Jokowi Bikin Para Menteri Terpelongo

Desi Angriani - 21 Mei 2014 15:02 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Pesona Joko Widodo ternyata mampu membuat para menteri terpelongo. Gubernur DKI Jakarta ini bicara visi misi di depan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perekonomian Chairul Tanjung dan Gubernur BI Agus Martowardoyo saat menghadiri Rakornas V Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2014.

Jokowi mengatakan komunikasi menjadi masalah utama antara pemerintah pusat dengan daerah. Selama ini, kata dia, komunikasi yang terjalin antara keduanya sangat kurang, sehingga berimbas pada stabilitas harga di tiap daerah.

"Pengalaman yang kita lihat di lapangan, hanya masalah komunikasi antara pusat dengan Gubernur dan Wali Kota, komunikasi ini harus rutin setiap bulan," ucapnya di hadapan para menteri dan ratusan hadirin di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).

Mengenakan batik lengan panjang bercorak cokelat, Jokowi dengan mantap berbicara di depan podium. Banyak para tamu berdecak kagum terutama saat bicara soal pengurangan jumlah impor. Jokowi menyebut Pemrov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Pemrov Sulawesi Selatan, Lampung dan NTT.

"Kemarin saya main ke Sulsel, ada surplus beras 2,6 juta ton. Detik itu juga saya tanda tangan dengan Gubernur Sulsel dan berasnya langsung dikirim ke Jakarta. Ketakutan saya jika tidak distok dari Sulsel, nanti diisi beras impor. Saya ingin mencegahnya, walaupun saat beras sudah datang, Jakarta masih ngutang. Di Lampung juga buah dan sayur melimpah, untuk apa kita impor," beber Mantan Wali Kota Surakarta ini.

Mendengar itu, Gamawan Fauzi tampak serius sambil menopangkan tangan di dagunya. Sementara Chairul Tanjung terlihat mengangguk-angguk sembari tersenyum.

Gamawan mengatakan kerja sama antardaerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus ditiru oleh provinsi dan daerah lainnya.

"Kerja sama yang dilakukan Pak Jokowi kemarin dengan pemprov Sulsel bagus sekali. Jakarta kekurangan beras, Sulses kelebihan beras. Memang harus seperti itu, satu daerah kekurangan namun ada satu daerah yang kelebihan, saling melengkapi," papar Gamawan.

Sementara untuk memudahkan kerjasama antardaerah, lanjut Jokowi, dibutuhkan infrastruktur laut yang memadai, seperti pembangunan tol laut di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Jokowi mengatakan ini bertujuan agar biaya kirim lebih murah.

"Harus dibangun biar biaya kirim murah. Masak biaya kirim dari Jawa ke Eropa lebih murah daripada ke Papua. Di Belawan, Papua, ada deep seaport, tiap hari ada kapal besar, saya yakin harga semen di Jawa Rp50 Ribu di Papua juga sama, biar keadilan merata. Kemudian di NTT, 40 Ribu sapi bisa sebenarnya sekali angkut, tapi kapal kita cuma 200 sekali angkut," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya mengatakan  pemikiran Jokowi ini patut untuk diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Saya setuju dengan pemikiran Pak Jokowi, agar harga di Jawa sama di Papua," katanya. (BOB)

Disukai Partai Kongsi dan Kiai, JK Jadi Cawapres

SELASA, 20 MEI 2014 | 07:48 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memilih Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi setelah mendengar masukan dari mitra koalisi pengusung Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Achmad Basarah mengatakan semua partai koalisi dan tokoh agama yang ditemui Jokowi mengajukan satu nama: Jusuf Kalla.

"Setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk mendengarkan dan membaca pandangan dari internal partai, ketua umum partai pengusung, dan Jokowi. JK, inisial Jusuf Kalla, adalah kandidat yang namanya direkomendasikan oleh semua partai pengusung Jokowi dan juga tokoh-tokoh agama yang ditemui Jokowi," katanya kepada Tempo di Jakarta, Senin, 19 Mei 2014. (Baca: Dukung Jokowi, Projo Tak Puas Jusuf Kalla Cawapres)

Ia mengatakan keputusan memilih JK baru dilakukan kemarin malam, Ahad, 18 Mei 2014. JK, kata dia, dipilih karena dinilai berpengalaman dalam pemerintahan. Selain itu, hasil survei internal partai juga menunjukkan angka tertinggi jika JK dipasangkan dengan Jokowi. "Kiai-kiai NU banyak yang merekomendasikan JK. Jokowi dan JK sudah saling mendukung sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI tahun 2012," ucap Basarah.

Menurut dia, keputusan memilih JK juga diambil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meskipun kalangan internal partai mengusung Puan Maharani. "Megawati juga telah membuktikan sekali lagi kenegarawanannya dengan tidak mengabulkan usulan dari internal agar Puan menjadi cawapres," katanya.

Ketua PDIP Puan Maharani yang juga putri Megawati, Basarah menjelaskan, juga dapat menerima keputusan Ketua Umum PDIP dan langsung memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK. (Baca: Almisbat: JK Ganggu Jokowi, Kami Hajar)

Basarah mengatakui bahwa beberapa nama, seperti Abraham Samad, Mahfud Md., dan Ryamizard Ryacudu punya pendukung sendiri di kalangan internal dan eksternal PDIP, termasuk dari Jokowi. Namun, pada akhirnya Jokowi memilih satu nama dari kandidat-kandidat terbaik itu.

ANANDA TERESIA

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto mengakui elektabilitas atau tingkat keterpilihan partainya meningkat sejak menggandeng Hary Tanoesudibjo (HT) menjadi Calon Wakil Presiden. 

"Sangat sekali. Jadi karena mungkin (partai lain) belum ada yang punya pasangan. Pasangan saya dengan Pak HT, dalam dua bulan terakhir tingkat elektabilitas dan popularitasnya keduanya naik,"ujar Wiranto saat ditemui usai menghadiri acara Halal Bihalal Partai Golkar di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2013).

Menurut Wiranto, peranan media juga menjadi salah satu faktor yang mendukung kenaikan elektabilitas dan popularitas partai bernomor urut 10 itu . Media televisi disebut sangat berperan meningkatkan elektabilitas, lantaran  mayoritas masyarakat Indonesia lebih memilih melihat televisi dibanding membaca untuk mendapat informasi. 

"Ya media, terutama media televisi. Karena masyarakat kita itu melihat sesuatu (televisi)lebih enak ketimbang membaca. Ini mungkin salah satunya, media televisi itu yang mungkin menaikan tingkat popularitas WIN-HT ini,"paparnya.
(crl)

Dua tokoh senior

                     

                                    Mungkinkah mereka bersatu dalam Pemilu 2014 ?

Anas masih Kokoh

Mantan Ketum Demokrat ini sekarang tetap tegar menghadapi kasus yang menimpanya. Meskipun banyak hujatan dan kritik yang ditimpakan pada dirinya , dia berlaku tenang tak kelihatan gugup . Publik sekarang menunggu langkah besar apa yang akan dilakukannya .Kelihatannya dia merupakan tokoh muda yang sangat potensial .

Nama-nama Besar Siap Pimpin Partai Nasdem

Sabtu, 10 November 2012 | 23:32

Ilustrasi bendera NasDem (sumber: Antara)

Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya pada Januari 2013 mulai mengemuka.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berencana melaksanakan konvensi nasional guna membentuk kepengurusan baru, pasca selesainya urusan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suasana partai itu pun kian dinamis dengan beredarnya sejumlah nama baru yang disebut bakal memimpin Nasdem.

Konvensi dipilih karena dianggap sebagai cara demokratis untuk menentukan kepemimpinan nasional di partai itu. Menurut salah satu sumber yang menolak disebut namanya di internal Nasdem itu, suasana di partai itu mulai dinamis. Semua meyakini bahwa di dalam konvensi akan digodok sosok yang tepat untuk memimpin Partai Nasdem.

Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya digelar pada Januari 2013 mulai mengemuka.

"Diprediksi akan ada persaingan ketat perebutan pimpinan tertinggi di Partai Nasdem. Ini akan memanas," kata sang narasumber, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/11).

Menurut sumber tersebut, sejauh ini ada beberapa nama yang akan digulirkan sebagai calon Ketua Umum (Ketum). Salah satu calon terkuat adalah Surya Paloh, yang tak lain adalah pendiri Nasdem.

Sementara, dari kabar yang didapat, struktur kepemimpinan di daerah, serta posisi Sekjen dan Wasekjen, juga akan dibongkar dengan memunculkan muka-muka baru. Di antara mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, yang tercatat baru bergabung di Partai Nasdem. Kemungkinan dia diarahkan untuk menjadi Wakil Ketua DPP Partai Nasdem. Sebelumnya Rachmawati berpolitik di Partai Pelopor.

Selanjutnya, beredar pula nama Victor Laiskodat yang dulunya adalah kader Golkar, yang disiapkan sebagai Wasekjen. Untuk kursi Sekjen, sang narasumber menyebutkan sejumlah nama akan digaungkan, antara lain yakni Siswono Yudhohusodo, Tedjo Edhy Purdijatno, Ferry Mursidan Baldan, serta Soleh Sholahuddin.

Siswono saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Sementara Tedjo Edhy Purdijatno mantan KSAL yang kini Ketua DPW Nasdem Jawa Timur. Ferry Mursyidan mantan kader Golkar yang kini di kepengurusan Partai Nasdem. Sedangkan Soleh Sholahuddin adalah mantan Menteri Pertanian dan akademisi dari Lampung.

Lebih jauh, disebutkan pula bahwa proses konvensi akan semakin menghangat, karena keterlibatan sejumlah nama besar di jagat politik nasional. Mereka antara lain adalah mantan Cagub DKI Jakarta Hendardji Supanji, Hamdan Zoelva Lindan, serta Lalu Sudarmaji.

Tedjo Edy Purdijatno pernah tercatat pendiri ormas Nasdem, Surya Paloh, memang akan mengambil alih kepemimpinan puncak Partai Nasdem. Sejauh ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi soal kebenaran kabar yang beredar tersebut.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Murizal Hamzah

Penonaktifan Santy Sastra Disesalkan

Denpasar (Metrobali.com)-
Keputusan Nasdem untuk menonaktifkan Putu Suprapti Santy Sastra dari jabatan Ketua Garda Wanita (Garnita) Malahayati Nasdem Bali, mendapat reaksi keras dari banyak kalangan. Salah satunya dari Ketua KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Bali DAP Sri Wigunawati.
”Kita sangat sesalkan hal ini. Ini menjadi bukti, bahwa partai politik belum ramah terhadap perempuan,” ungkap Sri, di Denpasar, Selasa (31/7). ”Ini juga menjadi gambaran bahwa partai justru mengajarkan kepada kita perempuan untuk melakukan cara-cara illegal, termasuk dalam melakukan penjegalan terhadap perempuan,” imbuhnya.
Sri pun berkomitmen untuk melakukan advokasi dalam kasus yang dialami Santy Sastra. Di samping itu, pihaknya juga membangun komunikasi dengan petinggi Partai Nasdem. Harapannya, persoalan ini dapat dijembatani. Apalagi, Santy Sastra masih memegang SK (Surat Keputusan) yang sah sebagai pimpinan Garnita Malahayati Nasdem Bali.
”Saya tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Tetapi saya melakukan ini, karena Santy Sastra masih pegang SK secara sah. Tidak ada istilah Musda ataupun Musdalub, namun diganti begitu saja. Ini seperti permainan jadinya, dan sangat kita sesalkan,” tegas Sri, yang juga mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali.
Yang membuat Sri gerah, apa yang dialami Santy Sastra justru terjadi ketika pihaknya sedang memperjuangkan kader-kader perempuan yang memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni di masing-masing partai. KPPI bahkan juga telah melakukan audiensi dengan pimpinan partai politik di Bali, untuk meminta komitmen mereka terkait keberadaan kader perempuan.
”Ketika kita melakukan evaluasi terhadap kerja KPPI sejak Februari, kita roadshow ke partai politik untuk meminta komitmen pimpinan partai politik di Bali. Kita berharap kondisi kemarin yang terjadi di Golkar, tidak terjadi lagi di partai lain. Namun ternyata itu belum berhasil. Saya melihat bahwa tidak ada political will dari masing-masing partai politik,” tandasnya.
KPPI bahka juga sudah melakukan audiensi dengan Partai Nasdem. ”Saya punya catatan, apa yang menjadi komitmen Partai Nasdem saat KPPI melakukan audiensi. Karena itu saya menjadi sangat prihatin dengan apa yang terjadi saat ini,” tutur Sri.
Dengan kondisi seperti ini, kata dia, KPPI berkomitmen untuk bersama-sama dengan Santy Sastra memperjuangkan haknya. ”Kita tidak akan lakukan pembelaan secara membabi buta. Tetapi kita melihat, ada permainan yang tidak cantik, dan cara-caranya juga tidak prosedural,” jelas Sri. BOB-MB

34 Parpol Tak Lolos Verifikasi, Ical Salahkan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses verifikasi partai politik (parpol) yang berujung pada polemik. Menurut Ical, demikan Aburizal akrab disapa, syarat verifikasi yang ditetapkan KPU terlalu berat.
"Parpol dan KPU itu bisa diibaratkan seorang guru kalau muridnya sebanyak 34 tidak ada yang lolos itu salah siapa? Hanya satu yang salah yaitu gurunya," kata Ical di DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta, Sabtu (13/10/2012).
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu KPU mengumumkan hasil verifikasi tahap pertama. Hasilnya, KPU menyatakan belum ada parpol yang memenuhi syarat verifikasi. Sebanyak 34 parpol yang menjalani tahapan verifikasi terganjal dalam kelengkapan dokumen parpol.
Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 29 Agustus 2012, seluruh parpol harus menjalani proses verifikasi, baik parpol yang telah memiliki wakil di parlemen maupun parpol baru. Jika tak lolos verifikasi, parpol terancam tidak bisa ikut pemilu.
"Bagaimanapun parpol harus lolos verifikasi. Golkar sendiri sudah siap untuk lolos," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, setidaknya ada lima dokumen yang mengganjal partai politik dalam tahap pertama verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilihan umum 2014. Verifikasi administrasi tahap pertama digelar sejak 11 Agustus sampai 6 Oktober 2012. KPU memberikan waktu melakukan perbaikan untuk para parpol itu dari 9 sampai 15 Oktober 2012.
Menyusul hasil verifikasi tahap pertama, tujuh parpol melayangkan gugatan uji materi atas Pasal 15, 16 dan 17 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (12/10/2012). Pelaksanaan tiga pasal UU pemilu yang mengatur tentang syarat dan waktu verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bermasalah oleh tujuh parpol tersebut.
Ketujuh parpol itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS),Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), dan Partai Buruh (PB). Ketujuh partai itu menilai syarat verifikasi sangat berat dan rumit tapi waktunya sangat singkat.

 

Editor :

Heru Margianto

Pengembangan organisasi

Pengembangan organisasi from Even Nainggolan

Pelita Hati - NasDem rekrut caleg secara terbuka

WASPADA ONLINEl

JAKARTA - Partai NasDem mulai menyiapkan langkah-langkah untuk merekrut calon annggota legislatif. Hal itu dilakukan agar Partai NasDem memiliki cukup waktu, karena proses rekrutmen adalah salah satu fungsi penting Parpol dalam membenahi neegeri ini.

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan pers yang diterima wartawan, hari ini.

"NasDem ingin proses rekrutmen yang diberi kewenangan kepada kepada Parpol tidak dipersepsi dan dipahami sekedar untuk menempatkan figur kenalan, punya hubungan, bahkan figur yang hanya mampu memberi imbalan pada pengurus partai untuk menjadi caleg," tegas Ferry.

Apa yang terjadi di Pemilu Kada DKI Jakarta dengan kemenangan Joko Widodo, ujar Ferry, seharusnya menyadarkan dan mengajarkan partai politik yang ada bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. "Karenanya, Partai NasDem dalam melakukan rekrutmen calon untuk mengisi

lembaga Legislatif dan untuk menemukan figur2 berkualitas dan berintegritas ditempuh dengan mekanisme terbuka, talent scouting dan yang nondiskriminatif," jelasnya.

Mekanisme terbuka, imbuh Ferry, ditempuh karena Partai NasDem tidak ingin keberadaan partai justru menjadi penghalang bagi bergabungnya anak-anak negeri yang berkualitas. Mekanisme perekrutan juga tidak boleh menjadikan terciptanya eksklusifisme dalam proses perekrutan.

Pola talent scoutingdilakukan untuk menegaskan besarnya keinginan Partai NasDem untuk menemukan figur berkualitasn dan berintergritas. Adapun mekanisme nondiskriminasi bertujuan untuk memunculkans emangat terbiasa dan mau menerima keberagaman yang ada.

"Sebagai partai yang mengusung tag-line Perubahan maka NasDem memulai pada dirinya untuk tidak membiarkan keberagaman dan keberbedaan menjadi sekat politik yang dikembangkan. Bagi NasDem, perbedaan ras, suku, agama, latar belakang sosial dan pendidikan bukanlah sesuatu yang harus didikotomikan apalagi dibenturkan," pungkasnya.
(dat18/mediaindonesia)

Pelita Hati - NASDEM: Pilkada itu baik tapi sisakan kelemahan

JAKARTA—Partai Nasdem menilai pemilihan kepala daerah (pilkada)secara langsung harus tetap dipertahankan meski masih ada kelemahan, namun partai politik juga harus serius melakukan pembenahan agar tetap mendapat kepercayaan publik. Sekretaris Majelis Nasional Partai NasDem Partai NasDem, Jeffrie Geovanie mengatakan hingga saat ini pilkada langsung tetap menjadi pilihan terbaik. Pasalnya, sistem pemilihan tersebut telah mewakili kepentingan dan suara suara ril dari rakyat. "Sebagai parpol, NasDem sampai saat ini tetap mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung. Ini merupakan pilihan terbaik dari pilihan buruk yang ada saat ini," ujarnya, Minggu (23/9). Nasdem, ujar Jeffrie juga tidak sepakat bila pemilukada kembali menggunakan regulasi lama yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan agar pilkada langsung dihentikan dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, saat ini MPR tengah membahas usulan agar pilkada diserahkan ke DPRD masing-masing daerah dan bisa saja setiap daerah memiliki mekanisme pilkada yang beragam pula. Dia mengemukakan pilkada di Aceh, Yogyakarta dan Papua tidak harus sama seperti pilkada di sejumlah daerah lain. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama dalam sidang Komisi Bathsul Masail Munas NU, juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan pilkada langsung. Alasannya, pilkada langsung lebih banyak kerugiannya dibandingkan manfaatnya. Menurut Jeffire, pembenahan partai politik diperlukan agar partai politik tersebut menjadi sehat. Partai yang sehat, ujarnya, memiliki kader-kader yang punya dedikasi dan integritas sekaligus elektabilitas yang baik. Selain itu, partai politik harus bisa mendidik kader-kader muda agar terjadi regenerasi kualitas pemimpin. Selain partai membenahi diri, Jeffrie juga menekankan agar proses seleksi atau verifikasi partai politik di KPU Pusat harus serius, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Menurut Jeffrie, NasDem sendiri menghormati usulan dan ajakan ulama mengingat banyak konsekuensi negatif dari pilkada langsung. Terutama karena memakan biaya politik yang banyak dan menciptakan konflik sosial. Namun, menurutnya, pilkada langsung merupakan pilihan tepat karena asas langsung , umum, bebas, rahasia (luber) tercakup dan merepresentasikan pilihan ril dari rakyat sendiri. Sebelumnya Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, memang secara kasat mata akan mudah menuduh bahwa pilkada langsung itu merusak. Hal itu, ujarnya, terbukti ketika sering muncul aksi anarkis dan politik uang. Namun, pilkada langsung tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjadikan masyarakat beradab. Menurutnya, politik uang dan aksi kekerasan adalah efek samping, bukan sesuatu yang inheren dalam pilkada langsung itu. Karena hanya efek samping maka praktik itu dapat diselesaikan dengan cara-cara lain, tanpa membuang unsur berdemokrasi. (Faa)

Rachmawati Soekarnoputri Resmi Gabung Partai NasDem

 

Rachmawati Soekarnoputri

Bandung Rachmawati Soekarnoputri, anak Proklamator RI Soekarno, menyatakan diri bergabung ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Adik dari Megawati Soekarnoputri ini menyatakan mempunyai visi misi sama dengan partai yang dipelopori Surya Paloh tersebut.

Bergabungnya Rachmawati pertama kali diungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Patrice Rio Capella saat memberikan sambutannya dalam acara Pelantikan DPD, DPC dan DPRt di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Minggu (16/9/2012).

"Ada kabar gembira. Hadir di tengah kita semua, Rachmawati Soekarnoputri hari ini resmi bergabung dengan Partai NasDem," ujar Patrice.

Kabar tersebut disambuh riuh tepuk tangak dan sorak ribuan kader NasDem yang memenuhi Sabuga.

Ia berharap, masuknya Rachmawati dapat menjadi suplemen gerakan perubahan di Partai NasDem.

"Kita akan terus menambah barisan nasionalis untuk bergabung dan membesarkan Partai NasDem," katanya.

Sementara itu, saat didaulat memberikan pidato, Rachmawati terlihat terharu dengan sambutan ribuan kader NasDem. Bahkan beberapa kali ia terdengar tak bisa meneruskan kata-katanya.

"Saya terharu," ucap Rachmawati sambil menahan suaranya saat mendengar namanya disebut-sebut para kader.

Waktu sesi pidato, Rachmawati mengungkapkan alasan mengapa mau bergabung dengan Partai NasDem.

"Awalnya saudara saya Surya Paloh yang meminta saya bergabung dengan NasDem. Saya tadinya berkontempelasi, saya ini dulunya nonpartisan. Apa saya tetap jadi nonpartisan. Tapi karena saya tahu sahabat saya punya visi misi yang sama. Akhirnya saya pun bergabung," jelasnya.

Sebagai anak proklamator, sambung Rachmawati, dirinya memiliki tugas meneruskan perjuangan ayahnya guna membangun bangsa.

"Saya selalu mengatakan bahwa saya ini tidak cukup hanya sebagai anak biologis Soekarno, saya juga harus jadi anak ideologi Bung Karno. Saya harus bermanfaat sebagai pembangun bangsa," kata Rachmawati.

Dia menambahkan, di Kota Bandung ini ayahnya menemukan basic ideologi Pancasila, sehingga diharapkan Bandung juga menjadi awal yang baik bagi Partai NasDem.

"Saya akan ikut berjuang untuk ikut memenangkan Partai Nasdem sebagai satu-satunya pemenang (pemilu) di 2014," tutupnya.

(tya/rmd)

Browser anda tidak mendukung iFrame

Ical Tak Khawatir Politikus Golkar Dibajak Nasdem (Lagi)

Nikky Sirait

Aburizal Bakrie sempat gerah dengan keberadaan Partai Nasional Demokrat. (Jaringnews)

Satu hal yang membuat Ical yakin Golkar tetap akan solid: ideologi yang kuat.
JAKARTA, Jaringnews.com - Geliat Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang gencar merekrut kader potensial dari partai lain dengan tawaran menggiurkan, tak bikin Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical khawatir. Ical beralasan, Golkar dihuni begitu banyak politikus mumpuni, sehingga kepergian satu-dua kader tak akan begitu mempengaruhi.

"Banyak sekali lapisan kader Golkar di berbagai daerah. Satu kader pindah, ada kader yang lain. Banyak stok, karena itu saya tidak khawatir," ujar dia, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (28/7).

Satu hal yang membuat Ical yakin Golkar tetap akan solid: ideologi yang kuat. Ideologi ini, kata dia, sedari dulu telah ditempa dengan baik dan membuat keutuhan partai tetap terjaga.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Ferry Mursyidan Baldan mengklarifikasi jumlah kader partai lain yang kini masuk ke partainya. Kini total ada 137 kader, bukan 37 seperti yang diberitakan.

"Bukan sebanyak 37 orang, tapi ada 137 orang anggota DPR dan politisi yang berkomunikasi, ingin masuk Partai Nasdem," ujar dia--yang sebelumnya merupakan kader Golkar--di Jakarta, Kamis (26/7) lalu.
Selain Ferry, Jeffrie Geovani, yang semula berbaju Golkar, kini menjadi kader Nasdem. Surya Paloh, yang sempat bersaing dengan Ical memperebutkan kursi ketua umum Golkar di tahun 2009 lalu. Dikalahkan Ical, Surya Paloh berkonsentrasi di organisasi masyarakat (ormas) Nasdem. Pada tanggal 7 September 2011 lalu, Surya Paloh memutuskan mundur dari Golkar.
(Nky / Nky)

Belum Juga Jadi Peserta Pemilu, Nasdem Sudah Ambil Dana Bansos

Novel Martinus Sinaga

Pawai Partai Nasional Demokrat. (Antara/Jaringnews)

Nasdem menggunakan anggaran pemerintah untuk keperluan organisasinya.
JAKARTA, Jaringnews.com - Meskipun partai baru Nasional Demokrat (Nasdem) belum terdaftar sebagai peserta pemilu dan belum dinyatakan lolos sebagai partai peserta pemilu untuk 2014, namun partai berlambang burung elang ini telah mengambil dan menggunakan dana pemerintah (dana bantuan sosial) dalam menjalankan roda organisasinya.

Begitulah fakta yang terungkap dari salah satu daerah kabupaten di negeri ini yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu.

Demikian disampaikan salah satu Anggota Dewan Perwalilan Rakyat Daerah (DPRD) Rejang Lebong, Erfensi, SH usai mengadukan indikasi penyalahgunaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010-2012 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (20/9).

"Belum jadi peserta pemilu aja, Nasdem sudah ambil anggaran Bansos di Kabupaten kami," kecamnya.

Dari rekapan pengeluaran kegiatan bansos, ia menuturkan bahwa sedikitnya di tahun 2011, sedikitnya sudah 2 (dua) kali Nasdem menggunakan anggaran pemerintah untuk keperluan organisasinya.

"02 Maret 2011 Nasdem mendapat bantuan dana bansos untuk Deklarasi Nasdem sekitar 20 juta, 05 Juli 2011 Nasdem mendapat bantuan dana bansos untuk verifikasi internal Partai Nasdem," terangnya.

Menurutnya, dana bansos untuk Partai sewajarnya tidak bisa didapatkan oleh partai nasdem karena belum pernah menjadi peserta pemilu.

"Belum juga menjadi peserta pemilu, nasdem telah menambil dana bansos di daerah kami bagaimana di daerah-daerah lainnya,"tandasnya.
(Nvl / Deb)

Arti Penting Kampanye Politik

Kamis, 30 Agustus 2012 02:31
Pada saat ini, marketing politik semakin memegang peranan penting dalam pemil­ihan umum (pemilu). Akibat­nya yang lebih menonjol saat ini yaitu politik ‘kemasan’. Sistem dan budaya politik seperti ini akan meng­un­tungkan bagi pihak-pihak yang memiliki kemampuan besar, terutama biaya dalam membangun pencitraan. Dari jauh hari, banyak calon kon­tes­tan Pemilu membayar konsultan atau merekrut orang-orang yang ahli dalam politik untuk menyusun stra­tegi dan skenario yang efektif memenangkan pemilu.
Kampanye politik meru­pakan bagian penting dalam marketing politik. Di samping kampanye resmi yang diatur undang-undang, sebelum pe­milu bahkan sudah ada pema­sangan atribut-atribut partai atau gambar-gambar per­orangan yang bisa dianggap sebagai kampanye terse­lubung.
Jika merujuk pada Un­dang-Undang No. 8 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kampanye yaitu kegiatan-kegiatan penyampaian visi, misi, dan program pada wak­tu tahapan kampanye Pemilu. Dalam Undang-undang ini, selain waktu, diatur juga soal materi kampanye, metode kampanye, larangan dalam kampanye dan sanksi atas pelanggaran kampanye, yang semua itu nantinya akan diatur secara lebih teknis dalam peraturan-peraturan KPU. Permasalahannya, untuk kegiatan-kegiatan di luar tahapan, penyelenggara Pe­milu biasanya tidak bisa meng­ambil tindakan atau mem­berikan sanksi terhadap pih­ak-pihak, baik partai politik maupun orang-per-orang yang melakukan kampanye di luar yang telah diatur dalam Undang-undang.
Kampanye-kampanye atau kegiatan berbentuk kampanye melalui media dan pema­sangan atribut ini telah terlalu banyak memenuhi ruang-ruang dan kehidupan kita. Intensitas kegiatan berbentuk kampanye semakin meningkat masa liburan dan hari besar kea­gamaan. Di Sumatera Barat khususnya  di masa hari raya idhul fitri begitu banyak terpasang baliho dan spanduk-spanduk yang menampilkan gambar-gambar, ucapan-ucapan selamat hari raya dan lain-lain oleh penggiat-peng­giat politik. Masyarakat seperti dipaksa dan didoktrin habis-habisan oleh berbagai kekuatan politik atau pihak yang akan maju dalam Pe­milu dan pemilihan kepala daerah. Iklan-iklan yang dire­ka sedemikian rupa  serta janji-janji yang diucapkan setiap saat dipertontonkan dan diperdengarkan.
Selama ini, tahapan Pe­milu yang paling menjadi perhatian yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Fokus perhatian seluruh stakeholders politik dan Pemilu yang hanya tertuju pada kalah-menang seringkali menyebabkan ku­rang­nya perhatian dan pema­haman akan pentingnya taha­pan-tahapan lainnya dalam pemilu, terutama persoalan kampanye yang baik dan berkualitas.
Dalam pasal 77, UU No. 8 Tahun 2012 dinyatakan kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan po­litik masyarakat dan dilak­sanakan secara ber­tang­gungjawab. Makna dari ber­tanggungjawab berarti kam­panye dilak­sana­kan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Atau bisa juga ber­makna setiap janji dalam kampanye benar-benar harus dapat diper­tanggungjawabkan nantinya setelah memperoleh jabatan atau kekuasaan.
Sebagaimana pengertian dari kampanye yang meru­pakan tahapan penyampaian visi, misi dan program-prog­ram kontestan pemilu, pada masa kampanye-lah kon­testan pemilu berkomunikasi dengan masyarakat atau calon pemilih. Namun, apakah kampanye dengan berbagai janji yang disampaikan pada pemilu dan pemilihan kepala daerah kini sudah benar-benar dilakukan dengan jujur? Wa­lau­pun para kontestan pemilu sedang berlomba menduduki jabatan, sudah seharusnya tetap benar-benar tulus untuk membuat perbaikan di masa datang. Persoalan kejujuran adalah permasalahan integ­ritas dari para kontestan itu sendiri. Tak jarang kontestan Pemilu yang dulu telah dipilih oleh masyarakat akhirnya dihujat akibat janji tak berse­suaian dengan kenyataan setelah menjabat. Kenyataan ini, lama-kelamaan akan memperdalam jurang keti­dakpercayaan antara masya­rakat dan elit politik di negara kita.
Menurut Firmanzah da­lam buku Persaingan, Legi­timasi Kekuasaan, dan Mar­keting Politik: Pembelajaran Politik 2009 (2010), kepen­tingan kampanye politik para kontestan baik parpol atau­pun perorangan masih se­batas “yang penting terpilih, soal bagaimana caranya itu bela­kangan”. Kampanye politik yang dipahami de­mikian pada akhirnya tidak diikuti dengan konsistensi para politisi untuk menjaga kontinuitas.
Tahapan kampanye tanpa pemahaman yang baik dari kontestan ataupun ma­sya­rakat hanya akan terlihat seperti pesta umbul-umbul, baliho, spanduk, poster, stiker dengan berbagai slogan dan janji-janji kampanye. Semua atribut kampanye ini begitu banyak bertebaran di waktu masa pemilu dan pemilihan kepala daerah. Bahkan dalam bentuk kalender, souvenir dan bentuk lainnyamasuk sampai ke rumah-rumah warga. Be­lum lagi kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah yang memenuhi media tele­visi. Kontestan  pemilu atau calon-calon kepala daerah yang rata-rata kini memiliki uang tak tanggung-tanggung mem­bayar TV, lengkap dengan artis-artisnya. Media inter­netpun tak luput dijadikan media kampanye para kon­testan pemilu.
Tujuan dari penggunaan berbagai media­terse­but­ten­tunya agar kontestan pemilu atau pasangan calon kepala daerah dikenali dan mendapat simpati masyarakat yang akan memilih. Namun tidak jarang juga para kontestan pemilu melanggar aturan atau ketentuan kampanye. Pada saat masa kampanye sering­kali ditemukan atribut-atribut menempel dan tergantung di pohon-pohon pelindung, fasi­litas-fasilitas umum dan kadang-kadang yang lebih merisaukan masyarakat ten­tunya setelah kampanye atri­but itu tidak dibersihkan lagi.
Memperhatikan feno­mena kampanye dan mar­keting politik seperti gam­baran di atas, perlu rasanya perbaikan kualitas dan metode kam­panye. Perbaikan ini tentu akan melibatkan stakeholders pemilu dan pemilihan kepala daerah, seperti KPU, partai politik dan juga masyarakat.
KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah dapat memanfaatkan ruang yang diberikan undang-undang untuk mengemas kampanye yang lebih dialogis dan juga terarah agar tujuan tahapan kampanye untuk penyampaian visi, misi dan program betul-betul bisa terlaksana serta bisa berjalan tertib.
Harapannya, jika me­mung­kinkan secara anggaran dan teknis, kampanye Pemilu legislatif ke depan dilak­sanakan oleh KPU seperti  debat presiden atau kepala daerah, dimana wakil-wakil partai peserta Pemilu bisa menyampaikan visi, misi dan program mereka dalam se­buah forum debat. Dengan begitu penjelasan pokok-pokok gagasan tentang pem­ba­ngu­nan dan arah ke­hi­dupan ber­bangsa dan ber­negara oleh wakil-wakil partai diharapkan betul-betul dipahami oleh masyarakat yang kemudian berpengaruh pada pilihan mereka na­ntinya.
Partai politik, calon legis­latif dan calon kepala daerah juga diharapkan memiliki itikad baik pada saat kam­panye Pemilu dengan me­nyampaikan hal-hal yang sungguh-sungguh akan mereka perjuangkan, bukan sekedar janji palsu dan klise. Pe­nyampaian visi, misi dan program partai politik atau kontestan dalam setiap Pe­milu hendaknya betul-betul bisa diukur dan terukur. Tanpa kejelasan platform atau visi, misi dan program ma­sing-masing partai atau kon­testan pemilu, masyarakat atau kelompok masyarakat sipil akan kesulitan mela­kukan evaluasi terhadap pemerintahan yang ada. D­a­lam kaitan inilah tang­gun­g­jawab partai politik, khu­susnya, memberikan pen­didikan politik yang baik kepada masyarakat.
Masyarakat sebagai pi­hak yang menjadi sasaran dari kampanye dan mar­keting politik juga dituntut untuk bersikap kritis. Ma­syarakat yang kritis tentu bisa mem­berikan penilaian yang ob­jektif terhadap visi, misi dan program kontestan pemilu.

SONDRI DT KAYO
(Ketua KPU Tanah Datar)

FlashMob Jakarta Baru

Jokowi Basuki

Menganiaya, Ketua NasDem Banten Diadili

SERANG (Pos Kota) – Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Banten, Sam Rahmat, dituntut delapan bulan penjara dengan setahun masa percobaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Zulkifli, SH, di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (6/9).
Polisitisi yang juga pengusaha ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap empat orang perusak baliho pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten WH-Irna.
Hal tersebut terungkap dalam sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Lian Henry Sibarani, SH, dengan JPU Zulkifli, SH, dari Kejari Cilegon. Sebelumnya, sidang tuntutan sedianya digelar pekan lalu namun ditunda karena jaksa belum siap.
Dalam tuntutannya, Zulkifli, SH, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar hukum sebagaimana diatur diancam dalam pasal  351 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti melakukan penganiayaan. Oleh karena itu kami meminta kepada majelis hakim agar mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan dengan masa percobaan selama satu tahun,” ujar Zulkifli, SH.

Sam Rahmat, Ketua Nasdem Provinsi Banten , saat diadili atas kasus penganiayaan yang dilakukannya di PN Serang (Haryono)
Dalam pertimbangannya, JPU menyebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban  menderita luka-luka.
Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan terdakwa dengan para korban telah berdamai secara tertulis.
Usai pembacaan tuntutan, Sam Rahmat menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan. “Saya akan sampaikan pembelaan pak hakim,” tuturnya.
Seusai persidangan, Sam Rahmat menilai, kasus tersebut lebih kuat ke arah motif politis dari pada hukumnya. Pasalnya, lanjut Dia, sejak awal sudah ada perdamaian antaranya dirinya dengan korban. Akan tetapi perkara tersebut tetap diproses hingga persidangan.
“Kalau saya nilai ini lebih kuat motif politisnya. Kan sudah ada perdamaian. Tapi tidak apa-apa, pekan depan saya akan sampaikan pembelaan,” ujarnya.
Untuk diketahui, orang nomor satu di Partai NasDem Banten itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap empat orang perusak baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, WH-Irna pada sebelum masa kampanye Pilgub 2011 lalu.
Sam Rahmat tidak dilakukan penahanan oleh penyidik Polda, Kejati Banten, maupun Kejari Cilegon, dengan pertimbangan perbuatan tersangka masuk dalam kategori penganiayaan ringan yang ancaman hukumannya dibawah lima tahun penjara. (haryono/dms)

Partai Nasdem

Mampukah Partai Nasdem melahirkan kader yang berintegritas dan berkapasitas ?
Ini pertanyaan penting sekarang yang perlu dijawab oleh Nasdem , setelah simpang siurnya berita
pencarian caleg Nasdem mereda .Nasdem dalam berita tersebut ditud

ing melakukan pembajakkan kader parpol lain .
Nasdem dituduh melembagakan money politik . Nasdem mengandalkan dan mencari calegnya dari external untuk menghadapi pemilu 2014 nanti .
Untuk menangkis tuduhan itu tiada jalan lain Nasdem harus segera jawab dengan melakukan rekruitmen politik
sendiri dan melakukan pendidikan politik yang diperlukan . Waktu masih ada segeralah lakukan itu . Hidup Nasdem .... Hidup Restorasi . Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433 H, Mohon maaf lahir bathin .

NasDem Siap Usung JK sebagai Calon Presiden

JAKARTA--MICOM: Partai NasDem siap menerima Jusuf Kalla apabila partai politik lain mencoba menyia-nyiakan eksistensi mantan Wakil Presiden itu dalam Pemilu 2014.

"NasDem siap menampung Jusuf Kalla sebagai capres dan Nasdem tidak mau berdosa kepada negeri," kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan NasDem Ferry Mursyidan Baldan saat acara berbuka puasa di kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu (5/8) malam.

Ia manyebutkan, JK merupakan salah seorang kader terbaik di negeri ini. "Jadi sangat disayangkan apabila figur seperti JK disia-siakan parpol dan tidak mengusungnya sebagai capres pada Pilpres 2014 mendatang," ujarnya.

Ketua DPP partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga hadir dalam acara tersebut menilai, JK merupakan sosok figur yang unik dan pemikiran barunya kerap membuat Priyo terkejut.

"Saya setuju-setuju saja bila JK maju kembali sebagai capres karena negeri ini butuh sosok seperti JK," ucapnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faizal yang mengatakan sosok JK bukan milik Golkar. "Pak JK bukan saja milik Golkar, bukan juga milik Nasdem tapi juga milik Hanura," terangnya.

Menanggapi yang disampaikan para tamu yang hadir, Kalla hanya mengatakan singkat. "Saya hanya ingin berkarya karena negeri ini butuh pemimpin yang tegas," katanya.

Pada kesempatan lain, salah satu Ketua DPP Golkar yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, secara popularitas dan kepemimpinan, figur Jusuf Kalla jauh berada di atas capres Golkar Aburizal Bakrie. (Che/OL-5)