Satu Kursi Partai Dilego Rp1 Miliar

By Andar -
Untuk Kelas Kota Makassar
MAKASSAR, UPEKS–Anda berminat maju dalam Pilwalkot Makassar? Jika iya, harus berpikir matang. Penyebabnya bukan karena sengitnya persaingan, namun karena besarnya anggaran yang harus disiapkan.
Jika tidak lolos jadi walikota, Anda dipastikan akan bangkrut dan menangis.
Untuk maju di Pilwalkot Makassar, sang calon harus menyiapkan dana paling sedikit Rp30 miliar. Paling banyak Rp90 hingga Rp100 miliar. Biaya itu digunakan untuk pengadaan artribut, biaya tim, konsultan politik hingga membeli partai politik untuk dijadikan kendaraan.
Untuk membeli partai politik, juga tak tanggung-tanggung. Harganya bervariasi, tergantung parpol apa dan bagaimana basis massa parpol tersebut. Jika besar, maka dananya juga harus besar. Namun untuk kelas di Makassar, satu kursi partai politik, biasanya dibeli Rp500 juta hingga Rp1 miliar. Jadi kalau partai A memiliki 6 kursi di DPRD Makassar, maka dia (parpol) harus menerima dana Rp6 miliar dari calon yang akan menjadikan partainya sebagai kendaraan politik.
Itulah pandangan anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Yusuf Gunco, kepada Upeks. Menurutnya, meski dana tidak menjamin kemenangan, namun kecukupan modal politik patut diperhitungkan. Jika ingin memenangkan pertarungan, para kandidat diperkirakan harus menyiapkan dana minimal Rp 30 miliar. Itu minimal.
“Popularitas bukan jaminan, tapi kekuatan modal harus diperhitungkan,” paparnya. Kata dia, biaya sebesar Rp30 miliar digunakan untuk banyak hal, dan ini bukan rahasia umum lagi, untuk bisa bertarung, para kandidat harus memiliki dukungan dari partai politik (parpol), atau biasa disebut dengan istilah perahu. “Bisa dibayangkan, berapa uang yang harus dikeluarkan pasangan kandidat,” paparnya.
Selain itu, calon juga harus menyiapkan anggaran untuk membuat atribut sosialisasi dan kampanye, seperti baliho, baju kaos. Anggarannya tidak sedikit. Menjelang pelaksanaan pemilu, kandidat juga mengundang artis ibu kota atau group band papan atas, ini membutuhkan biaya yang luar biasa. “Tidak heran jika banyak calon walikota yang maju dan kalah akhirnya stres atau gila, karena anggaran yang dihabiskannya cukup besar,” papar Yusuf Gunco.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Dr Firdaus Muhammad, menuturkan angka Rp30 miliar sebenarnya sangat tidak rasional. Jika balon memiliki uang seperti itu, untuk apa lagi maju sebagai walikota. sebab gaji walikota sangat sedikit.
Saat ini, sejumlah calon rata-rata memiliki anggaran pribadi sebanyak Rp1 miliar hingga Rp2 miliar. Jika pun anggaran hingga Rp30 miliar dapat dipastikan ada fanding dari luar. Setiap pengusaha yang membantu calon walikota pasti punya maksud tertentu. Akibatnya, walikota akan menjadi boneka para pemodal.
Selain itu, mahalnya biaya politik terkait pragmatisme di masyarakat, khsusnya di partai politik. Saat ini, parpol cenderung menggunakan istilah mahar untuk memberikan dukungannya. “Pragmatisme masyarakat juga disebabkan kekecewaan terhadap kandidat. Banyak calon yang terpilih, setelah itu tidak ingat dengan rakyatnya lagi.
Jadinya mendingan dapat duit dari memilih,” jelasnya, (25/7).
Kata dia, ada tiga yang harus dibiayai kandidat, yakni biaya promosi, totalnya mencakup 30 persen dari total biaya, ini dimulai dari spanduk, pertemuan dengan warga hingga bantuan-bantuan yang diberikan. Selain itu, belanja politik. Ini terkait dengan partai politik yang akan ditunggangi dan biaya tim sukses.
Bahkan untuk partai non parlemen saja bisa bernilai Rp100 juta. Maka bisa dibayangkan jika memiliki kursi di DPRD. “Semua yang terlibat pasti ingin mendapat keuntungan, walau itu cuma memasang baliho. Ini dimulai dari pengurus kota, kecamatan hingga RT-RW,” paparnya. (mg03/ade)