Kronologis Pemerkosaan TKI oleh Polisi Malaysia

KRONOLOGIS AKHIR MASA KEPEMIMPINAN SOEKARNO

Pustaka SMA 5.0 KRONOLOGIS AKHIR MASA KEPEMIMPINAN SOEKARNO

Redupnya Cahaya Putera Sang Fajar

Jatuhnya Soekarno dari presiden merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Dimulai dengan Supersemar yang memberi “mandat” kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan politik yang saat itu sangat kacau, sampai ditolaknya Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno.

Khusus mengenai Surat Perintah Sebelas Maret, menurut sebuah sumber, itu merupakan mandat atau perintah untuk menyelamatkan revolusi. Dan bukan pelimpahan kekuasaan, melainkan pelimpahan tugas. Menurut sumber itu pula, sebagai orang yang diperintahkan pemegang supersemar berkewajiban melaporkan kepada Soekarno apa yang dikerjakannya sesuai perintah itu.

Berikut ini adalah kronologis kejatuhan Soekarno yang dikutip dari berbagai sumber, dan sebagian besar, dikutip dari buku “Proses Pelaksanaan Keputusan MPRS No.5/MPRS/ 1996 Tentang Tanggapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di Depan Sidang Umum Ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Djuni 1966 Yang Berdjudul Nawaksara,” dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Tanggal 11 Maret 1966

Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Revolusi/ Mandataris MPRS, mengeluarkan Supersemar, yang isinya antara lain: “Memutuskan dan memerintahkan: Kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat untuk atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi.

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima Angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-jawabnya seperti tersebut diatas.”

16 Maret 1966

Pangkopkamtib —atas nama Presiden RI— mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah 15 menteri yang diduga terlibat G-30 S/PKI.

27 Maret 1966

Dilakukan perombakan terhadap Kabinet Dwikora. Sementara presiden tidak setuju kabinet itu dirombak. Banyak wajah-wajah baru yang dianggap kurang dekat dengan Presiden Soekarno. Tapi, tiga hari kemudian, kabinet itu pun dilantik.

21 Juni 1966

Jenderal TNI AH Nasution terpilih sebagai Ketua MPRS dalam sidang MPRS. Sidang tersebut berlangsung sampai dengan 6 Juli 1966.

22 Juni 1966

Presiden Soekarno membacakan Pidato Nawaksara di depan Sidang Umum ke-IV MPRS, dan pimpinan MPRS melalui keputusannya No. 5/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966, meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut.

6 Juli 1966

Sidang MPRS ditutup, dan mengeluarkan 24 Ketetapan, Sebuah keputusan, dan satu Resolusi. Salah satu diantaranya, Tap MPRS No. IX/MPRS/1966, yang menegaskan tentang kelanjutan dan perluasan penggunaan Supersemar.

17 Agustus 1966

Presiden Soekarno melakukan pidato dalam rangka peringatan hari Proklamasi yang dikenal dengan Pidato Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah). Pidato Jas Merah tersebut mencerminkan sikap Presiden sebagai Mandataris MPR, yang tidak bersedia untuk aturan yang ditetapkan oleh MPRS. Sehingga, hal itu menimbulkan reaksi masyarakat, dan diwarnai aksi demonstrasi dari masyarakat maupun mahasiswa.

1-3 Oktober 1966

Massa KAMI, KAPPI, dan KAPI, melakukan demonstrasi di depan istana merdeka. Mereka menuntut agar presiden memberi pertanggung-jawaban tentang peristiwa G-30-S/PKI. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik dengan pasukan Garnizun, sehingga memakan korban.

22 Oktober 1966

Pimpinan MPRS mengeluarkan Nota, Nomor: Nota 2/Pimp/MPRS/1966, yang meminta kepada Presiden Soekarno untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban sesuai keputusan MPRS No.5/MPRS/1966.

30 Nopember 1966

KAPPI kembali melakukan demonstrasi ke DPR, dengan tuntutan yang sama seperti demonstrasi sebelumnya.

9-12 Desember 1966

Sekitar 200 ribu mahasiswa mendesak agar presiden Soekarno diadili.

20 Desember 1966

KAMI, KAPPI, KAWI, KASI, KAMI Jaya, KAGI JAYA, serta Laskar Ampera Arif Rahman Hakim (ARH) menyampaikan fakta politik kepada MA mengenai keterlibatan Presiden Soekarno dalam G-30-S/PKI

21 Desember 1966

ABRI mengeluarkan pernyataan keprihatinan, yang antara lain berbunyi butir ke-2), “ABRI akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun, pihak mana pun, golongan mana pun yang akan menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan PKI Pemberontakan Madiun, Gestapu PKI, DI-TII, Masjumi, PRRI-Permesta serta siapa pun yang tidak mau melaksanakan Keputusan-keputusan Sidang Umum ke-IV MPRS.”

31 Desember 1966

Pimpinan MPRS mengadakan musyawarah yang membahas situasi pada saat itu, khususnya menyangkut pelaksanaan Keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966 tersebut diatas, dan suara serta pendapat dalam masyarakat yang timbaul setelah adanya sidang-sidang Mahmillub yang mengadili perkara-perkara ex. Wapredam I dan ex. Men/Pangau.

6 Januari 1967

Pimpinan MPRS mengeluarkan surat nomor A9/1/5/MPRS/1967, ditujukan kepada Jenderal TNI Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS IX/Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Surat itu menegaskan seputar permintaan bahan-bahan yuridis/hasil penyidikan. Isinya antara lain: “Pimpinan MPRS mengkonstatasikan bahwa setelah berlangsungnya Sidang-sidang Mahmillub yang mengadili perkara-perkara ex-Waperdam I dan ex-Men/Pangau, telah timbul berbagai suara dan pendapat dalam masyarakat yang berkisar pada dua hal pokok, yaitu: – Tuntutan penyidikan hukum untuk menjelaskan/menjernihkan terhadap peranan Presiden dalam hubungannya dengan peristiwa kontra revolusi G-30-S/PKI. – Tuntutan dilaksanakannya Keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966.”

10 Januari 1967

Presiden Soekarno menyampaikan Pidato Pelangkap Nawaksara, yang isinya antara lain: “Untuk memenuhi permintaan Saudara-saudara kepada saya mengenai penilaian terhadap peristiwa G-30.S, maka saya sendiri menyatakan:

1. G.30.S ada satu “complete overrompeling” bagi saya.
2. Saya dalam pidato 17 Agustus 1966, dan dalam pidato 5 Oktober 1966 mengutup Gestok. 17 Agustus 1966 saya berkata “sudah terang Gestok kita kutuk. Dan saya, saya mengutuknya pula; Dan sudah berulang-ulang kali pula saya katakan dengan jelas dan tandas, bahwa “Yang bersalah harus dihukum! Untuk itu kubangunkan MAHMILLUB”
3. Saya telah autorisasi kepada pidato Pengemban S.P. 11 Maret yang diucapkan pada malam peringatan Isro dan Mi’radj di Istana Negara j.l., yang antara lain berbunyi:

“Setelah saya mencoba memahami pidato Bapak Presiden pada tanggal 17 Agustus 1966, pidato pada tanggal 5 Oktober 1966 dan pada kesempatan-kesempatan yang lain, maka saya sebagai salah seorang yang turut aktif menumpas Gerakan 30 September yang didalangi PKI, berkesimpulan, bahwa Bapak Presiden juga telah mengutuk Gerakan 30 September/PKI, walaupun Bapak Presiden menggunakan istilah “Gestok””(Gestok: Gerakan Satu Oktober, istilah Soekarno, Red)

10 Januari 1967

Pimpinan MPRS mengeluarkan Catatan Sementara tentang Pelengkap Pidato Nawaksara yang diumumkan Tanggal 10 Januari 1967. Catatan Sementara tersebut berisikan, antara lain: (a) bahwa Presiden masih meragukan keharusannya untuk memberikan pertanggungan-jawab kepada MPRS sebagaimana ditentukan oleh Keputusan MPRS No.5/MPRS/1966. (b) Perlengkapan Nawaksara ini bisa mengesankan seolah-olah dibuat dengan konsultasi Presidium Kabinet Ampera dan para Panglima Angkatan Bersenjata”.

20 Januari 1967

MPRS mengeluarkan Press Release Nomor 5/HUMAS/1967 tentang Hasil Musyawarah Pimpinan MPRS tanggal 20 Januari 1967, yang isinya (terdiri empat point besar) antara lain (poin ke-4): “Perlu diterangkan bahwa dalam menghadapi persoalan-persoalan penting yang sedang kita hadapi, soal Nawaksara, soal penegakan hukum dan keadilan, soal penegakan kehidupan konstitusional, Pimpinan MPRS sejak beberapa lama telah mengadakan tindakan-tindakan dan usaha-usaha koordinatif dengan Pimpinan DPR-GR, Presiden Kabinet Khususnya Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, dan lembaga-lembaga negara maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya…”

21 Januari 1967

Mengeluarkan Hasil Musyawarah Pimpinan MPRS Lengkap, yang terdiri dari tiga butir besar, antara lain (poin II), “Bahwa Presiden alpa memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional sebagai ternyata dalam surat beliau No. 01/Pres/67, khususnya yang termaktub dalam angka Romawi I: “Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ataupun dalam Ketetapan dan Keputusan MPRS sebelum sidang Umum ke-IV, tidak ada ketentuan, bahwa Mandataris harus memberikan pertanggungan jawab atas hal-hal yang “cabang”. Pidato saya yang saya namakan Nawaksara adalah atas kesadaran dan tanggungjawab saya sendiri, dan saya maksudkannya sebagai semacam “progress-report sukarela” tentang pelaksanaan mandat MPRS yang telah saya terima terdahulu”. Yang berarti mengingkari keharusan bertanggung-jawab pada MPRS dan hanya menyatakan semata-mata pertanggungan jawab mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara saja…” dst.

1 Februari 1967

Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Jenderal Soeharto, dengan nomor surat R.032/1967, sifatnya rahasia, dengan lampiran 2 (dua) berkas, serta perihal: Bahan-bahan yuridis/hasil penyudikan. Petikan laporan Team, pada bagian Pendahuluan itu, antara lain sebagai berikut: “Tujuan penyusunan naskah laporan ini untuk menyajikan data dan fakta yang telah dapat diperoleh selama dalam persidangan MAHMILLUB semenjak perkara NJONO dan SASTROREDJO, yang dalam pengumpulannya ditujukan untuk memperoleh bahan gambaran yang selengkap-lengkapnya terhadap PERTANGGUNGAN-DJAWAB YURIDIS PRESIDEN DALAM PERISTIWA G-30-S/PKI. Berdasarkan hasil-hasil persidangan tadi, maka PRESIDEN harus mempertanggung-jawabkan segala pengetahuan, sikap dan tindakannya, baik terhadap peristiwa G-30-S/PKI itu sendiri maupun langkah-langkah penyelesaian yang merupakan kebijaksanaan PRESIDEN selaku KEPALA NEGARA dan PANGLIMA TERTINGGI ABRI di dalam menjalankan pemerintahan negara dimana kekuasaan dan tanggung-jawab ada di tangan PRESIDEN, sesuai ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 beserta penjelasannya.”

9 Februari 1967

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) mengeluarkan Resolusi tentang Persidangan Instimewa MPRS, yang meminta kepada MPRS untuk mengundang dan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS selambat-lambatnya bulan Maret 1967, serta meminta kepada Pemerintah c.q. Ketua Presidium Kabinet Ampera selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Pengembangan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 untuk memberikan keterangan dan bahan-bahan dalam Sidang Istimewa tersebut untuk menjelaskan peranan Presiden dalam hubungannya dengan peristiwa Kontra Revolusi G-30-S/PKI untuk dapat dijadikan pegangan dan pedoman para Wakil Rakyat dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya dalam Sidang Istimewa MPRS.

9 Februari 1967

DPR-GR mengeluarkan Penjelasan Atas Usul Resolusi DPR-GR tentang Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal yang sama DPR-GR mengeluarkan Memorandum mengenai Pertanggungan-jawab dan Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Persidangan Istimewa MPRS.

11 Februari 1967

Empat panglima angkatan di tubuh ABRI bertemu Presiden Soekarno di Bogor, menyampaikan pendiriannya agar Presiden menghormati konstitusi dan Ketetapan MPRS pada Sidang Umum ke-IV.

12 Februari 1967

Presiden bertemu kembali dengan keempat Panglima tersebut, dan saat itu presiden meminta untuk melakukan pertemuan kembali esoknya.

13 Februari 1967

Para panglima mengadakan rapat membahas masalah pendekatan Presiden Soekarno tersebut. Sesudah bertemu dengan presiden, kemudian mereka sepakat untuk tidak lagi melakukan pertemuan selanjutnya.

16 Februari 1967

Pimpinan MPRS mengeluarkan Keputusan No. 13/B/1967 tentang Tanggapan Terhadap Pelengkapan Pidato Nawaksara, yang isinya: MENOLAK PELENGKAPAN PIDATO NAWAKSARA YANG DISAMPAIKAN DENGAN SURAT PRESIDEN NO. 01/PRES./’67 TANGGAL 10 JANUARI 1967, SEBAGAI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MPRS NO.5/MPRS/1966. Dan pada tanggal yang sama dikeluarkan pula Keputusan MPRS No.14/B/1967 tentang Penyelenggaran dan Acara Persidangan Istimewa MPRS.

19 Februari 1967

Para Panglima dan Jenderal Soeharto bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan.

20 Februari 1967

Presiden Soekarno memberikan Pengumuman, yang isinya antara lain: KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/MANDATARIS MPRS/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, Setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan Rakyat, Bangsa dan Negara, maka dengan ini mengumumkan: Pertama: Kami, Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-undang Dasar 1945. Kedua: Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden, setiap waktu dirasa perlu. Ketiga: Menyerukan kepada seluruh Rakyat Indonesia, para Pemimpin Masyarakat, segenap Aparatur Pemerintahan dan seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan, menjaga dan menegakkan revolusi dan membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 seperti tersebut diatas. Keempat: Menyampaikan dengan penuh rasa tanggung-jawab pengumuman ini kepada Rakyat dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.” Pengumuman ini ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1967 oleh Presiden Republik Indonesia/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI, Soekarno.

23 Februari 1967

Jenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/1996, melakukan Pidato melalui Radio Republik Indonesia. Sianya antara lain, memberi penegasan soal penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada dirinya. Pada tanggal yang sama, 23 Februari 1967, (juga) DPR-GR mengeluarkan Resolusi No.724 tentang pemilihan Pejabat Presiden Republik Indonesia, beserta penjelasan terhadap resolusi tersebut.

24 Februari 1967

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia membuat pernyataan yang isinya antara lain, mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah, dan menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata akan mengamakan terselenggaranya Sidang Istimewa MPRS. Serta juga ditegaskan bahwa ABRI akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun dan golongan manapun yang tidak mentaati pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, setelah berlakunya Pengumuman Presiden tanggal 20 Februaru 1967.

25 Februari 1967

Pemerintah mengeluarkan Keterangan Pers, mengenai telah dilakukannya penyerahan kekuasaan pemerintahan negara oleh Soekarno kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, yakni Jenderal Soeharto.

7 Maret 1967

MPRS mengadakan sidang istimewa dengan menghasilkan 26 Ketetapan. Ketika sidang MPRS itu dilakukan, Mandataris duduk di barisan pimpinan MPRS yakni di sebelah kanan Ketua MPRS, tidak seperti biasanya duduk berhadapan dengan MPRS. Hasilnya, antara lain (seperti dituangkan dalam TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967), yakni Mencabut Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakannya Pemilu.(sumber: penasoekarno.wordpress.com)

Petisi Blok Mahakam: Rebut Migas Indonesia dari Asing!

Posted on Oktober 31, 2012 by A Nizami

Kalau ingin Indonesia mandiri mengelola Migas khususnya Blok Mahakam, mohon klik link di bawah dan sebarkan ke yang lain. Kalau ada yg punya teman di posisi menentukan lebih baik lagi….

Ini link untuk nyatakan dukungan:
http://satunegeri.com/dukung-petisi-blok-mahakam

Kepada Yth.

Presiden Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Petisi: Blok Mahakam untuk Rakyat

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik, blok Mahakam berpotensi pendapatan kotor US$ 187 miliar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x $15/106 Btu) atau sekitar Rp 1700 triliun!

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak Mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak. Disamping permintaan oleh manajemen Total, PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta Juli 2011. Disamping itu Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012.

Padahal sesuai UU Migas No.22/2001, jika kontrak migas berakhir, pengelolaan seharusnya diserahkan kepada BUMN. Apalagi hal ini sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional. Pertamina pun telah menyatakan keinginan dan kesanggupan mengelola blok Mahakam berkali-kali sejak 2008 hingga sekarang. Namun, Kepala BP Migas R.Priyono (7/2012), Wamen ESDM Profesor Rudi Rubiandini (13/9/2012) dan Menteri ESDM (11/10/2012) tampaknya memilih untuk mendukung Total tetap menjadi operator Blok Mahakam. Hal ini dapat dianggap bentuk penghianatan terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 karena cenderung memperkokoh penjajahan asing terhadap bumi pertiwi Indonesia.

Tuntutan

Agar kemandirian dan ketahanan energi nasional dapat dicapai, dan sesuai dengan amanat UUD 1945 yang harus tetap dipertahankan, IRESS bersama-sama Rakyat Indonesia menuntut agar Pemerintah:

1. Memutuskan status kontrak blok Mahakam melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri secara terbuka paling lambat 31 Desember 2012;
2. Menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai operator blok Mahakam sejak April 2017;
3. Menolak berbagai upaya dan tekanan pihak asing, termasuk tawaran kerjasama ekonomi, beasiswa dan komitmen investasi migas guna memperoleh perpanjangan kontrak;
4. Manjamin pemilikan 10% saham blok Mahakam oleh BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara) yang pelaksanaannya dikordinasikan dan dijamin oleh Pusat bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta;
5. Meminta kepada Total dan Inpex untuk memberikan sejumlah saham blok Mahakam kepada Pertamina sejak Januari 2013 hingga 2017, dengan kompensasi (bagi Total dan Inpex) pemilikan saham blok Mahakam dalam jumlah yang sebanding, sejak 2017 hingga 2037;
6. Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari perburuan rente dan upaya meraih dukungan politik dan logistik, guna memenangkan Pemilu/Pilpres 2014;
7. Mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara antara lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau secara langsung atau tidak langsung telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan SDM dan perusahaan negara dan merendahkan martabat bangsa;
8. Mendorong KPK untuk terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam secara menyeluruh, termasuk kontrak-kontrak sumber daya alam lainnya.

Setiap upaya yang dilakukan untuk membatasi dan menghilangkan hak Pertamina merupakan penghianatan terhadap konstitusi, melecehkan hak rakyat dan mengabaikan tuntutan reformasi berupa pemerintahan yang bebas KKN. Segenap komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia diminta untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan ini guna tercapainya seluruh tuntutan dalam petisi.

Jakarta 10 Oktober 2012

Indonesian Resources Studies, IRESS bersama

1989 Penandatangan Petisi:

Petisi Blok Mahakam Tuntut Kedaulatan Migas

INILAH.COM, Jakarta – Guna menjaga kedaulatan di sektor migas, Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat (PBMUR) merencanakan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, hari ini (Rabu (17/10/2012). Aksi ini merupakan desakan agar pemerintah mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam yang habis kontrak di 2017.
Kepada INILAH.COM, Direktur Indonesia Resourches Studies (Iress) yang ditunjuk menjadi koordinator aksi, Marwan Batubara menegaskan bahwa PBMUR merupakan bentuk kegalauan rakyat atas sistem pengelolaan migas. Kesannya, pemerintahan SBY tidak memiliki keberpihakan kepada nasib rakyat.
‘’Blok Mahakam miliki cadangan gas yang besar. Sesuai konstitusi, kekayaan alam tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. Tujuan konstitusi itu hanya bisa dicapai kalau dikelola pemerintah. Yaitu Pertamina,’’ tegasnya.
Aksi itu, lanjutnya, kemungkinan akan diikuti oleh ribuan massa dari berbagai kalangan. Termasuk beberapa akademisi kondang seperti Prof Sri Edi Swasono, Prof Mochtar Pabottingi, Prof Romli Atmasasmita, Prof Mukhtasor. Beberapa pengamat ikut pula mendukung gerakan ini, seperti Hendri Saparini, Kurtubi, Pri Agung Rakhmanto, Anies Baswedan, dan masih banyak pula.
Akankah Blok Mahakam diberikan kepada asing? Menurut Marwan, sangatlah mungkin. Beberapa waktu lalu, dirinya mencatat adanya beberapa pernyataan pejabat di sektor migas yang cenderung pro asing.
‘’Misalnya, Wamen ESDM Rudi pernah sampaikan bahwa Total lebih cocok. Demikian pula Kepala BP Migas menyebut mengagung-agungkan Total. Terakhir, Menteri ESDM Jero Wacik bilang Pertamina belum tentu kelola Blok Mahakam. Kok kayaknya ada design kalau Blok Mahakam akan diserahkan ke investor asing yakni Total EP (Perancis),’’ ungkapnya.
Sekadar catatan, Blok Mahakam yang memiliki cadangan gas besar, sampai 27 triliun cubic feet (tcf) dikelola dua ‘pemain’ asing yakni Total E&P Indonesie (Prancis) dan Inpex Corporation (Jepang), sejak pada 31 Maret 1967. Kontrak berdurasi 30 tahun sampai 1997. Selanjutnya, diperpanjang 20 tahun sampai 2017.
Rencananya, Total EP mendesak adanya tambahan kontrak sampai 2042. Inilah yang menyulut kegalauan di kalangan masyarakat. Karena kontrak tersebut tidak banyak memberikan manfaat untuk rakyat. [tjs]
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1916638/petisi-blok-mahakam-tuntut-kedaulatan-migas

Nama-nama Besar Siap Pimpin Partai Nasdem

Sabtu, 10 November 2012 | 23:32

Ilustrasi bendera NasDem (sumber: Antara)

Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya pada Januari 2013 mulai mengemuka.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berencana melaksanakan konvensi nasional guna membentuk kepengurusan baru, pasca selesainya urusan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suasana partai itu pun kian dinamis dengan beredarnya sejumlah nama baru yang disebut bakal memimpin Nasdem.

Konvensi dipilih karena dianggap sebagai cara demokratis untuk menentukan kepemimpinan nasional di partai itu. Menurut salah satu sumber yang menolak disebut namanya di internal Nasdem itu, suasana di partai itu mulai dinamis. Semua meyakini bahwa di dalam konvensi akan digodok sosok yang tepat untuk memimpin Partai Nasdem.

Rumor pergantian jajaran pengurus Nasdem dalam kongres yang rencananya digelar pada Januari 2013 mulai mengemuka.

"Diprediksi akan ada persaingan ketat perebutan pimpinan tertinggi di Partai Nasdem. Ini akan memanas," kata sang narasumber, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/11).

Menurut sumber tersebut, sejauh ini ada beberapa nama yang akan digulirkan sebagai calon Ketua Umum (Ketum). Salah satu calon terkuat adalah Surya Paloh, yang tak lain adalah pendiri Nasdem.

Sementara, dari kabar yang didapat, struktur kepemimpinan di daerah, serta posisi Sekjen dan Wasekjen, juga akan dibongkar dengan memunculkan muka-muka baru. Di antara mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, yang tercatat baru bergabung di Partai Nasdem. Kemungkinan dia diarahkan untuk menjadi Wakil Ketua DPP Partai Nasdem. Sebelumnya Rachmawati berpolitik di Partai Pelopor.

Selanjutnya, beredar pula nama Victor Laiskodat yang dulunya adalah kader Golkar, yang disiapkan sebagai Wasekjen. Untuk kursi Sekjen, sang narasumber menyebutkan sejumlah nama akan digaungkan, antara lain yakni Siswono Yudhohusodo, Tedjo Edhy Purdijatno, Ferry Mursidan Baldan, serta Soleh Sholahuddin.

Siswono saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Sementara Tedjo Edhy Purdijatno mantan KSAL yang kini Ketua DPW Nasdem Jawa Timur. Ferry Mursyidan mantan kader Golkar yang kini di kepengurusan Partai Nasdem. Sedangkan Soleh Sholahuddin adalah mantan Menteri Pertanian dan akademisi dari Lampung.

Lebih jauh, disebutkan pula bahwa proses konvensi akan semakin menghangat, karena keterlibatan sejumlah nama besar di jagat politik nasional. Mereka antara lain adalah mantan Cagub DKI Jakarta Hendardji Supanji, Hamdan Zoelva Lindan, serta Lalu Sudarmaji.

Tedjo Edy Purdijatno pernah tercatat pendiri ormas Nasdem, Surya Paloh, memang akan mengambil alih kepemimpinan puncak Partai Nasdem. Sejauh ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi soal kebenaran kabar yang beredar tersebut.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/ Murizal Hamzah

FROM DEVELOPMENT TO DEMOCRACY

FROM DEVELOPMENT TO DEMOCRACY -LESSON FROM INDONESIA from Ginandjar Kartasasmita

Warga Bali Kecam Kerusuhan di Lampung Selatan

TEMPO.CO, Denpasar - Beberapa hari setelah kerusuhan di Lampung, warga Bali tidak tinggal diam. Rabu siang, 31 Oktober 2012, ratusan pemuda Bali dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali. Dengan pakaian adat Bali ringan dan mengatasnamakan diri sebagai warga Bali, mereka menuntut keadilan untuk ribuan warga Bali yang menjadi korban.

Beberapa ormas yang tergabung dalam aksi ini antara lain Baladika, Persatuan Pemuda Bali (PBB), Cakrawayu, Jala Satria Garuda, dan Tarung Derajat. Massa menuntut agar aparat berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat. Terutama aparat di Lampung. Pasalnya, mereka berpendapat, aksi kekerasan harusnya dapat dihindari jika aparat bisa bersikap tegas.

Bagi mereka, adanya aksi yang mengarah pada pembantaian massal merupakan ciri negara yang tidak memiliki wibawa. Massa juga menuntut upaya penyelesaian dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

“Kalau perlu, Gubernur (Bali-red) menghadap Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar Presiden cepat menyelesaikan permasalahan,” ujar Ketua Harian PBB Made Muliawan Arya dalam orasinya.

Suasana sedikit memanas oleh orasi dan teriakan-teriakan massa. Mereka mendesak agar ditemui oleh wakil rakyat. Massa yang makin lama makin banyak jumlahnya ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi.

“Saya pasti sangat menyesalkan semua kejadian di Lampung. Itu adalah masalah kecil yang menjadi besar,” kata pria yang akrab disapa Cok Rat ini, menenangkan massa. Cok Rat berjanji menyampaikan aspirasi ini ke tingkat parlemen yang lebih tinggi.

Cok Rat juga setuju bila Presiden harus turun tangan dalam hal ini. “Bila perlu akan ke Presiden agar pemerintah punya tanggung jawab,” kata dia.

Ketua Dewa Persatuan Pasraman Bali (DPPB) Acharya Yogananda meminta masyarakat Bali tidak mudah terpancing dan tidak memperuncing masalah. “Aparat harus segera mencari akar persoalan sehingga tidak meluas,” ujar dia di tempat terpisah.

KETUT EFRATA

Badai Sandy

Penonaktifan Santy Sastra Disesalkan

Denpasar (Metrobali.com)-
Keputusan Nasdem untuk menonaktifkan Putu Suprapti Santy Sastra dari jabatan Ketua Garda Wanita (Garnita) Malahayati Nasdem Bali, mendapat reaksi keras dari banyak kalangan. Salah satunya dari Ketua KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Bali DAP Sri Wigunawati.
”Kita sangat sesalkan hal ini. Ini menjadi bukti, bahwa partai politik belum ramah terhadap perempuan,” ungkap Sri, di Denpasar, Selasa (31/7). ”Ini juga menjadi gambaran bahwa partai justru mengajarkan kepada kita perempuan untuk melakukan cara-cara illegal, termasuk dalam melakukan penjegalan terhadap perempuan,” imbuhnya.
Sri pun berkomitmen untuk melakukan advokasi dalam kasus yang dialami Santy Sastra. Di samping itu, pihaknya juga membangun komunikasi dengan petinggi Partai Nasdem. Harapannya, persoalan ini dapat dijembatani. Apalagi, Santy Sastra masih memegang SK (Surat Keputusan) yang sah sebagai pimpinan Garnita Malahayati Nasdem Bali.
”Saya tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Tetapi saya melakukan ini, karena Santy Sastra masih pegang SK secara sah. Tidak ada istilah Musda ataupun Musdalub, namun diganti begitu saja. Ini seperti permainan jadinya, dan sangat kita sesalkan,” tegas Sri, yang juga mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali.
Yang membuat Sri gerah, apa yang dialami Santy Sastra justru terjadi ketika pihaknya sedang memperjuangkan kader-kader perempuan yang memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni di masing-masing partai. KPPI bahkan juga telah melakukan audiensi dengan pimpinan partai politik di Bali, untuk meminta komitmen mereka terkait keberadaan kader perempuan.
”Ketika kita melakukan evaluasi terhadap kerja KPPI sejak Februari, kita roadshow ke partai politik untuk meminta komitmen pimpinan partai politik di Bali. Kita berharap kondisi kemarin yang terjadi di Golkar, tidak terjadi lagi di partai lain. Namun ternyata itu belum berhasil. Saya melihat bahwa tidak ada political will dari masing-masing partai politik,” tandasnya.
KPPI bahka juga sudah melakukan audiensi dengan Partai Nasdem. ”Saya punya catatan, apa yang menjadi komitmen Partai Nasdem saat KPPI melakukan audiensi. Karena itu saya menjadi sangat prihatin dengan apa yang terjadi saat ini,” tutur Sri.
Dengan kondisi seperti ini, kata dia, KPPI berkomitmen untuk bersama-sama dengan Santy Sastra memperjuangkan haknya. ”Kita tidak akan lakukan pembelaan secara membabi buta. Tetapi kita melihat, ada permainan yang tidak cantik, dan cara-caranya juga tidak prosedural,” jelas Sri. BOB-MB

Jokowi Temui Camat dan Lurah Se-Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat memasuki ruang pertemuan dalam pertemuan dengan Camat dan Lurah Se-Jakarta di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, (25-10). TEMPO/Subekti.

Dahlan Iskan Lapor BUMN Sering Dimintai Jatah oleh DPR

 Dahlan Ungkap Oknum DPR Minta Jatah
Sekretariat Kabinet (Setkab) Dipo Alam mengungkap, dirinya mendapat laporan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait BUMN yang kerap dimintai jatah oleh anggota DPR.
“Menteri BUMN melapor via SMS ke Seskab mengindahkan SE (Surat Edaran) 542,” ungkap Dipo Alam dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).
Laporan mantan Direktur Utaman PLN tersebut, langsung direspon Dipo Alam dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak oknum DPR yang meminta jatah.
“Seluruh direksi BUMN untuk menolak bila ada oknum DPR minta-minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN.,” tegas Dipo.
Untuk diketahui, SE-542 adalah imbauan kepada jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan semua pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014.
Hal ini sebagaimana sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden agar mencegah praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan. Ajakan ini disampaikan Seskab melalui Surat Edaran Nomor: SE -542 /Seskab/IX/2012 tertanggal 28 September lalu.

Rektor Unpam: Mahasiswa belajar demokrasi

Amba Dini Sekarningrum - Okezone

Kamis,  18 Oktober 2012  −  17:36 WIB

Ilustrasi (dok:Istimewa)

Sindonews.com - Aksi demontrasi mahasiswa di depan kampus Universitas Pamulang (Unpam) berlangsung ricuh. Mahasiswa dan polisi terlibat adu jotos. Sedikitnya tiga orang mahasiwa dan lima orang polisi terluka, dilarikan ke Puskesmas Pamulang dan RSUD Tangerang Selatan.

Rektor Unpam Dayat Hidayat mengaku, sangat menyesalkan peristiwa itu. Dia mengatakan, bisa mengerti ulah mahasiswanya yang sedang belajar berdemokrasi. Untuk itu, dia merasa maklum. Namun tetap tidak bisa membenarkan keributan yang ditimbulkan dalam aksi tersebut.

"Selalu ada perbedaan pandangan, adik-adik mahasiswa ini sedang belajar berdemokrasi. Perbedaan jadi permakluman, tapi saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa untuk mengemukakan ide, pikiran secara akademik juga dengan cara berdialog dan berdiskusi, bukan dengan seperti ini," sesal Dayat, kepada wartawan, di Pamulang, Kamis (18/10/2012).

Dia menambahkan, kedatangan Wakapolri Irjen Nanan Sukarna ke kampus ialah untuk tujuan akademisi dan ilmah. Nanan diundang sebagai pembicara dalam seminar "Peran Serta Polri dan Tantangan Masa Depan" yang digelar mahasiswa dan juga pihak rektorat.

"Kehadiran Wakapolri ke Unpam atas undangan kampus sebagai intelektual dalam diskusi fungsi Polri di kampus," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa Unpam menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan Wakapolri Irjen Nanan Sukarna di kampus mereka. Saat Nanan tiba, mahasiswa melakukan penghadangan dan aparat kepolisian melakukan blokade hingga terjadi bentrokan.

Sedikitnya, tiga orang mahasiswa dan lima anggota kepolisian mengalami luka dalam bentrok itu. Mereka ada yang dilarikan ke Puskesmas Pamulang, ada juga yang dibawa ke RSUD Tangerang Selatan. Selain itu, seorang wartawan tv juga ada yang terluka.

Aparat kepolisian sempat mengeluarkan tembakan gas air mata ke arah mahasiswa dan ke dalam kampus. Asap gas air mata ini, sempat melukai beberapa mahasiswa yang berada di dalam dan luar kampus. Bahkan, aparat sempat mengepung kampus dengan membawa senjata laras panjang.

Kendati begitu, kini situasi sekitar kampus Unpam mulai berangsur kondusif. Sebagian mahasiswa masih ada yang bertahan di dalam kampus, dan beberapa petugas kepolisian terus berjaga di luar kampus.

(san)

Wanita Penabrak Polisi Ternyata Model Majalah POPULAR

Viva Forum
Polisi menduga Novi Amalia, pengemudi setengah bugil yang menabrak tujuh orang, sedang stres. Perempuan yang mengendarai Honda Jazz berwarna merah dengan pelat B 1864 POP ini sempat menolak saat akan diamankan polisi.

Polisi kemudian melakukan upaya persuasi. Beberapa saat kemudian, polisi berhasil menggelandang wanita yang hanya memakai bra dan celana dalam ini ke kantor polisi. "Akhirnya dibawa ke Polsek Taman Sari untuk diminta keterangan," kata Kepala Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Rahmat Dalizar saat berbindang dengan VIVAnews, Jumat 12 Oktober 2012.

Tantangan polisi tak hanya sampai disitu. Novi tidak mau memberikan keterangan saat diperiksa. Wanita berusia 25 tahun ini malah berteriak-teriak, tak mau diperiksa. "Bahkan dia mengancam akan membukan bra (pakaian dalamnya) saat ditanya petugas," kata dia.

Polisi juga mengalami kesulitan untuk memakaikan baju kepada wanita yang setengah bugil ini. Bahkan, Novi harus dibantu oleh polisi wanita untuk memakai baju. Polisi juga berencana memanggil keluarga Novi karena sulit mendapatkan keterangan. Polisi akan mencari tahu latar belakang masalah yang menyebabkan Novi menyetir dengan setengah bugil dan kemudian menabrak tujuh orang termasuk dua polisi itu.

Hingga kini, Novi belum sadar. Polisi menduganya stres atau tengah berada di bawah pengaruh alkohol. Saat diperiksa, dia hanya banyak bengong. Polisi yang akan melakukan tes urin juga mengalami kesulitan karena Novi mengaku sedang haid.

34 Parpol Tak Lolos Verifikasi, Ical Salahkan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses verifikasi partai politik (parpol) yang berujung pada polemik. Menurut Ical, demikan Aburizal akrab disapa, syarat verifikasi yang ditetapkan KPU terlalu berat.
"Parpol dan KPU itu bisa diibaratkan seorang guru kalau muridnya sebanyak 34 tidak ada yang lolos itu salah siapa? Hanya satu yang salah yaitu gurunya," kata Ical di DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta, Sabtu (13/10/2012).
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu KPU mengumumkan hasil verifikasi tahap pertama. Hasilnya, KPU menyatakan belum ada parpol yang memenuhi syarat verifikasi. Sebanyak 34 parpol yang menjalani tahapan verifikasi terganjal dalam kelengkapan dokumen parpol.
Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 29 Agustus 2012, seluruh parpol harus menjalani proses verifikasi, baik parpol yang telah memiliki wakil di parlemen maupun parpol baru. Jika tak lolos verifikasi, parpol terancam tidak bisa ikut pemilu.
"Bagaimanapun parpol harus lolos verifikasi. Golkar sendiri sudah siap untuk lolos," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, setidaknya ada lima dokumen yang mengganjal partai politik dalam tahap pertama verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilihan umum 2014. Verifikasi administrasi tahap pertama digelar sejak 11 Agustus sampai 6 Oktober 2012. KPU memberikan waktu melakukan perbaikan untuk para parpol itu dari 9 sampai 15 Oktober 2012.
Menyusul hasil verifikasi tahap pertama, tujuh parpol melayangkan gugatan uji materi atas Pasal 15, 16 dan 17 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (12/10/2012). Pelaksanaan tiga pasal UU pemilu yang mengatur tentang syarat dan waktu verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bermasalah oleh tujuh parpol tersebut.
Ketujuh parpol itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS),Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), dan Partai Buruh (PB). Ketujuh partai itu menilai syarat verifikasi sangat berat dan rumit tapi waktunya sangat singkat.

 

Editor :

Heru Margianto

Dukung KPK, Pelajar SMA Padang Surati SBY

 Selasa, 09 Oktober 2012




TEMPO.CO, Padang - Sejumlah pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Kota Padang membuat surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa, 9 Oktober 2012. Pelajar yang tergabung dalam Generasi Anti Korupsi (GasAK) ini menyuarakan aspirasi pelajar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam suratnya, GasAK menyatakan kecewa dengan dengan para elite dan pejabat yang tidak jujur di negara ini. Buktinya, di Indonesia masih ada korupsi. "Kami selalu diajarkan kejujuran. Tapi para pejabat kita banyak yang tidak jujur. Contoh yang tidak baik untuk kami. Sebagai generasi muda, kami sangat merindukan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi," kata Fajri, siswa SMA 2 Padang, saat membacakan surat terbuka tersebut.

Pada surat tersebut mereka juga menyatakan tidak ingin masa depan Indonesia dikuasai para koruptor yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Namun, harapan itu tertumpu pada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih rakyat.

Gabungan siswa-siswa dari lima sekolah di Kota Padang ini juga menyatakan malu dengan perseteruan antara KPK dan Polri. Sebab, perseteruan tersebut mencerminkan ketidakdewasaan dalam bernegara. Mereka berpendapat, bagaimana para elite dan pejabat di negari ini akan menyelesaikan masalah tawuran antarpelajar apabila mereka tidak dewasa dalam menyelesaikan permasalahan.

"Jika tahun 2011 tawuran antarpelajar menewaskan 82 orang kawan kami, namun tawuran KPK dengan Polri akan membunuh 200 juta lebih rakyat Indonesia. Karena akan menghambat pemberantasan korupsi," kata Fajri mengutip surat terbuka tersebut.

"Kami pelajar yang tergabung dalam GasAK menyampaikan bahwa kami bukanlah generasi muda bengal dan barbar yang suka tawuran seperti KPK dan Polri. Namun, kami adalah generasi bangsa Indonesia yang antikorupsi dan cinta Indonesia bersih," ujar mereka serentak saat membacakan surat terbuka untuk Presiden.

Melalui surat terbuka tersebut, mereka menolak pengerdilan terhadap KPK dalam bentuk apa pun. Mereka mengaku percaya KPK sebagai lembaga yang bisa diharapkan untuk memberantas korupsi.

ANDRI EL FARUQI

Rakyat Bengkulu Malu, Besok Demo

 NUSANTARA - BENGKULU

Minggu, 07 Oktober 2012 , 06:45:00

JPNN.COM

BENGKULU - Sementara itu gerakan perlawanan dengan mengusung tema "Selamatkan KPK" ternyata juga dilakukan mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Bengkulu. Kalau tidak ada aral melintang, rencananya hari Senin (8/10) mereka akan menggelar aksi solidaritas untuk Kompol Novel Basewedan di Bundaran Simpang Lima dan Polda Bengkulu.

"Sekarang kami tengah membahasnya. Sekarang dua opsi rencana, pertama akan menggelar aksi di gedung KPK di Jakarta atau kedua menggelar aksi solidaritas di Bengkulu. Intinya kami ingin mendukung dan menyampaikan dukungan moral kepada KPK dalam menghadapi berbagai intervensi dari kekuatan besar," kata Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu, Romidi Karnawan, Sabtu (6/10).

Dia mengatakan mahasiswa dan pemuda sangat mengecam tindakan Polri yang mengintervensi KPK dengan tujuan untuk melemahkan peran dalam menjalankan tugasnya memrantas korupsi. Dia menduga ada kriminilisasi Polri kepada KPK. Itu terlihat dari kedatangan provost Mabes Polri menangkap seorang penyidik KPK asal Polda Bengkulu, Kompol Novel Baswedan karena suatu kasus ketika masih bertugas di Bengkulu tahun 2004 lalu.

"Kejanggalan semakin mengemuka karena kasus dugaan penganiayaan sehingga membuat salah seorang tersangka itu berlangsung pada tahun 2004. Selain itu informasi yang kami peroleh bahwa pihak keluarga tidak pernah mempermasalahkannya, apalagi melaporkannya," kata Romidi memberikan analisa.   

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Sony Taurus. Kejanggalan lainnya, kata Sony, dari banyak kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian, kenapa hanya kasus yang melibatkan Kompol Novel yang ditindaklanjuti. Seperti dugaan tindak kekerasan aparat kepolisian di perbatasan Mukumo (Bengkulu)-Padang dan lain-lain.

"Lucunya penangkapan itu sangat tepat momentumnya saat KPK tengah mengusut dugaan suap pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Sedangkan Kompol Novel diketahui sebagai penyidik utamanya. Puskaki sangat mendukung adanya gerakan penyelamatan KPK. Save KPK, save Indonesia," tandas Sony.

Permalukan Masyarakat Bengkulu

Bukan hanya mahasiswa dan OKP, para praktisi hukum juga bereaksi melindungi institusi KPK dari intervensi pihak kepolisian. "Saat ini kami terus berkoordinasi dengan ICW (Indonesia Corruption Watch).  Kami juga melakukan penggalangan support moral untuk institusi KPK. Bila tahapan itu sudah dilewati, dan bila aksi nantinya dinilai mengharuskan ya akan kami lakukan," kata Praktisi Hukum, Agustam Rahman,SH tadi malam.

Menurutnya kedatangan Polda Bengkulu dibantu Polda Metro Jaya ke gedung KPK semakin menimbulkan keyakinan bahwa institusi Polri tidak pro terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat saat upaya penangkapan terhadap Kompol Novel, bersamaan dengan pemeriksaan KPK terhadap kasus dugaan  suap pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Dan Kompol Novel diketahui sebagai inisiator dan penyidik utamanya.

"Kedatangan Polda Bengkulu tadi malam membuat masyarakat Bengkulu malu. Saya saja malu. Semestinya Pak Kapolda Bengkulu meminta maaf kepada masyarakat Bengkulu," tegas Mantan Direktur Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) itu.

Banyak kejanggalan dari upaya penangkapan Polda Bengkulu ke KPK. Mengingat kasus yang pernah mendera, Novel sudah diselesaikan pada tahun 2004 lalu. Selain itu, dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan kenapa hanya kasus Kompol Novel yang mencuat.

"Kami juga menyimak kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh Kompol Novel tahun 2004 lalu. Seingat kami masalah sudah selesai. Pihak keluarga juga tidak mempermasalahkannya lagi. Selain itu yang besangkutan sudah disidang etik, dia mendapat teguran keras. Bila ingin hukum ditegakan, kenapa tidak dari dulu - Kenapa setelah 8 tahun dan ketika Kompel Novel sedang menangani kasus yang ada di tubuh Polri. Kalau seperti ini terus maka akan membuat masyarakat semakin ragu dengan profesionalitas institusi Polri," pungkas Agustam. (ble)

Kemungkinan Novel Baswedan Diamankan di Safe House KPK - Video Liputan6

Kemungkinan Novel Baswedan Diamankan di Safe House KPK - Video Liputan6

Pengembangan organisasi

Pengembangan organisasi from Even Nainggolan

Kronologi Upaya Penangkapan Kompol Novel Versi Polisi

Sabtu, 6 Oktober 2012 06:30 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedatangan sejumlah penyidik Polri pada Jumat (5/10) malam. Para penyidik membawa surat perintah penangkapan untuk Komisaris Polisi Novel Baswedan, salah satu penyidik Polri yang bertugas di KPK.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Suhadi Alius membenarkan rencana penangkapan tersebut. Mereka yang datang ke KPK adalah 4 penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan 3 penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya. Novel akan ditangkap karena diduga tersangkut kasus penembakan.

"Dia ada kasus khusus di Polda Bengkulu. Yang datang penyidik Polda Bengkulu ditemani penyidik Polda Metro Jaya. " kata Suhadi dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (5/10) dini hari.

Direktur Kriminal Umum Polres Bengkulu Komisaris Besar Polisi Dedy Irianto, yang ikut datang ke KPK menuturkan, ia dan enam rekannya tiba di KPK pukul 19.30 WIB. Mereka ingin menemui Pimpinan KPK untuk menyampaikan surat perintah penahanan terhadap Novel.

"Kami baik-baik datang, diterima baik, dan diperlakukan sebagai tamu, bukan penyidik. Diterima di ruang tamu," kata Dedy.

Para penyidik diterima oleh dua penyidik di KPK, Anhar dan Gani. Keduanya meminta Dedy dan kawan-kawan untuk menunggu karena pimpinan KPK tidak ada di tempat. Selanjutnya Dedy dihubungkan dengan Pimpinan KPK Zulkarnaen. Menurut Dedy, Zulkarnaen mengatakan agar surat dibawa kembali hari Senin.

Dedy menjawab bahwa surat perintah penangkapan tak bisa ditunda-tunda. Dedy akhirnya diminta tetap menunggu. Ia diberitahukan pimpinan KPK dalam perjalanan. Kemudian diberitahukan lagi pimpinan KPK sudah di lantai atas. Tapi, kata Dedy, pimpinan tak juga turun. Saat itu KPK sudha ramai wartawan dan pegiat antikorupsi.

Kasus terjadi pada 2004

Dedy menyatakan Novel terlibat kasus penembakan terhadap enam tersangka pencuri sarang burung walet, Februari delapan tahun silam. Saat itu Novel menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu dengan pangkat Iptu.

"Kasusnya lama. Kebetulan ada laporan terus yang masuk. Kewajiban kami menindaklanjuti. Kami tidak punya tendensi apapun kecuali menyangkut tindak pidana murni," kata Dedy.

Menurut Dedy, Novel membawa keenam tersangka ke sebuah pantai. Mereka diborgol dan ditembaki satu per satu. Seorang di antaranya meninggal. Dalam kasus tersebut, kata Dedy, Novel telah menjalani sidang kode etik dan dinyatakan bersalah. Namun Dedy mengaku lupa sanksi yang diterima Novel.

Dedy mengatakan, kasus lama itu mencuat lagi setelah tiga korban melapor ke Polda Bengkulu, sekitar satu atau dua bulan lalu. Salah satu korban melapor setelah kakinya diamputasi. Menurut Dedy, ia diamputasi karena peluru yang dulu ditembakkan ke kakinya masih tertinggal dan lengket dengan tulang.

Namun, rencana penangkapan Novel memunculkan sejumlah spekulasi karena dilakukan di tengah kisruh Polri dan KPK terkait masalah penyidik. Muncul anggapan Novel diincar karena ia inisiator pengungkapan kasus dugaan suap proyek simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Adik sepupu Anis Baswedan itu juga termasuk dalam 28 penyidik Polri yang beralih status menjadi pegawai KPK.

Namun, polisi menampik anggapan tersebut. "Ini masalah pidana. Jadi tolong ditempatkan dengan porsi masing-masing. Tidak ada kaitan dengan penarikan anggota penyidik.(IKA)

KRI Klewang 625: KCR Trimaran Siluman Buatan Indonesia

Pada pukul 12.18 WIB, Kapal Cepat Rudal (KCR) Trimaran KRI Klewang 625 yang merupakan kapal siluman pertama di dunia, secara resmi diluncurkan dari galangan kapal PT Lundin Industry Invest di Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur pada 31 Agustus 2012.
Kapal yang memiliki panjang 63 meter ini menggabungkan sejumlah kecanggihan teknologi sehingga memiliki berbagai keunggulan dan diklaim sebagai kapal perang tercanggih di dunia karena sulit terdeteksi oleh radar. KRI Klewang akan melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI Angkatan Laut.
Wakil Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama, Sayid Anwar, mengatakan bahwa peluncuran KRI Klewang merupakan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia karena merupakan kapal jenis combatan yang sulit dideteksi oleh radar karena dibuat dari bahan komposit yang ringan sehingga memiliki kecepatan sampai 35 knot.
“KRI Klewang ini sangat ringan sehingga memiliki kecepatan yang cocok untuk misi rahasia dan tempur,” ujarnya.
KCR Trimaran merupakan kapal perang tercanggih yang dikembangkan sejak tahun 2009 oleh TNI AL dan PT Lundin, akan dilengkapi  rudal jarak tembak 120 km membuat kapal ini menjadi kapal perang kebanggaan Indonesia.
“Kapal ini akan dilengkapi 4 rudal jenis C 705 produksi China dan perlengkapan canggih lainnya,” tambah Sayid.
KRI Klewang tersebut akan diawaki oleh 27 ABK tersebut rencananya akan memperkuat Armatim TNI AL di Surabaya.


Produksi Banyuwangi
KRI Klewang diproduksi di Banyuwangi. Pemilik PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai tempat produksi kapal karena ingin membangun kampung halamannya itu. “Saya orang Banyuwangi. Lokasi ini sangat baik untuk riset pembuatan kapal,” kata Lizza.
Bentuk kapal cukup unik. Ini merupakan hasil kolaborasi riset desain dan pengembangan antara PT Lundin dengan arsitek kapal dari Selandia Baru selama 2 tahun. Kapal ini memiliki stabilitas amat baik. Rancangan lambung dibuat dangkal dan didesain untuk bisa berpatroli di pesisir yang panjang.
Bentuk lambung kapal dirancang sedemikian rupa agar kapal dapat melaju dengan kecepatan tinggi namun tetap memperhatikan kemampuan kru. Kapal dapat beroperasi di laut curam dan pendek yang merupakan karakterisktik garis pantai di kepulauan Indonesia.
Kontruksi kapal menawarkan beberapa keunggulan, yakni  lebih ringan, efisien biaya perawatan, kemampuan tidak terdeteksi oleh radar, tingkat akurasi geometris yang tinggi, tidak mengandung unsur magnet, tingkat deteksi panas, dan suara yang rendah.
KRI Klewang juga menyediakan ruang akomodasi untuk 29 kru kapal pada 3 lantai dek. Kapal dilengkapi fasilitas dan peralatan untuk penerjunan pasukan khusus. Kapal juga dipersenjatai berbagai tipe sistem rudal. Rudal dilengkapi sensor yang dapat ditempatkan di bagian tertinggi atas dek kapal. Ini memberikan kemampuan penglihatan penembakan yang sangat baik. Kesemua hal itu tidak mengurangi stabilitas kapal.
PT Lundin Industry Invest mengaku belum menemukan kendala dalam produksi kapal. Lizza mengaku memperoleh kemudahan dari pemerintah dalam produksi kapal. KRI Klewang masih mengalami pengembangan dan akan dioperasikan pada 2013 mendatang.
lihat juga trimaran: kapal cepat rudal buatan indonesia

Sumber: rri.co.id, indo-defense.blogspot.com, metrotvnews.com

Pelita Hati - INDONESIA SARANG TERORIS?

FS Swantoro

Ketika Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, menyatakan, “Indonesia sarang teroris” tahun 2001, banyak politisi kita dan tokoh muslim yang tersinggung. Bahkan Wakil Presiden, Hamzah Haz waktu itu, dengan nada berang meminta agar Perdana Menteri Lee Kuan Yew, “tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.”

Namun seiring perjalanan waktu, dari tahun 2000 hingga tahun 2012, marak aksi teror di Indonesia, yang dilakukan para teroris hingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Beberapa di antara mereka anggota jaringan al-Qaeda, pimpinan Osama Bin Laden. Berikut beberapa aksi teror yang dilakukan teroris, seperti; aksi bom di Kedubes Pilipina dan Bom di Bursa Efek, Jakarta, serta Bom Natal (Agustus-Desember 2000); Bom di Gereja Santa Anna, Duren Sawit dan di Atrium Senen, Jakarta (Juli-September 2001); Bom Bali I (Oktober 2002); Bom di Mabes Polri dan Bandara Soekarno Hatta (Pebruari-April 2003); Bom di Kedubes Australia (September 2004); Bom Bali II dan bom di Pasar Palu (Oktober-Nopember 2005); Bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton (Juli 2009); Penembakan tak dikenal di Aceh dan perampokan Bank CIMB, Medan, Sumatera Utara (Januari-September 2010); serta bom di Polresta, Cirebon (April 2011).

Selain itu aksi teror mutakhir, penembakan terhadap polisi di Pos Polisi Singosaren, Solo, Jawa Tengah (30/8/2012). Dua minggu sebelumnya terjadi penembakan terhadap Pos Pengaman Polisi di Gemblekan Solo, hingga menimbulkan dua Briptu Polisi terluka. Pelaku diduga telah mempersiapkan target pos polisi untuk diserang. Sasaran teroris dalam penembakan polisi di Solo, Jawa Tengah, adalah untuk membuat polisi takut. Aksi teroris itu telah dirancang sejak tahun 2007, hingga teroris bisa mengkondisikan konflik dan suasana mencekam muncul di Solo, seperti konflik di Ambon dan Poso tahun 2000-2004. Sesudah itu, mereka berharap agar Syariat Islam bisa ditegakkan dan khilafah Islamiyah dapat berdiri.

Jaringan teroris di Indonesia kini telah melakukan perombakan besar-besaran. Agar sulit dideteksi, mereka bermetamorfosa, mengubah pola gerakan dan strateginya. Salah satu bentuknya dengan memecah kelompok mereka menjadi kelompok kecil. Selain itu, mereka menggeser gerakan dan pelatihan jaringannya ke sejumlah provinsi.

Menurut Direktur Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Dr. Petrus Reinhard Golose (2012),  dari pemetaan yang dilakukan BNPT, berbagai gerakan jaringan terorisme kini tidak berpusat hanya di Solo. Tetapi sudah menyebar ke wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Sulsel dan Sulteng. Sementara di Sumatera Utara, dijadikan wilayah pengumpul dana untuk aksi terror mereka.

Solo menjadi pusat jaringan terorisme, karena banyak alumni pondok pesantren Ngruki Sukoharjo. Jaringan mereka telah bermetamorfosa dari kelompok besar jadi kelompok kecil. Namun sasarannya masih Pulau Dewata, Bali. Eksistensi terorisme di Solo terakhir terlihat ketika bom bunuh diri Achmad Yosepa Hayat di Gereja Bethel, Kepunton, September 2011. Aksi itu terjadi karena ada dukungan jaringan teroris dari Cirebon.

Banyak anggota teroris Indonesia berasal dari kelompok Islam Radikal Jamaah Islamiah (JI). Para anggota JI, awalnya ditemukan Abdullah Sungkar di Malaysia, lalu dilanjutkan Abu Bakar Basyir. Tujuannya ingin menerapkan syariah Islam dan membentuk Greater Islamic State. Target JI adalah : (1) tempat beribadat, gedung, kedutaan asing; (2) ada target lembut; tempat publik, pusat belanja, hotel, kelab malam, dan gedung kedutaan asing utamanya yang ada koneksitas AS; (3) kelompok lain dengan alasan individu atau bangunan dengan balas dendam berkenaan dengan keluhan individu.

Gerakan teroris yang telah melaksanakan banyak aktivitas di Indonesia adalah anggota JI yang dipimpin Abu Bakar Basyir. Untuk strategi mereka, JI membagi wilayah kerja  ke dalam empat bidang (Mantiki): (1) Mantiqi Ula/I: Singapura perlindungan wilayah ekonomi dan Malaysia. Pemimpin pembentuk adalah HAMBALI dan lalu diubah ke MUKLAS; (2) Mantiqi Sani/II: Konflik Area perlindungan bagian dari Indonesia dipimpin ABU IRSYAD; (3) Mantiqi Thalid/III: Pelatihan Area perlindungan Pilipina Selatan di Mindanau dipimpin oleh MOHNASIR; (4) Mantiqi Ukhro/IV perlindungan Australia, dipimpin ABD ROHMI AYUB. Setiap Mantiqi dibagi menjadi Wakalah. Setiap Wakalah mensupervisi Chatibah Qirdas dan Setiap Chatibah Qirdas mensupervisi Fiah. Untuk menyelesaikan pembagian kerja, aktivitas teroris mulai: Perencana Strategis, Kelayakan Study, Penelitian, Observer, pembuatan target, penyedia logistik, pembuatan bom, dan menyiapkan bomber (sang pengantin).

Penangkapan beberapa tersangka teroris oleh Densus 88 Mabes Polri di Solo dan Depok belangan ini merupakan pertanda bahwa kelompok teroris kecil atau sempalan dari kelompok besar JI masih eksis di Indonesia, meski tokoh seniornya sudah ditangkap atau terbunuh dalam operasi anti teror seperti Amrozi, Muklas, Imam Samudra, Ali Imron, Dr. Azahari, Nurdin M Top, Dul Matin, Umar Patek dan sebagainya.

Seiring waktu, modus yang digunakan jaringan teroris baik dalam menggalang dana maupun mencari anggota baru kini semakin moderen. Hal ini dikarenakan anggotanya berusia muda. Mereka direkrut oleh anggota senior dan dilatih dengan tujuan regenerasi. Regenerasi selalu terjadi. Dalam insiden terorisme, selalu ada yang tidak ditangkap sehingga ancaman terorisme di Indonesia belum pudar. Dari berbagai aksi terror itu, harus diakui bahwa “Indonesia adalah sarang teroris.” Karena itu, sangat dibutuhkan kebijakan nasional terpadu yang implementasinya menuntut kehadiran pemerintah dan pimpinan nasional yang konkrit dan sungguh-sungguh.

Pelita Hati - Memaknai Kunjungan Hillary

Ridho Imawan Hanafi

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton, kembali mengunjungi Indonesia pada 3-4 September 2012. Kunjungan kali ini merupakan yang kedua bagi Hillary sebagai Menlu, setelah kunjungan pertama pada 2009. Sejumlah hal diperbincangkan dalam kunjungan Hillary, seperti persoalan sengketa Laut Cina Selatan, perkembangan Suriah dan juga isu nuklir Iran. Isu “sensitif” seperti renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang Freeport di Papua tak dibahas.

Terkait Laut China Selatan, seperti ditulis Antaranews.com (4/9), Hillary menekankan perlunya pelaksanaan code of conduct (kode tata berperilaku) dan memperingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha untuk meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dengan mengintimidasi dan mengklaim wilayah secara sepihak. Terkait itu, Hillary memuji upaya Indonesia melalui ASEAN dalam mendorong tercapainya kesepakatan code of conduct di Laut Cina Selatan (Kompas, 5/9).

Bagi AS, kunjungan Hillary ke Indonesia bukan saja sebagai pertemuan bilateral yang sebatas seremonial dua negara karib. Dalam pergaulan kawasan, melalui ASEAN, Indonesia di mata AS memiliki peran yang cukup sentral. Indonesia dilihat AS sebagai negara yang mampu menghadirkan diplomasi damai bagi kawasan Asia Tenggara. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia selama ini mampu menghadirkan stabilitas, dan itu menjadi instrumen untuk menghadapi naiknya suhu politik kawasan dengan munculnya sengketa Laut Cina Selatan.

Lalu, apa makna kunjungan Hillary bagi Indonesia sendiri? Selama ini hubungan Indonesia-AS memang akrab. Tetapi apakah keakraban itu sudah mewujud dalam menghadirkan sebuah keuntungan bagi kepentingan nasional? Selama ini, suara-suara inferior selalu muncul jika kita telisik bagaimana jalannya hubungan Indonesia-AS tersebut. Dari hubungan itu yang terbaca adalah bagaimana dominasi kepentingan AS lebih terlihat daripada kepentingan nasional.

Selama ini, isu Freeport seperti dihindari untuk diperbincangkan sebagai menu utama. Padahal isu tersebut banyak berkaitan dengan hajat kebutuhan nasional. Freeport dan juga perusahaaan-perusahaan AS lainnya dinilai telah mengambil keuntungan atas kekayaan alam Indonesia, sementara kemanfaatan bagi kepentingan rakyat Indonesia tidak terlalu jelas. Di Indonesia sendiri, isu tersebut menjadi batu ganjalan setiap kali hubungan Indonesia-AS direkatkan.

Semestinya, kunjungan pejabat sekelas Menlu Hillary Clinton menjadi momentum yang tepat untuk membicarakan kepentingan AS di Indonesia yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Pembahasan itu akan memberikan arti penting bahwa betapa hubungan bilateral antara kedua negara juga mengucurkan keuntungan positif bagi keduanya. Bukan sebuah keuntungan yang timpang bagi salah satunya. Karena jika ini yang terjadi, bukanlah sebuah hubungan bilateral tetapi sebuah dominasi bilateral.

Dalam upaya seperti itu, sudah sepantasnya jika Indonesia harus menyodorkan apa-apa agenda yang dibahas dalam setiap kali pertemuan bilateral, terutama dengan AS. Jika dicermati, dari isu bilateral, regional, maupun global yang dibicarakan pada waktu kunjungan Hillary kali ini, maka sedikit sekali yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat Indonesia. Terkesan bahwa AS lebih siap menyodorkan apa agenda-agendanya daripada Indonesia sendiri. Ini yang kemudian sepertinya kita menjadi tak leluasa terhadap apa yang diinginkan AS, untuk tidak mengatakan agenda yang didesakkan AS.

Oleh karena itu. pada setiap hubungan diplomatik seperti yang dilakukan Indonesia dan AS, hubungan yang sejajar mutlak diperlukan agar tidak terjadi saling dikte. Bagaimanapun Indonesia juga memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga sebagai negara berdaulat. Jika hal itu tidak diutamakan, besar kemungkinan kita hanya akan menjadi loudspeaker bagi kepentingan AS.

Pelita Hati - NasDem rekrut caleg secara terbuka

WASPADA ONLINEl

JAKARTA - Partai NasDem mulai menyiapkan langkah-langkah untuk merekrut calon annggota legislatif. Hal itu dilakukan agar Partai NasDem memiliki cukup waktu, karena proses rekrutmen adalah salah satu fungsi penting Parpol dalam membenahi neegeri ini.

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan pers yang diterima wartawan, hari ini.

"NasDem ingin proses rekrutmen yang diberi kewenangan kepada kepada Parpol tidak dipersepsi dan dipahami sekedar untuk menempatkan figur kenalan, punya hubungan, bahkan figur yang hanya mampu memberi imbalan pada pengurus partai untuk menjadi caleg," tegas Ferry.

Apa yang terjadi di Pemilu Kada DKI Jakarta dengan kemenangan Joko Widodo, ujar Ferry, seharusnya menyadarkan dan mengajarkan partai politik yang ada bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. "Karenanya, Partai NasDem dalam melakukan rekrutmen calon untuk mengisi

lembaga Legislatif dan untuk menemukan figur2 berkualitas dan berintegritas ditempuh dengan mekanisme terbuka, talent scouting dan yang nondiskriminatif," jelasnya.

Mekanisme terbuka, imbuh Ferry, ditempuh karena Partai NasDem tidak ingin keberadaan partai justru menjadi penghalang bagi bergabungnya anak-anak negeri yang berkualitas. Mekanisme perekrutan juga tidak boleh menjadikan terciptanya eksklusifisme dalam proses perekrutan.

Pola talent scoutingdilakukan untuk menegaskan besarnya keinginan Partai NasDem untuk menemukan figur berkualitasn dan berintergritas. Adapun mekanisme nondiskriminasi bertujuan untuk memunculkans emangat terbiasa dan mau menerima keberagaman yang ada.

"Sebagai partai yang mengusung tag-line Perubahan maka NasDem memulai pada dirinya untuk tidak membiarkan keberagaman dan keberbedaan menjadi sekat politik yang dikembangkan. Bagi NasDem, perbedaan ras, suku, agama, latar belakang sosial dan pendidikan bukanlah sesuatu yang harus didikotomikan apalagi dibenturkan," pungkasnya.
(dat18/mediaindonesia)

Pelita Hati - 5 Jam Bersama Megawati Di Hari Kemenangan Jokowi Jadi DKI 1

INDONESIA KATAKAMI 

Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua F-PDIP DPR, Puan Maharani (keempat kanan) dan Ketua MPR Taufik Kiemas (ketiga kanan) sebelum memberikan hak pilih pada pencoblosan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua di TPS 31 Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2012). FOTO ANTARA/M Agung Rajasa/mes/12

EKSKLUSIF
Oleh : Mega Simarmata, Editor-in Chief KATAKAMI.COM

Jakarta, 21 September 2012 (KATAKAMI.COM)   —  Ratusan wartawan dari media cetak dan elektronik ( dalam dan luar negeri ) sudah menunggu di depan kediaman pribadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sejak pagi hari kemarin, Kamis (20/9/2012) di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan.
Kedatangan ratusan media ke sana tentu dalam rangka meliput putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, khususnya untuk meliput pencoblosan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang didampingi suami tercinta, Taufiq Kiemas, serta semua anak dan menantu.
Sang Calon Gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo atau Jokowi, ikut mendampingi Megawati sekeluarga mencoblos.
Beruntunglah saya, menjadi satu-satunya jurnalis yang diizinkan berada di tengah keluarga Taufiq Kiemas – Megawati Soekarnoputri sejak awal hingga akhir acara saat hari pencoblosan kemarin.
Ada seorang wartawati lain yang ikut hadir di antara kami dari TEMPO tetapi menjelang siang hari ia pamit pulang untuk melanjutkan tugas peliputannya ke tempat lain.
Saya mengenal Taufiq Kiemas dan Megawati sejak kerusuhan 27 Juli 1996.
Saat kerusuhan 27 Juli terjadi, saya adalah satu-satunya reporter radio yang melaporkan secara langsung kerusuhan itu selama lebih dari 10 jam dan disiarkan di radio tempat saya bekerja saat itu yaitu RADIO RAMAKO.
Dari laporan langsung saya itulah, TK (panggilan Taufiq Kiemas) dan Megawati Soekarnoputri, termasuk juga Almarhum Sophan Sophiaan bisa memantau perkembangan di lokasi kerusuhan yaitu di kantor PDI Jalan Diponegoro Jakarta Pusat.
Persahabatan antara saya dan pasangan Taufiq Kiemas – Megawati Soekarnoputri berlanjut saat putri sulung Bung Karno ini menjadi Wakil Presiden RI ( saat Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden RI ke 4 tahun 1999 ).
Sebab, saya yang saat itu bekerja di Radio Trijaya FM, mendapat tugas untuk mulai meliput di Istana Kepresidenan.
Hingga akhirnya, saat Megawati naik menjadi Presiden RI ke 5 tahun 2001, saya masih tetap bertugas sebagai wartawan di Istana Kepresidenan.
Latar belakang saya sebagai satu-satunya reporter radio yang meliput secara langsung kerusuhan 27 Juli itulah yang membuat Taufiq Kiemas dan Megawati menjadi sangat bersahabat hingga saat ini.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seusai mencoblos di TPS 031 pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (20/9/2012). Foto: VIVAnews/Muhamad Solihin.

(EKSKLUSIF)  TAUFIQ KIEMAS : JOKOWI MENANG KARENA MENGUSUNG PANCASILA

” Kamu apa kabarnya ” tanya Megawati saat kami berjabatan-tangan di Kebagusan.
” Kabar baik, Bu ” jawab KATAKAMI.COM.
Di hari pencoblosan kemarin, Megawati terlihat cantik dengan kemeja kotak-kotak bernuansa warna ungu.
” Ibu kelihatan cantik sekali hari ini ” ucap KATAKAMI.COM kepada Megawati.
” Iya dong, dari dulu saya memang cantik toh …. ” jawab Megawati sambil tertawa gembira.
Taufiq Kiemas dan Megawati, beserta semua anak dan menantunya, tak langsung mencoblos setibanya di kediaman pribadi mereka dari kediaman Jalan Teuku Umar ke rumah di Jalan Kebagusan Jakarta Selatan.
Mereka menikmati sarapan pagi soto dan mie ayam.
Sang calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan yaitu Joko Widodo (Jokowi) hadir diantara keluarga besar Taufiq Kiemas – Megawati.
Jokowi mengenakan kemeja putih.
Ia bersikap ramah kepada siapa saja yang menyapa, berjabatan tangan dan ingin berfoto bersama dirinya.
“Kok gak pakai kotak-kotak, Mas Jokowi ?” tanya KATAKAMI.COM kepada Jokowi.
“Nanti Mbak, setelah quick count mulai dilakukan, saya akan ganti baju kotak-kotak. Sekarang putih dulu” jawab Jokowi.
Jokowi juga terlihat santai diantara keluarga besar Taufiq Kiemas – Megawati.
Ia menikmati sarapan pagi sambil berbincang dengan kader PDIP, Maruarar (Ara) Sirait.
Hadir juga dua kader PDIP lainnya yaitu Hasto K. Hardjodisastro dan Wakil Sekretaris Bidang Internal DPP PDI Perjuangan, Erico Sotarduga Sitorus.

Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua F-PDIP DPR, Puan Maharani (kanan) saat memberikan keterangan pada pencoblosan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua di TPS 31 Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2012). (JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat)

Menjelang siang, barulah Taufiq Kiemas, Megawati, seluruh anak dan menantu, dengan didampingi oleh Jokowi, menuju ke TPS 31 untuk melakukan pencoblosan.
Dan setelah pencoblosan, di gelar jumpa pers di kediaman Megawati.
“Tadi kami sekeluarga telah melaksanakan Pemilukada  DKI ini. Nantinya kita akan melihat hasilnya. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, saya bekerja sangat keras selama ini untuk bisa memenangkan putaran kedua ini. Saya berharap pemilu di DKI ini berjalan dengan baik. Sejak seminggu yang lalu sampai tadi malam, laporan yang masuk dari seluruh mesin partai kami, mereka tetap bertugas mengawasi jalannya penghitungan suara. Saya memang mendapat laporan bahwa banya temuan-temuan di lapangan. Itulah sebabnya, untuk ke depannya nanti harus bisa menjadi lebih baik” kata Megawati di awal jumpa persnya.
Megawati menyampaikan ucapan terimakasih secara khusus kepada media massa.
“Khusus untuk Pemilu di DKI Jakarta ini, untuk kalangan media …. baik media cetak ataupun elektronika, yang telah terus menerus menyampaikan beritanya, saya sebagai Ketua Umum Partai … mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena kalangan media telah memberikan masukan dan “pembelajaran” kepada seluruh masyarakat agar jangan takut mendatangi TPS-TPS. Dengan demikian, kita bisa mengurangi golput. Sehingga, apa yang diinginkan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin, semua bisa berjalan dengan baik. Insya Allah, calon yang diajukan PDI Perjuangan ini berhasil. Mohon doanya, Pak Jokowi dan Pak Basuki Purnama bisa mengalami kemenangan” lanjut Megawati.
Megawati mengingatkan 4 hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemilihan umum.
“Ada 4 hal yang sangat penting yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), IT, Intelijen dan Money Politic, semuanya ini bisa netral, maka aspirasi rakyatlah yang akan terlihat. Tapi kalau ada salah satu unsur dari ke-4 hal tadi tidak netral, maka yang akan terjadi adalah kecurangan-kecurangan. Masyarakat jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak etis.
Misalnya, isu SARA.
Kalau kita sebagai warga bangsa, harus memegang 4 pilar negara kita yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, merupakan tanggap dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau ke-4 pilar ini yang kita jalankan, masalah-masalah SARA tidak perlu ada.
Kita tahu, dengan Negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, terutama Bhineka Tunggal Ika, kita semua harus menyadari bahwa kita adalah satu yaitu INDONESIA.
Tidak beraliran agama, tidak beralirasan ras atau suku, dan tidak pernah mengatakan bahwa kita berlainan antara satu dengan yang lainnya.
Kita adalah satu jiwa yaitu EKA di dalam Bhineka Tunggal Ika” kata Megawati.

Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) saat menyampaikan pidato kemenangannya di hadapan wartawan dan menemui pendukungnya di posko tim sukses pasangan Jokowi-Ahoki Jl. Borobudur No.22, Menteng, Jakarta, Kamis (20/9/2012). Berdasarkan penghitungan cepat berbagai hasil survei menunjukkan pasangan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama menang dalam perolehan suara pada Pemilukada DKI Jakarta 2012.

Dan seperti yang sudah kita ketahui, pasangan Jokowi – Ahok keluar sebagai PEMENANG Pilgub DKI Jakarta 2012.
Megawati pantas berlega hati.
Sejak menjelang putaran pertama Pilgub DKI, Megawati turun langsung ke lapangan membantu sosialisasi dan menyemarakkan kampanye Jokowi – Ahok.
Mega tak segan memakai seragam “kotak-kotak”.
Mega tak segan untuk ikut membuat lambang metal lewat ketiga jari tangan.
Rasanya sudah sangat lama, Mega tidak terlihat sebagaimana aslinya dulu sebagai politisi yang berkharisma dan pantang menyerah. Kehebatan Bung Karno sebagai seorang orator ulung, sesungguhnya menurun pada putri sulungnya.
Dan ketika ini disampaikan KATAKAMI.COM kepada Megawati bahwa dalam Pilkada Jakarta ini, dirinya terlihat sangat all out turun ke lapangan.
Mega menjawab, “Saya tidak berubah. Saya tetap seperti yang dulu. Tapi kadang kala, saya harus menahan diri. Sebab saya tidak mau  ada omongan-omongan yang negatif bahwa seolah-olah saya ini ambisius. Saya tahu kapan saya harus bicara”.
Semua informasi mengenai jalannya Pilgub DKI Jakarta putaran kedua kemarin, diikuti oleh pasangan Taufiq Kiemas dan Megawati dari menit ke menit.
Tapi walau demikian, Mega tetap sangat peduli pada sang suami tercinta yang baru pulih dari sakit.
Mega yang menawarkan makanan untuk TK.
Mega juga yang memilihkan dan meminta pegawainya untuk menyiapkan buah untuk dimakan suaminya.
“Mas Taufiq baru sembuh. Jadi makanannya harus tetap dijaga” Mega menjelaskan dengan lembut.
Ketika kalangan wartawan mempermasalahkan, mengapa hanya TK yang tidak memakai baju kotak-kotak saat mencoblos.
Megawati menjawab dengan lugas, “Lho, Mas Taufiq memang sengaja memakai warna merah. Itu warna partai kami. Warna dari PDI Perjuangan. Kalau semua pakai kotak-kotak, warna dan ciri dari PDI Perjuangan tidak kelihatan dong. Makanya, Mas Taufiq memang sengaja memakai warna merah” ungkap Mega.
Taufiq Kiemas pun menambahkan penjelasan Megawati.
“Aku ini hampir tidak pernah pakai baju warna merah. Tapi hari ini, aku pakai merah. Ini warna PDI Perjuangan. Dan aku mau tunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu ada” kata TK.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sorkarnoputri

Lima jam bersama Megawati di hari kemenangan Jokowi menjadi DKI 1 memang merupakan sebuah momen yang sangat khusus.
Terlihat jelas bahwa Mega memang masih sangat berkharisma.
Ia tak kehilangan jatidiri dan semangat juang.
Ia tetap percaya diri dan menunjukkan bahwa dalam memperjuangkan sesuatu di panggung politik harus tetap pantang menyerah.
Pemilihan Umum Gubernur di ibukota Jakarta menjadi salah satu bukti nyata bahwa Mega masih perkasa.
Ia sudah menemukan dan kembali menjadi dirinya seperti di masa kejayaan PDI Perjuangan dulu.
Turun ke bawah.
Turun ke rakyat.
Tak cuma menerima laporan dan mengabaikan interaksi langsung dengan rakyat yang tetap mencintai dirinya.
Vox Populi Vox Dei !
Suara Rakyat adalah Suara Tuhan ….
Mega harus tetap menunjukkan semangat politik yang seindah ini jika PDI Perjuangan hendak meraih kemenangan pada perjuangan mereka selanjutnya di tingkatan yang lebih tinggi yaitu Pilpres 2014.
Siapapun nanti capres yang akan mereka usung pada Pilpres 2014 mendatang, PDI Perjuangan ( terutama Sang Ketua Umum ) harus melanjutkan rumus politik yang sangat jitu ini.
Turun ke bawah
Turun ke rakyat
Terutama karena karena PANGLIMA TERTINGGI mereka di PDI Perjuangan, memimpin langsung perjuangan ke akar-akar rumput untuk memenangkan perjuangan politik di garis terdepan.
Sapa, rangkul dan dengarkanlah rakyat bicara tentang apapun juga.
Sebab itulah hakekat seorang pemimpin sejati yaitu mendengarkan suara rakyatnya.
Apalagi kalau yang disuarakan oleh rakyat Indonesia adalah hal-hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan dalam kehidupan ini.
Selamat untuk PDI Perjuangan
Selamat juga Megawati Soekarnoputri
Selamat untuk Partai Gerindra yang juga mengusung Jokowi
Selamat untuk Pasangan Jokowi – Basuki Purnama
“We are the champions, My Friends 
And we’ll keep on fighting till the end - 
We are the champions 
We are the champions 
No time for losers 
‘Cause we are the champions – of the world “



(MS)