FROM DEVELOPMENT TO DEMOCRACY

FROM DEVELOPMENT TO DEMOCRACY -LESSON FROM INDONESIA from Ginandjar Kartasasmita

Warga Bali Kecam Kerusuhan di Lampung Selatan

TEMPO.CO, Denpasar - Beberapa hari setelah kerusuhan di Lampung, warga Bali tidak tinggal diam. Rabu siang, 31 Oktober 2012, ratusan pemuda Bali dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali. Dengan pakaian adat Bali ringan dan mengatasnamakan diri sebagai warga Bali, mereka menuntut keadilan untuk ribuan warga Bali yang menjadi korban.

Beberapa ormas yang tergabung dalam aksi ini antara lain Baladika, Persatuan Pemuda Bali (PBB), Cakrawayu, Jala Satria Garuda, dan Tarung Derajat. Massa menuntut agar aparat berlaku adil terhadap seluruh lapisan masyarakat. Terutama aparat di Lampung. Pasalnya, mereka berpendapat, aksi kekerasan harusnya dapat dihindari jika aparat bisa bersikap tegas.

Bagi mereka, adanya aksi yang mengarah pada pembantaian massal merupakan ciri negara yang tidak memiliki wibawa. Massa juga menuntut upaya penyelesaian dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

“Kalau perlu, Gubernur (Bali-red) menghadap Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar Presiden cepat menyelesaikan permasalahan,” ujar Ketua Harian PBB Made Muliawan Arya dalam orasinya.

Suasana sedikit memanas oleh orasi dan teriakan-teriakan massa. Mereka mendesak agar ditemui oleh wakil rakyat. Massa yang makin lama makin banyak jumlahnya ini akhirnya ditemui Ketua DPRD Bali AA Ngurah Oka Ratmadi.

“Saya pasti sangat menyesalkan semua kejadian di Lampung. Itu adalah masalah kecil yang menjadi besar,” kata pria yang akrab disapa Cok Rat ini, menenangkan massa. Cok Rat berjanji menyampaikan aspirasi ini ke tingkat parlemen yang lebih tinggi.

Cok Rat juga setuju bila Presiden harus turun tangan dalam hal ini. “Bila perlu akan ke Presiden agar pemerintah punya tanggung jawab,” kata dia.

Ketua Dewa Persatuan Pasraman Bali (DPPB) Acharya Yogananda meminta masyarakat Bali tidak mudah terpancing dan tidak memperuncing masalah. “Aparat harus segera mencari akar persoalan sehingga tidak meluas,” ujar dia di tempat terpisah.

KETUT EFRATA

Badai Sandy

Penonaktifan Santy Sastra Disesalkan

Denpasar (Metrobali.com)-
Keputusan Nasdem untuk menonaktifkan Putu Suprapti Santy Sastra dari jabatan Ketua Garda Wanita (Garnita) Malahayati Nasdem Bali, mendapat reaksi keras dari banyak kalangan. Salah satunya dari Ketua KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Bali DAP Sri Wigunawati.
”Kita sangat sesalkan hal ini. Ini menjadi bukti, bahwa partai politik belum ramah terhadap perempuan,” ungkap Sri, di Denpasar, Selasa (31/7). ”Ini juga menjadi gambaran bahwa partai justru mengajarkan kepada kita perempuan untuk melakukan cara-cara illegal, termasuk dalam melakukan penjegalan terhadap perempuan,” imbuhnya.
Sri pun berkomitmen untuk melakukan advokasi dalam kasus yang dialami Santy Sastra. Di samping itu, pihaknya juga membangun komunikasi dengan petinggi Partai Nasdem. Harapannya, persoalan ini dapat dijembatani. Apalagi, Santy Sastra masih memegang SK (Surat Keputusan) yang sah sebagai pimpinan Garnita Malahayati Nasdem Bali.
”Saya tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Tetapi saya melakukan ini, karena Santy Sastra masih pegang SK secara sah. Tidak ada istilah Musda ataupun Musdalub, namun diganti begitu saja. Ini seperti permainan jadinya, dan sangat kita sesalkan,” tegas Sri, yang juga mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali.
Yang membuat Sri gerah, apa yang dialami Santy Sastra justru terjadi ketika pihaknya sedang memperjuangkan kader-kader perempuan yang memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni di masing-masing partai. KPPI bahkan juga telah melakukan audiensi dengan pimpinan partai politik di Bali, untuk meminta komitmen mereka terkait keberadaan kader perempuan.
”Ketika kita melakukan evaluasi terhadap kerja KPPI sejak Februari, kita roadshow ke partai politik untuk meminta komitmen pimpinan partai politik di Bali. Kita berharap kondisi kemarin yang terjadi di Golkar, tidak terjadi lagi di partai lain. Namun ternyata itu belum berhasil. Saya melihat bahwa tidak ada political will dari masing-masing partai politik,” tandasnya.
KPPI bahka juga sudah melakukan audiensi dengan Partai Nasdem. ”Saya punya catatan, apa yang menjadi komitmen Partai Nasdem saat KPPI melakukan audiensi. Karena itu saya menjadi sangat prihatin dengan apa yang terjadi saat ini,” tutur Sri.
Dengan kondisi seperti ini, kata dia, KPPI berkomitmen untuk bersama-sama dengan Santy Sastra memperjuangkan haknya. ”Kita tidak akan lakukan pembelaan secara membabi buta. Tetapi kita melihat, ada permainan yang tidak cantik, dan cara-caranya juga tidak prosedural,” jelas Sri. BOB-MB

Jokowi Temui Camat dan Lurah Se-Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat memasuki ruang pertemuan dalam pertemuan dengan Camat dan Lurah Se-Jakarta di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, (25-10). TEMPO/Subekti.

Dahlan Iskan Lapor BUMN Sering Dimintai Jatah oleh DPR

 Dahlan Ungkap Oknum DPR Minta Jatah
Sekretariat Kabinet (Setkab) Dipo Alam mengungkap, dirinya mendapat laporan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait BUMN yang kerap dimintai jatah oleh anggota DPR.
“Menteri BUMN melapor via SMS ke Seskab mengindahkan SE (Surat Edaran) 542,” ungkap Dipo Alam dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (24/10/2012).
Laporan mantan Direktur Utaman PLN tersebut, langsung direspon Dipo Alam dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak oknum DPR yang meminta jatah.
“Seluruh direksi BUMN untuk menolak bila ada oknum DPR minta-minta jatah dalam persetujuan mereka dalam pencairan PMN.,” tegas Dipo.
Untuk diketahui, SE-542 adalah imbauan kepada jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan semua pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014.
Hal ini sebagaimana sudah berulang kali disampaikan oleh Presiden agar mencegah praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/ DPRD, dan/atau rekanan. Ajakan ini disampaikan Seskab melalui Surat Edaran Nomor: SE -542 /Seskab/IX/2012 tertanggal 28 September lalu.

Rektor Unpam: Mahasiswa belajar demokrasi

Amba Dini Sekarningrum - Okezone

Kamis,  18 Oktober 2012  −  17:36 WIB

Ilustrasi (dok:Istimewa)

Sindonews.com - Aksi demontrasi mahasiswa di depan kampus Universitas Pamulang (Unpam) berlangsung ricuh. Mahasiswa dan polisi terlibat adu jotos. Sedikitnya tiga orang mahasiwa dan lima orang polisi terluka, dilarikan ke Puskesmas Pamulang dan RSUD Tangerang Selatan.

Rektor Unpam Dayat Hidayat mengaku, sangat menyesalkan peristiwa itu. Dia mengatakan, bisa mengerti ulah mahasiswanya yang sedang belajar berdemokrasi. Untuk itu, dia merasa maklum. Namun tetap tidak bisa membenarkan keributan yang ditimbulkan dalam aksi tersebut.

"Selalu ada perbedaan pandangan, adik-adik mahasiswa ini sedang belajar berdemokrasi. Perbedaan jadi permakluman, tapi saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa untuk mengemukakan ide, pikiran secara akademik juga dengan cara berdialog dan berdiskusi, bukan dengan seperti ini," sesal Dayat, kepada wartawan, di Pamulang, Kamis (18/10/2012).

Dia menambahkan, kedatangan Wakapolri Irjen Nanan Sukarna ke kampus ialah untuk tujuan akademisi dan ilmah. Nanan diundang sebagai pembicara dalam seminar "Peran Serta Polri dan Tantangan Masa Depan" yang digelar mahasiswa dan juga pihak rektorat.

"Kehadiran Wakapolri ke Unpam atas undangan kampus sebagai intelektual dalam diskusi fungsi Polri di kampus," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa Unpam menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan Wakapolri Irjen Nanan Sukarna di kampus mereka. Saat Nanan tiba, mahasiswa melakukan penghadangan dan aparat kepolisian melakukan blokade hingga terjadi bentrokan.

Sedikitnya, tiga orang mahasiswa dan lima anggota kepolisian mengalami luka dalam bentrok itu. Mereka ada yang dilarikan ke Puskesmas Pamulang, ada juga yang dibawa ke RSUD Tangerang Selatan. Selain itu, seorang wartawan tv juga ada yang terluka.

Aparat kepolisian sempat mengeluarkan tembakan gas air mata ke arah mahasiswa dan ke dalam kampus. Asap gas air mata ini, sempat melukai beberapa mahasiswa yang berada di dalam dan luar kampus. Bahkan, aparat sempat mengepung kampus dengan membawa senjata laras panjang.

Kendati begitu, kini situasi sekitar kampus Unpam mulai berangsur kondusif. Sebagian mahasiswa masih ada yang bertahan di dalam kampus, dan beberapa petugas kepolisian terus berjaga di luar kampus.

(san)

Wanita Penabrak Polisi Ternyata Model Majalah POPULAR

Viva Forum
Polisi menduga Novi Amalia, pengemudi setengah bugil yang menabrak tujuh orang, sedang stres. Perempuan yang mengendarai Honda Jazz berwarna merah dengan pelat B 1864 POP ini sempat menolak saat akan diamankan polisi.

Polisi kemudian melakukan upaya persuasi. Beberapa saat kemudian, polisi berhasil menggelandang wanita yang hanya memakai bra dan celana dalam ini ke kantor polisi. "Akhirnya dibawa ke Polsek Taman Sari untuk diminta keterangan," kata Kepala Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Rahmat Dalizar saat berbindang dengan VIVAnews, Jumat 12 Oktober 2012.

Tantangan polisi tak hanya sampai disitu. Novi tidak mau memberikan keterangan saat diperiksa. Wanita berusia 25 tahun ini malah berteriak-teriak, tak mau diperiksa. "Bahkan dia mengancam akan membukan bra (pakaian dalamnya) saat ditanya petugas," kata dia.

Polisi juga mengalami kesulitan untuk memakaikan baju kepada wanita yang setengah bugil ini. Bahkan, Novi harus dibantu oleh polisi wanita untuk memakai baju. Polisi juga berencana memanggil keluarga Novi karena sulit mendapatkan keterangan. Polisi akan mencari tahu latar belakang masalah yang menyebabkan Novi menyetir dengan setengah bugil dan kemudian menabrak tujuh orang termasuk dua polisi itu.

Hingga kini, Novi belum sadar. Polisi menduganya stres atau tengah berada di bawah pengaruh alkohol. Saat diperiksa, dia hanya banyak bengong. Polisi yang akan melakukan tes urin juga mengalami kesulitan karena Novi mengaku sedang haid.

34 Parpol Tak Lolos Verifikasi, Ical Salahkan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses verifikasi partai politik (parpol) yang berujung pada polemik. Menurut Ical, demikan Aburizal akrab disapa, syarat verifikasi yang ditetapkan KPU terlalu berat.
"Parpol dan KPU itu bisa diibaratkan seorang guru kalau muridnya sebanyak 34 tidak ada yang lolos itu salah siapa? Hanya satu yang salah yaitu gurunya," kata Ical di DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta, Sabtu (13/10/2012).
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu KPU mengumumkan hasil verifikasi tahap pertama. Hasilnya, KPU menyatakan belum ada parpol yang memenuhi syarat verifikasi. Sebanyak 34 parpol yang menjalani tahapan verifikasi terganjal dalam kelengkapan dokumen parpol.
Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 29 Agustus 2012, seluruh parpol harus menjalani proses verifikasi, baik parpol yang telah memiliki wakil di parlemen maupun parpol baru. Jika tak lolos verifikasi, parpol terancam tidak bisa ikut pemilu.
"Bagaimanapun parpol harus lolos verifikasi. Golkar sendiri sudah siap untuk lolos," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, setidaknya ada lima dokumen yang mengganjal partai politik dalam tahap pertama verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilihan umum 2014. Verifikasi administrasi tahap pertama digelar sejak 11 Agustus sampai 6 Oktober 2012. KPU memberikan waktu melakukan perbaikan untuk para parpol itu dari 9 sampai 15 Oktober 2012.
Menyusul hasil verifikasi tahap pertama, tujuh parpol melayangkan gugatan uji materi atas Pasal 15, 16 dan 17 Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (12/10/2012). Pelaksanaan tiga pasal UU pemilu yang mengatur tentang syarat dan waktu verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bermasalah oleh tujuh parpol tersebut.
Ketujuh parpol itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Damai Sejahtera (PDS),Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), dan Partai Buruh (PB). Ketujuh partai itu menilai syarat verifikasi sangat berat dan rumit tapi waktunya sangat singkat.

 

Editor :

Heru Margianto

Dukung KPK, Pelajar SMA Padang Surati SBY

 Selasa, 09 Oktober 2012




TEMPO.CO, Padang - Sejumlah pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Kota Padang membuat surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa, 9 Oktober 2012. Pelajar yang tergabung dalam Generasi Anti Korupsi (GasAK) ini menyuarakan aspirasi pelajar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam suratnya, GasAK menyatakan kecewa dengan dengan para elite dan pejabat yang tidak jujur di negara ini. Buktinya, di Indonesia masih ada korupsi. "Kami selalu diajarkan kejujuran. Tapi para pejabat kita banyak yang tidak jujur. Contoh yang tidak baik untuk kami. Sebagai generasi muda, kami sangat merindukan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi," kata Fajri, siswa SMA 2 Padang, saat membacakan surat terbuka tersebut.

Pada surat tersebut mereka juga menyatakan tidak ingin masa depan Indonesia dikuasai para koruptor yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok. Namun, harapan itu tertumpu pada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih rakyat.

Gabungan siswa-siswa dari lima sekolah di Kota Padang ini juga menyatakan malu dengan perseteruan antara KPK dan Polri. Sebab, perseteruan tersebut mencerminkan ketidakdewasaan dalam bernegara. Mereka berpendapat, bagaimana para elite dan pejabat di negari ini akan menyelesaikan masalah tawuran antarpelajar apabila mereka tidak dewasa dalam menyelesaikan permasalahan.

"Jika tahun 2011 tawuran antarpelajar menewaskan 82 orang kawan kami, namun tawuran KPK dengan Polri akan membunuh 200 juta lebih rakyat Indonesia. Karena akan menghambat pemberantasan korupsi," kata Fajri mengutip surat terbuka tersebut.

"Kami pelajar yang tergabung dalam GasAK menyampaikan bahwa kami bukanlah generasi muda bengal dan barbar yang suka tawuran seperti KPK dan Polri. Namun, kami adalah generasi bangsa Indonesia yang antikorupsi dan cinta Indonesia bersih," ujar mereka serentak saat membacakan surat terbuka untuk Presiden.

Melalui surat terbuka tersebut, mereka menolak pengerdilan terhadap KPK dalam bentuk apa pun. Mereka mengaku percaya KPK sebagai lembaga yang bisa diharapkan untuk memberantas korupsi.

ANDRI EL FARUQI

Rakyat Bengkulu Malu, Besok Demo

 NUSANTARA - BENGKULU

Minggu, 07 Oktober 2012 , 06:45:00

JPNN.COM

BENGKULU - Sementara itu gerakan perlawanan dengan mengusung tema "Selamatkan KPK" ternyata juga dilakukan mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Bengkulu. Kalau tidak ada aral melintang, rencananya hari Senin (8/10) mereka akan menggelar aksi solidaritas untuk Kompol Novel Basewedan di Bundaran Simpang Lima dan Polda Bengkulu.

"Sekarang kami tengah membahasnya. Sekarang dua opsi rencana, pertama akan menggelar aksi di gedung KPK di Jakarta atau kedua menggelar aksi solidaritas di Bengkulu. Intinya kami ingin mendukung dan menyampaikan dukungan moral kepada KPK dalam menghadapi berbagai intervensi dari kekuatan besar," kata Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bengkulu, Romidi Karnawan, Sabtu (6/10).

Dia mengatakan mahasiswa dan pemuda sangat mengecam tindakan Polri yang mengintervensi KPK dengan tujuan untuk melemahkan peran dalam menjalankan tugasnya memrantas korupsi. Dia menduga ada kriminilisasi Polri kepada KPK. Itu terlihat dari kedatangan provost Mabes Polri menangkap seorang penyidik KPK asal Polda Bengkulu, Kompol Novel Baswedan karena suatu kasus ketika masih bertugas di Bengkulu tahun 2004 lalu.

"Kejanggalan semakin mengemuka karena kasus dugaan penganiayaan sehingga membuat salah seorang tersangka itu berlangsung pada tahun 2004. Selain itu informasi yang kami peroleh bahwa pihak keluarga tidak pernah mempermasalahkannya, apalagi melaporkannya," kata Romidi memberikan analisa.   

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Sony Taurus. Kejanggalan lainnya, kata Sony, dari banyak kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian, kenapa hanya kasus yang melibatkan Kompol Novel yang ditindaklanjuti. Seperti dugaan tindak kekerasan aparat kepolisian di perbatasan Mukumo (Bengkulu)-Padang dan lain-lain.

"Lucunya penangkapan itu sangat tepat momentumnya saat KPK tengah mengusut dugaan suap pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Sedangkan Kompol Novel diketahui sebagai penyidik utamanya. Puskaki sangat mendukung adanya gerakan penyelamatan KPK. Save KPK, save Indonesia," tandas Sony.

Permalukan Masyarakat Bengkulu

Bukan hanya mahasiswa dan OKP, para praktisi hukum juga bereaksi melindungi institusi KPK dari intervensi pihak kepolisian. "Saat ini kami terus berkoordinasi dengan ICW (Indonesia Corruption Watch).  Kami juga melakukan penggalangan support moral untuk institusi KPK. Bila tahapan itu sudah dilewati, dan bila aksi nantinya dinilai mengharuskan ya akan kami lakukan," kata Praktisi Hukum, Agustam Rahman,SH tadi malam.

Menurutnya kedatangan Polda Bengkulu dibantu Polda Metro Jaya ke gedung KPK semakin menimbulkan keyakinan bahwa institusi Polri tidak pro terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat saat upaya penangkapan terhadap Kompol Novel, bersamaan dengan pemeriksaan KPK terhadap kasus dugaan  suap pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Dan Kompol Novel diketahui sebagai inisiator dan penyidik utamanya.

"Kedatangan Polda Bengkulu tadi malam membuat masyarakat Bengkulu malu. Saya saja malu. Semestinya Pak Kapolda Bengkulu meminta maaf kepada masyarakat Bengkulu," tegas Mantan Direktur Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) itu.

Banyak kejanggalan dari upaya penangkapan Polda Bengkulu ke KPK. Mengingat kasus yang pernah mendera, Novel sudah diselesaikan pada tahun 2004 lalu. Selain itu, dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan kenapa hanya kasus Kompol Novel yang mencuat.

"Kami juga menyimak kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh Kompol Novel tahun 2004 lalu. Seingat kami masalah sudah selesai. Pihak keluarga juga tidak mempermasalahkannya lagi. Selain itu yang besangkutan sudah disidang etik, dia mendapat teguran keras. Bila ingin hukum ditegakan, kenapa tidak dari dulu - Kenapa setelah 8 tahun dan ketika Kompel Novel sedang menangani kasus yang ada di tubuh Polri. Kalau seperti ini terus maka akan membuat masyarakat semakin ragu dengan profesionalitas institusi Polri," pungkas Agustam. (ble)

Kemungkinan Novel Baswedan Diamankan di Safe House KPK - Video Liputan6

Kemungkinan Novel Baswedan Diamankan di Safe House KPK - Video Liputan6

Pengembangan organisasi

Pengembangan organisasi from Even Nainggolan

Kronologi Upaya Penangkapan Kompol Novel Versi Polisi

Sabtu, 6 Oktober 2012 06:30 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedatangan sejumlah penyidik Polri pada Jumat (5/10) malam. Para penyidik membawa surat perintah penangkapan untuk Komisaris Polisi Novel Baswedan, salah satu penyidik Polri yang bertugas di KPK.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Suhadi Alius membenarkan rencana penangkapan tersebut. Mereka yang datang ke KPK adalah 4 penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan 3 penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya. Novel akan ditangkap karena diduga tersangkut kasus penembakan.

"Dia ada kasus khusus di Polda Bengkulu. Yang datang penyidik Polda Bengkulu ditemani penyidik Polda Metro Jaya. " kata Suhadi dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (5/10) dini hari.

Direktur Kriminal Umum Polres Bengkulu Komisaris Besar Polisi Dedy Irianto, yang ikut datang ke KPK menuturkan, ia dan enam rekannya tiba di KPK pukul 19.30 WIB. Mereka ingin menemui Pimpinan KPK untuk menyampaikan surat perintah penahanan terhadap Novel.

"Kami baik-baik datang, diterima baik, dan diperlakukan sebagai tamu, bukan penyidik. Diterima di ruang tamu," kata Dedy.

Para penyidik diterima oleh dua penyidik di KPK, Anhar dan Gani. Keduanya meminta Dedy dan kawan-kawan untuk menunggu karena pimpinan KPK tidak ada di tempat. Selanjutnya Dedy dihubungkan dengan Pimpinan KPK Zulkarnaen. Menurut Dedy, Zulkarnaen mengatakan agar surat dibawa kembali hari Senin.

Dedy menjawab bahwa surat perintah penangkapan tak bisa ditunda-tunda. Dedy akhirnya diminta tetap menunggu. Ia diberitahukan pimpinan KPK dalam perjalanan. Kemudian diberitahukan lagi pimpinan KPK sudah di lantai atas. Tapi, kata Dedy, pimpinan tak juga turun. Saat itu KPK sudha ramai wartawan dan pegiat antikorupsi.

Kasus terjadi pada 2004

Dedy menyatakan Novel terlibat kasus penembakan terhadap enam tersangka pencuri sarang burung walet, Februari delapan tahun silam. Saat itu Novel menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu dengan pangkat Iptu.

"Kasusnya lama. Kebetulan ada laporan terus yang masuk. Kewajiban kami menindaklanjuti. Kami tidak punya tendensi apapun kecuali menyangkut tindak pidana murni," kata Dedy.

Menurut Dedy, Novel membawa keenam tersangka ke sebuah pantai. Mereka diborgol dan ditembaki satu per satu. Seorang di antaranya meninggal. Dalam kasus tersebut, kata Dedy, Novel telah menjalani sidang kode etik dan dinyatakan bersalah. Namun Dedy mengaku lupa sanksi yang diterima Novel.

Dedy mengatakan, kasus lama itu mencuat lagi setelah tiga korban melapor ke Polda Bengkulu, sekitar satu atau dua bulan lalu. Salah satu korban melapor setelah kakinya diamputasi. Menurut Dedy, ia diamputasi karena peluru yang dulu ditembakkan ke kakinya masih tertinggal dan lengket dengan tulang.

Namun, rencana penangkapan Novel memunculkan sejumlah spekulasi karena dilakukan di tengah kisruh Polri dan KPK terkait masalah penyidik. Muncul anggapan Novel diincar karena ia inisiator pengungkapan kasus dugaan suap proyek simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri. Adik sepupu Anis Baswedan itu juga termasuk dalam 28 penyidik Polri yang beralih status menjadi pegawai KPK.

Namun, polisi menampik anggapan tersebut. "Ini masalah pidana. Jadi tolong ditempatkan dengan porsi masing-masing. Tidak ada kaitan dengan penarikan anggota penyidik.(IKA)