empati pada orang yg lagi kesusahan . Jangan kita hanya menyatakan kita negara Panca Sila , tapi kita tidak memperlihatkan dalam tindakan dan perbuatan kita yg Panca Silais , yg berperi kemanusiaan . Hendaknya di negeri ini tidak ada lagi rumah sakit yg menolak menolong orang miskin . Jangan  ada lagi rumah sakit yg menyandera  bayi yg dilahirkan karena orang tuanya tak sanggup membayar  biaya melahirkan . Rakyat itu telah banyak menderita dan berkorban sudah menjadi kewajiban negara untuk menanggungnya seperti  yg diterakan dalam konstitusi .